Antrian Melanggar Protokol Kesehatan, Disdukcapil Tutup

Sorong, PbP – Sejumlah warga melakukan aksi protes ke Kantor Walikota  Sorong, Selasa (7/7). Mereka melakukan aksi protes karena Kantor Dinas Kependudukan Catatatan  Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong tutup .

Salah seorang warga yang namanya enggan namanya  dikorankan mengaku  kesal karena  banyak warga yang hendak mengurus surat-surat sudah antri dari pagi. Namun  Kantor Disdukcapil tutup dan tidak ada pemberitahuan atau informasi bahwa tidak ada layanan .

“Kalau kantor itu tutup, seharusnya ka nada pemberitahuan atau informasi, sehingga masyarakat tau. Siapa yang tidak kesal, kita sudah antri dari pagi, tapi kantor itu tidak buka,”kata warga tersebut. Ia mengatakan jika memang Kantor Disdukcapil tutup  ,  seharusnya pimpinan kantor    berkoordinasi  memanggil warga  untuk diberikan  arahan secara bijak dan baik. 

“Yang terjadi, kita  sudah antri dari pagi dan sudah beberapa hari datang ke kantor ini. Terus  sampai di dalam diusir  dengan menggunakan kata-kata kasar. Terus terang karena kami kesal, makanya kami melakukan aksi ke Kantor wali Kota,” katanya.

 Kepala Satpol PP Kota Sorong, Daniel Jitmau menjelaskan  Kantor Disdukcapil Kota Sorong melakukan  penutupan sementara, karena melihat kondisi antrian  sudah  membludak dan  tidak sesuai dengan protokol kesehatan. 

Daniel mengaku  saat warga melakukan protes, mereka menyampaikan beberapa   tuntutan , Diantaranya , meminta agar warga yang telah melakukan rekaman  dilayani  duluan. Mereka juga meminta  Walikota  Sorong membuka pelayanan di setiap Distrik untuk mengatasi antrian di Kantor Disdukcapil.

Kepala Disdukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem menjelaskan  penutupan pelayanan di Disdukcapil Kota Sorong  atas instruksi Walikota Sorong.”Saya dipanggil Walikota agar kantor ditutup sementara. Setelah ketemu Walikota, saya kembali ke kantor dengan maksud  melakukan koordinasi  dengan masyarakat yang sudah antri  di kantor. Namun  pada saat kita umumkan kantor  ditutup sementara,  masyarakat  tetap  bertahan dan tidak mau keluar dari kantor,” kata Ones kepada Papua barat Pos.

Ones menjelaskan  selama ini pelayanan dokumen kependudukan dibatasi dan telah diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk penerapan protocol kesehatan itu, kata Ones, tetap dijaga  pihak keamanan  dalam hal ini Satpol PP dan pihak Kepolisian.

“Namun  dalam pelayanan, masyarakat masih saja menumpuk dan tidak mematuhi  protokol kesehatan. Melihat penumpkan warga, kita mengambil kebijakan kantor ditutup sementara. Ini demi kepentingan bersama. [JEF-DR]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *