AN Ganti UN untuk Perbaiki Mutu Sekolah

Sorong, PbP – Meskipun baru akan dimulai pada tahun depan, sosialisasi sistem asesmen nasional telah mulai digencarkan. Pro dan kontra pun tidak terlepas dari pandangan masyarakat, bahkan guru yang merupakan tenaga pendidik itu sendiri. Menanggapi hal tersebut, ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP di Kabupaten Sorong, Nasrudin bersuara.

Pada prinsipnya, ia menjelaskan asesmen pada prinsipnya sama dengan pengukuran dan penilaian. Sedang asesmen nasional 2021 adalah suatu program penilaian mutu pendidikan untuk semua sekolah, madrasah, dan semua paket-paket kesetaraan.

Hal yang dinilai adalah mutu Asesmen Kompetensi Minimal (AKM). Untuk menilai mutu AKM ada lima pokok yang di ukur seperti, kompetensi minimum siswa, karakter, literasi membaca dan berhitung, kualitas belajar mengajar yang disajikan oleh guru dan termasuk keadaan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar.

Nasrudin katakan untuk lebih mengenal tentang Asesmen Nasional, pihaknya membuat simulasi kecil yang melibatkan 21 sekolah SMP dan beberapa SD di lingkup kabupaten. Dengan cara ini sebagian besar guru-guru tahu tentang asesmen nasional.  Hanya saja secara teknis lebih detail mungkin dalam bentuk instrumennya bagaimana dan seterusnya itu masih akan diadakan simulasi berikutnya. “Di sekolah kami SMP Negeri 3, ada beberapa guru yang ikut  termasuk kepala sekolah. Tetapi kalau untuk siswa dipilih secara acak. Kalau siswa SD diambil 30 orang, SMP dan SMA 45 orang, dipilih secara acak begitu. Inipun di ikuti mereka yang bukan di jenjang kelas akhir, tetapi kelas pertengahan. Jadi nanti untuk SD di kelas 5, SMP kelas 8 dan SMA/SMK kelas 11,” ungkapnya menjelaskan ketika di wawancarai Papua Barat Pos di ruangannya, Selasa (3/11).

Ia juga menambahkan sebenarnya sudah ada di panduan, contoh soal, instrumennya apa saja dan seterusnya telah tersedia. Ia melihat, asesmen nasional ada untuk memotret keadaan proses belajar mengajar guru dan nantinya akan mendapat feedback. Di mana nantinya akan dikembalikan ke dinas pendidikan sendiri termasuk sekolah yang bersangkutan.

Dari pengembalian feedback itulah nanti guru akan mengetahui kondisi para siswanya soal kompetensi dan literasi numeriknya masih sekian. “Setidaknya akan terjadi proses perbaikan, untuk lembaga sekolah bersangkutan seperti gedung, dan sarana prasarana penunjang yang mendukung untuk siswa belajar. Tujuan akhirnya untuk pemetaan dan perbaikan sekolah itu sendiri,” lanjutnya bertutur.

Nasrudin juga mengamati, orang-orang sering membandingkan jangan sampai asesmen nasional menggantikan Ujian Nasional (UN), padahal sangat berbeda. Karena asesmen ini yang di ukur adalah kualitas dan mutu sekolah, kalau UN mengukur kemampuan individu.  “Asesmen nasional ini mengukur lembaga baik sekolah, proses belajar di dalamnya, dan lingkungan belajarnya, termasuk mengambil data proses siswa yang sangat real dan dasar. Kalau untuk UN itu kompetensi serta kognitif siswanya. Sangat berbeda dengan UN dan untuk asesmen tidak memerlukan persiapan yang khusus,” tandasnya.

Ia berpendapat lagi, jika ada yang mengatakan asesmen menghapus UN, karena UN memang sudah tidak ada, itu yang perlu diluruskan. Penilaian UN menilai individu siswa telah dihapus. Tetapi untuk mengambil informasi terkait sistem pembelajaran mutu pendidikan itu tetap sama nilainya dengan UN.

“Kalau ada yang tanya lagi, berarti untuk kelulusan nanti bagaimana? Terkait hal ini sekolah memiliki hak penuh untuk melaksanakan ujian akhir sekolah. Jadi untuk menentukan kelulusan dari situ, termasuk ujian semester atau kenaikan kelas tetap ada. Sekolah punya otoritas penuh bedanya di situ, kalau dulu kan tidak begitu,” pungkas Nasrudin. [CR35-SF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *