Akibat Covid-19, Christian Di-PHK Tanpa Pesangon

Sorong, PbP – Kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19 telah membuat sector usaha harus melakukan upaya pengurangan biaya operasional. Dan yang paling terdengar ramai menjadi sorotan adalah opsi yang dipilih pengusaha dengan  merumahkan karyawannya dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna meminimalisir biaya operasional.

Namun sayangnya, dalam situasi serba kesulitan tersebut, masih ada pengusaha yang melakukan PHK karyawannya tanpa memenuhi hak karyawan. Padahal meskipun hubungan kerja telah berakhir, ada pembayaran kompensasi yang wajib diperhatikan oleh perusahaan. Kewajiban ini mungkin familiar di telinga kita sebagai pembayaran uang pesangon. Namun, sebenarnya uang pesangon hanyalah salah satunya saja.

Selain uang pesangon, karyawan yang di-PHK oleh perusahaan juga memiliki hak untuk mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta Uang Penggantian Hak (UPH). Kewajiban perusahaan ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1.

Berangkat atas dasar inilah, salah seorang karyawan yang menjadi korban PHK akibat dari situasi sulit akibat terpaan  Pandemi Covid-19 mencoba memperjuangkan haknya yang terabaikan. Christian Sudjono pun berupaya meminta bantuan jasa advokat untuk membantunya memperjuangkan hak yang terabaikan , karena di PHK tanpa disertai haknya yang telah lima tahun bekerja pada perusahaan tempatnya mencari nafkah dari tahun 2014.

Johand R. Rahantoknam, SH dan Areos B. Borolla, SH selaku kuasa hukum dari Christian Sudjono ketika ditemui Papua barat Pos di salah satu café di Kota Sorong menyampaikan telah melayangkan somasi pertama kepada perusahaan dimana kliennya bekerja selama lima tahun. “Klien kami ini, telah diberhentikan bulan Mei lalu, tanpa pesangon,” ungkap Johand , Senin (14/9).

Untuk itulah, kata Johand, pihaknya telah berupaya melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan tempat dimana Christian bernaung selama lima tahun, namun tidak mendapatkan respon. Makanya, selaku pihak yang diberi kuasa , Johand dan Areos lalu mengambil langkah melayangkan somasi pertama kepada pihak perusahaan. “Harapan kami, pihak perusahaan mau memberikan jawaban atas somasi yang kami ajukan,” ucap Johand seraya menambahkan perusahaan yang melakukan PHK terhadap kliennya bergerak di bidang Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.

Ditambahkan oleh Areos, seharusnya pihak perusahaan tempat klien kami bernaung sebelumnya tetap mematuhi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam melakukan suatu tindakan PHK.  “Klien kami ini, di-PHK tanpa pesangon. Itu persoalannya. Padahal UU ketenagakerjaan telah mengatur bahwa PHK karyawan haruslah diikuti dengan pemenuhan hak-hak karyawan yang  di-PHK,” tutur Areos. [EYE-SF]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *