3 Mantan Anggota Dewan Jadi Tersangka

Fakfak, PbP Tiga mantan Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Periode 2011-2014 bernisial AR, AM dan WW, telah ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan keuangan yang harus dikembalikan ke kas daerah tahun anggaran 2011-2014.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Fakfak Hasrul, SH dalam press release usai upacara memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Senin (9/12) menyebutkan, ketiganya tidak dapat mempertangjawabkan uang negara yang dipinjamnya dan berdasarkan audit BPK, yang diduga merugikan uang negara sebesar  Rp. 542.725.000.

“Untuk AR yang merupakan mantan pimpinan DPRD Kabupaten Fakfak periode 2011-2014, tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 432 juta  dari pinjaman sebanyak  900 juta lebih. Untuk AM tidak bisa mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 44.500.000, sedangkan WW tidak bisa mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 65.800.000, dari total pinjaman Rp 125 juta rupiah,” jelas Hasrul.

Menurut dia, ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan yang berbeda, yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak pada 6 Desember 2019.

“Atas sangkaan ini, ketiganya dijerat dengan pasal 2 ayat 1  junto 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan  ancaman minimal 4 tahun dan bisa seumur hidup,” sebut Hasrul.

Lebih jauh Hasrul menjelaskan, kerugian negara sebesar Rp. 542.725.000, tersebut,  bukan hasil dari pengembalian dana ke kas daerah dari ketiga oknum tersebut,  namun dari hasil potongan atas pinjaman mereka dan berikutnya mereka tidak mengembalikan.

“Dana yang dipinjam ketiga oknum DPRD tersebut berasal dari pos uang persediaan atau PUP. Kronologisnya, Ketua DPRD saat itu membuat disposisi kepada Sekretaris DPRD untuk mengeluarkan dana,” terangnya.

Lanjut dia, atas permintaan ini, Sekretaris Dewan menyampaikan bahwa, dana PUP sudah tidak ada. Namun, karena adanya desakan politis saat itu akhirnya dana bisa dicairkan.

“Akhirnya disepakati untuk mengeluarkan dana yang dianggap sebagai pinjaman dan sekratriat dewan akan memotong dari penghasilan mereka, untuk membayar pinjaman tersebut. Hal inilah yang menjadi temuan,” jelas Hasrul.

Disinggung mengapa kasus ini belum menyentuh pihak sekretariat dewan yang mengelola keuangan, Hasrul menjelaskan bahwa untuk sekretaris dewan dan bendahara sudah melakukan tugas sesuai disposisi.

“Untuk sementara, kami melihat siapa yang diuntungkan dari kasus ini. Sekwan mengeluarkan dana dalam konteks pinjaman. Nanti akan kita lihat perkembangannya saat persidangan. Jika dalam fakta persidangan muncul tersangka lain, tentu akan kita tindaklanjuti,” pungkasnya. [MON-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *