Air Bersih Macet, Ekonomi Lumpuh

Jainuddin L.Awam warga Aimas yang mengeluhkan air bersih. MPS

Air menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya diperlukan sebagai air minum saja, air bersih juga sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Air memiliki nilai yang sangat besar untuk rumah tangga kita, makanan, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keutuhan lingkungan alam kita.

Di tengah perjalanan, masyarakat Kabupaten Sorong sulit untuk mendapatkan manfaat dari air bersih tersebut. Lantaran, sudah beberapa minggu terakhir ini air bersih tidak berjalan normal sebagaimana mestinya.

Kondisi ini teralami ketika pengambilalihan tanggung jawab dari pihak ketiga ke pemerintah untuk mengelola air bersih tersebut dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong.

Masyarakat mendukung pengambilalihan tersebut dengan harapan pelayanan kebutuhan air bersih dapat lebih maksimal.

“ Sebelumnya air lancar namun setelah diambil air menjadi jarang mengalir kadang mengalir namun pelan tidak seperti saat di kelola pihak suasta,” kata

Zainuddin L. Awam warga Unit II Kelurahan Malawele Distrik Aimas kepada media ini, kemarin.

Ia menjelaskan, akibat tidak lancarnya aliran air  masyarakat saat ini kenyakan mengandalkan air hujan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Air tidak lancar sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha londri dan warung makan. Pajak tiap bulan harus dibayar sementara pendapatan menurun karena masalah air, pemerintah harus bijak menyikapi hal ini,” Ungkapnya dengan nada kecewa.

Kepala dinas PU Kabupaten Sorong, Herizet.

Sementara itu kepala Dinas PU Kabupaten Sorong, Herizet mengatakan, sumber air dari Malasaum kini belum bisa beroperasi karena ditutup sementara oleh pemilik hak ulayat. Pasalnya pemilik hak ulayat menaikan harga sewa yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong sebesar Rp. 150 juta setiap bulan dari harga sewa selama ini sebesar Rp. 6 juta.

Menurutnya, memang benar bahwa persoalan air bersih tidak lancar disebabkan adanya penutupan sementara oleh pemilik hak ulayat.

“Jadi masyarakat pemilik hak ulayat minta harga sewa dinaikan dari Rp. 6000.000 menjadi Rp. 150.000.000 per bulan. Sehingga kita masih melakukan pendekatan dan sosialisasi dan bernegosiasi soal harga sewa,” jelasnya.

Disebutkan, pertemuan dengan pemilik hak ulayat telah dilakukan, namun solusi sebagai jalan keluar belum tercapai.

Sambil menunggu penyelesaian persoalan itu, Dinas PUPR mengambil kebijakan lain untuk mengaktifkan kembali dua sumur yang selama ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Supaya wilayah-wilayah yang mendapat bagian suplai air bersih dari sumur Malasaum selama ini bisa terlayani secara baik,” ujarnya. [MPS]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *