Bernard Sagrim Luruskan Polemik Soal “Rekomendasi” Golkar

Sorong, PbP – Wakil Sekjen (Wasekjen) DPP Partai Golkar Dr. Bernard Sagrim, Drs. MM menyentil polemik soal surat rekomendasi Golkar yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Sagrim disela-sela penjelasannya terkait kebijakan DPP Golkar menghadapi Pilkada di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) tahun 2024.

Sagrim yang ditemui awak media di kediamannya di Kabupaten Sorong, Selasa (16/04/2024) menjelaskan, sesuai arahan DPP melalui Ketum Airlangga Hartarto saat rapat di Jakarta 6 April lalu, ada sejumlah tahapan yang harus dikerjakan oleh seluruh pengurus, dalam rangka rekrutmen bakal calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Ia menjelaskan, salah satu poin penting yang diamanatkan DPP adalah terkait pelaksanaan survey, untuk melihat figur atau calon-calon potensial yang nantinya akan diusung Partai Golkar dalam kontestasi Pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua Barat Daya.

Menurutnya, DPP Golkar akan menggelar survey di seluruh Indonesia untuk melihat figur yang memiliki peluang menang. Namun, sebut dia, sebelum sampai pada tahapan survey tersebut, DPP terlebih dahulu memetakan kader-kader atau figur potensial lainnya.

Mekanisme pemetaan tersebut dilakukan melalui pemberian Surat Keputusan (SK) Penugasan Fungsionaris, kepada kader-kader yang dianggap berpeluang untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Mantan bupati Maybrat ini menjelaskan, SK penugasan fungsionaris ini, diberikan sebagai pertanda bahwa Partai Golkar telah menyiapkan kader-kadernya, sekaligus sebagai acuan bagi para kader untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi di tengah masyarakat, sebelum dilakukannya survey.

“Jadi sekaligus saya luruskan, yang kami terima kemarin itu, kemudian sempat viral dan dipersepsikan bahwa itu rekomendasi, sebenarnya bukan. Itu adalah SK Penugasan Fungsionaris, yang diberikan kepada sejumlah kader, untuk persiapkan diri, sambil turun sosialisasi, yang hasilnya akan dilihat saat survey nanti,” ujar Sagrim.

Ia menuturkan, SK penugasan tersebut biasanya diberikan kepada kader yang berasal dari internal pengurus Partai Golkar di setiap jenjang. Namun, juga bisa diberikan kepada figur lain, tergantung hasil pertimbangan pengurus DPP. Hal ini, sebut dia dilakukan karena Partai Golkar ingin bertarung untuk menang pada perhelatan Pilkada kali ini.

Menyambung soal komitmen Golkar yang ingin meraih kemenangan tersebut, Sagrim menjelaskan salah satu strategi yang akan dilakukan Golkar yakni melalui Survey. Dimana, survey tersebut akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 14 lembaga survey kredibel yang akan melakukan survey untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati walikota dan wakil-wakilnya.

“Kita di Papua Barat dan Papua Barat Daya kebagian dua lembaga survey. Nanti survey itu dilakukan tiga kali yakni di bulan April, Juni dan Agustus,” kata Sagrim.

Terkait mekanisme pelaksanan survey, Sagrim menjelaskan, pada survey pertama, lembaga survey yang ditunjuk akan turun melakukan survey untuk melihat figur mana saja yang memiliki basis dukungan kuat di masyarakat serta mempunyai peluang menang tinggi.

Survey dikakukan bagi mereka yang telah mendapatkan SK Penugasan Fungsionaris, juga bisa dimasukan figur-figur eksternal yang dinilai cukup kuat dari segi basis dukungan di masyarakat. Kader yang akan disurvey sengaja diperbanyak supaya bisa memberi pilihan bagi masyarakat.

“Kita di Papua Barat Daya ini kan ada saya sendiri, kemudian ada juga pak Lambert Jitmau dan Pak Robert Kardinal, nanti mungkin ada penambahan lagi dari DPP, terus kabupaten kota juga sama, nanti akan ada penambahan. Kemudian kita lihat kalau ada di luar struktur (kader partai lain) yang punya potensi menang atau peluang menangnya tinggi nanti diikutkan juga, itu yang nanti disurvey,” jelas Sagrim.

Selain karena faktor biaya, Sagrim mengungkapkan figur-figur yang disurvey sengaja diperbanyak untuk dapat memberikan pilihan, sehingga masyarakat bisa dengan leluasa menentukan pilihan sesuai dengan suara hati mereka. Hal ini akan menentukan hasil survey yang akurat, sehingga siapapun yang nanti diusung Golkar dapat dipastikan menang.

“Karena survei ini kan kaitan dengan biaya, kalau hanya satu dua orang saja, konstituen tidak punya pilihan. Jadi nanti akan ada penambahan, di Kota Sorong nanti kita tambah begitu juga Tambrauw, Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, penambahan itu sudah pasti akan berasal dari pihak eksternal,” jelas Sagrim.

Survei kedua, lanjut Sagrim akan dilakukan di Bulan Juni, dengan skema lembaga survey ditukar. Pada survei kedua sudah ada kinfigurasi yakni antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil survey ini akan digunakan oleh DPP Golkar sebagai rujukan untuk menentukan arah koalisi.

“Dari hasil survey kedua ini pimpinan kita di DPP akan bahas, kira-kira arah koalisinya kemana. Nanti kita lihat misalnya yang kuat ini dia basis partainya dari mana, contoh Hanura, atau Gerindra, PSI atau partai apa saja, nanti pasti pimpinan akan mengarahkan kita untuk membangun komunikasi politik dengan partai dimaksud untuk berkoalisi,” kata Sagrim.

Usai survey kedua yang didalamnya sudah termuat konfigurasi itu dan dibahas oleh DPP, selanjutnya akan ada survei ketiga dibulan Agustus mendatang. Survey ketiga ini sudah masuk dalam survei pasangan dengan partai politik yang diajak koalisi. Dalam artian sudah ada calon kepala daerah dan wakilnya secara berpasang-pasangan.

Hasilnya diperlukan untuk memberikan gambaran bagi DPP untuk melihat apakah ada hal yang perlu dibenahi atau ditambahkan, untuk kemudian siap menuju pendaftaran ke KPU sebagaimana jadwal tanggal 23-27 Agustus mendatang.

“Jadi perlu saya tegaskan bahwa Golkar ingin bertarung untuk menang, kita serius dengan survey supaya kandidat yang kita usung nanti menang,” tutup Sagrim. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *