![Ketua KPU Kabupaten Sorong, Frengki Dwith. [MPS]](https://i0.wp.com/papuabaratpos.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG-20241004-WA0037.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
Waisai, PbP – Gabungan dari Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (Ampera), melakukan aksi demo damai didepan kantor DPRD Raja Ampat, Kamis (9/7). Mereka menuntut DPRD untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap LKPj bupati tahun anggaran 2019, karena terindikasi banyak temuan pekerjaan yang tidak beres.
Pantauan media ini, para pendemo berganti -gantian sampaikan orasi dan minta keadilan di Raja Ampat. Massa juga membawa septic tank bertuliskan, “Apakabar Kajati Papua, Kejaksaan- RI Segera Usut Tuntas Kasus Septic Tank” serta membawa peti bertulisan “Otsus Telah Mati di Raja Ampat Perpres No. 17/2019 Tak Dilaksanakan”.
Tak hanya itu massa juga membawa puluhan poster yang berisi tuntutan agar DPRD segera mengusut tuntas kasus pengadaan speedboat katamaran di dinas kesehatan, segera membentuk pansus untuk mengusut kasus pungli di Dishub tahun 2018. Kemudian, DPRD diminta tidak mentipu rakyat dengan membahas LKPj bodong.
Kordinator Aksi, Abraham Umpain Dimara atau Bram menjelaskan pihaknya melakukan aksi damai bertujuan agar ada perubahan di Raja Ampat. Pasalnya, kata Bram banyak penyimpangan ditemukan di lapangan, bukan hanya dari Ampera tetapi juga dari pihak DPRD, menemukan terkait adanya penyimpangan di lapangan.
“Ini menjadi PR besar untuk pemerintah daerah dan DPRD, Raja Ampat ini dibawa kemana. Yang buat kami kenapa harus demo, hasil-hasil temuan di lapangan bukan diselesaikan, malah DPRD lanjutkan pembahasan LKPj 2019. Inikan pembohongan publik, gunakan uang rakyat cek tapi tidak proses,” tegas Umpain.
Dia menilai bahwa LKPj bupati 2019 terindikasi sarat korupsi karena banyak hasil temuan tidak beres di lapangan. Maka fungsi pengawasan di lembaga DPRD harus jalan, dan mengecek baik isi dari LKPj jika ada temuan wajib diselesaikan dan diproses. Artinya, DPRD berhak mengontrol dan mengawasi laporan keuangan lewat LKPj.
“Jadi, ada 8 tuntutan yang disampaikan kepada DPRD untuk segera ditindaklanjuti. Dimana, ke- 8 tuntutan ini akan kami kawal sebab ini bukan saja kepentingan saya ataupun Ampera. Tetapi kepentingan bersama rakyat Raja Ampat, maka DPRD harus peduli itu,” ujar Bram. [TLS-MJ]
