ASN dan TNI-Polri Harus Jadi Contoh Pelaporan SPT

Teminabuan, PbP – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI – Polri di wilayah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), diimbau segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di awal Maret 2020. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teminabuan, Cahyana Tri Raharja saat ditemui Papua barat Pos, Rabu (26/2) lalu di KP2KP Teminabuan.

Pihaknya mengatakan, para ASN dan TNI-Polri harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam tertib pelaporan SPT, sebelum batas akhir waktunya tanggal 31 Maret 2020. Maka itu diharapkan mulai awal Maret 2020, para ASN dan TNI-Polri sudah mulai melaporkan SPT dan jangan menunggu.

Pihaknya, kata dia, telah melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan 1721-A2, bagi Bendahara OPD dan Bendahara Instansi Vertikal di Lingkungan Pemkab Sorong Selatan, Selasa (25/2) lalu di Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan.

Tujuan dari bimtek ini, kata Cahyana, sebagai bentuk edukasi serta sosialisasi bagi para bendahara, supaya mempercepat proses penerbitan bukti potong wajib pajak sebelum akhir pelaporan SPT di akhir Maret 2020.

“Para pejabat, ASN dan TNI-Polri harus melaporkan SPT lebih awal agar menjadi contoh bagi masyarakat. Semua penghasilan yang ber-NPWP wajib kena pajak, setelah dikurang penghasilan yang tidak wajib pajak. Kebetulan KP2KP Teminabuan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat dan Tambraw. Jadi kami berharap wajib pajak yang ber-NPWP bisa lapor SPT dengan lebih mudah,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, para wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT-nya bisa dapat dikenakan sanksi denda yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong. Maka itu KP2KP Teminabuan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi, termasuk para bendahara OPD dan TNI-Polri. [EA-MJ]