Ada Desa Fiktif Penerima Dana Desa di Tambrauw?

Manokwari, PbP Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta melakukan penyelidikan terhadap dugaan penerimaan dana desa fiktif, yang saat ini, diduga terjadi di Provinsi Papua Barat.

Tokoh Pemuda Papua Barat, Marinus Bonepay, saat menghubungi Papua Barat Pos, Senin (11/11) mengatakan, pemerintah pusat jangan hanya bisa mengungkap penerimaan desa fiktif di daerah Indonesia Barat dan Tengah saja.

“Tetapi juga datang ke Indonesia Timur, khususnya Provinsi Papua Barat. Coba pemerintah pusat melakukan penyelidikan, ada Kabupaten yang punya desa fiktif dan selama ini diduga menerima dana desa”sebut Bonepay.

Untuk mengungkap dugaan desa fiktif tersebut, Bonepay juga minta pemerintah pusat membentuk tim independen yang terdiri dari pihak kementrian, yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan, supaya tidak ada intervensi dari siapa pun.

Menurut putra Lembah Kebar itu, diduga ada beberapa kampung di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat yang sudah menerima dana desa fiktif, dimana nama kepala kampungnya ada, tetapi rakyatnya tidak ada.

“Ya, benar ada beberapa kampung di Kabupaten Tambrauw,  kepala kampungnya ada tetapi rakyatnya tidak ada. Saya menduga kampung ini sudah menerima dana desa, sehingga tim independen harus turun lapangan untuk melakukan penyelidikan langsung, karena hal seperti ini sudah dalam kategori mencuri dan merugikan keuangan negara,”ujarnya.

Bahkan Bonepay juga membeberkan tentang dugaan dana desa yang salah dipergunakan kepala kampong. Dimana penggunaannya bukan untuk pembangunan, tetapi untuk membeli mobil hilux untuk digunakan sebagai kendaraan pribadi mereka.

“Jika ada tim independen yang mau turun melakukan pemeriksaan dana desa fiktif di Tambrauw, maka saya siap mengantar mereka dan menunjukan kampung-kampung yang ada kepala kampungnya, tetapi tidak ada rakyatnya,”tegas Bonepay.

Menurutnya dia, anggaran dana desa fiktif yang mengalir masih dapat dipergunakan pada program pembangunan yang lain, daripada digunakan oleh oknum-oknum kepala kampung yang diduga diperuntukkan bagi kepentingan politik atasanya.

Mantan fungsionaris DPP KNPI itu menambahkan, potensi penerimaan dana desa fiktif ini karena semangat pemekaran kampung yang dilakukan para kepala daerah untuk kepentingan politik, sehingga masyarakat yang dikorbankan.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Papua, Timotius Kbarek juga meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kampung fiktif di Kabupaten Tambrauw tersebut.

“Saya juga mengikuti perkembangan dugaan desa atau kampung fiktif di Kabupaten Tambrauw. Kalau seperti begitu, pemerintah pusat juga jangan segan-segan mengecek kebenaran di lapangan terkait informasi tersebut,”tegas Kbarek.

Dia menuturkan, bahwa dari aspek ekonomi telah dirusaki dengan cara kerja yang dibayang-bayangi alias fiktif, sehingga patut diduga sudah terjadi pembohongan.

Diakuinya, Tanah Papua masih butuh pembangunan dan perlu diperjuangkan hal yang merupakan kebijakan nasional dari pemerintah pusat. Tetapi ketika disalurkan ke daerah dan digunakan dengan cara fiktif, maka perlu ditindak secara hukum. [ARS-HM]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

2 Komentar

  1. Saya selaku Putra lembah Kebar, menglarifikasi berita yang dimuat di Papua Barat Online, terkait Desa Fiktif di Kab. Tambrauw yang dikemukakan oleh bapak Marinus Bonepai,tidak benar dia bukan Putra Asli Lembah Kebar , Dia adalah seorang pernakan Makasar Saukorem yang berkoar-koar mencari sensasi demi kepentingan politiknya. Maka saya Selaku Putra Asli Kebar menglarifikasikan hal-hal sebagai Berikut kepada Papua Barat online yaitu:
    1. Beberapa kampung atau desa yang dimekarakan oleh Pemkab. Tambrauw memiliki dasar hukum yang jelas, Luas wilayah Dan data Penduduk yang jelas tidak ada desa fiktif. Hanya saja masing2 Kampung wilayah administratif Kab. manokwari yang dipaksakan oleh undang2 no. 14 utk bergabung ke Tambrauw itu yang sebagian tdk memiliki jumlah penduduknya Kampung yang sedikit, sehingga banyak data penduduk yang fiktif.
    2. Beberapa Distrik yang dimekarakan Kab. Tambrauw secara administratif nya belum berjalan maksimal, belum memiliki fasilitas Kantor Dan Pengawai yang bekerja sesuai Roda pemerintahan distrik.
    3. Untuk menghindar desa Fiktif seperti yang diutarakan Bapak Marinus Bonepai, maka solusinya Pemerintah pusat secepatnya memekarkan Usulan Daerah Otonomi Baru Manokwari Barat.
    4. Bupati Manokwari segera menarik kembali wilayah yang sebagian masuk ke wilayah Tambrauw, agar dipersiapkan untuk masuk dalam DOB Manokwari Barat yang beribukota di Kampung Jandurau Distrik Kebar.

    Sekian dan terima kasih….
    (Agustinus Amawi Putra Asli Kebar).

  2. Inti dari semua ini adalah Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) harus turun lapangan untuk melihat atau mengecek langsung isu ini dilapangan
    Dan saya selaku mahasiswa yang inginkan perubahan maka untuk kebenaran jangan ditutupi jika salah dan benar cuman ada satu kata jawab iya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *