Binasket Protes Keras Pelantikan Pejabat di Sorong Selatan
Sorong, PbP – Masyarakat adat suku Tehit di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, merasa tidak diperhatikan dan diakomodir secara baik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menduduki posisi-posisi strategis di birokrasi pemerintahan.
Bahkan, masyarakat adat menilai pemerintah daerah telah melecehkan serta menghina SDM orang asli Tehit, karena tidak memanfaatkan potensi anak-anak asli Tehit dalam mendukung program pemerintah melalui penempatan pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.
Kritikan keras tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Binasket se-Tanah Papua Simon Momot, menanggapi adanya pelantikan ratusan pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, oleh Bupati Samsudin Anggiluli, SE.,MTr.AP di Aula Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan Kamis, 28 April 2022.
Simon yang diwawancarai awak media via telephone menyebutkan, bawasannya pemerintahan di Sorong Selatan, dibawah pimpinan Bupati Samsudin Anggiluli, sangat tidak profesional dan bijaksana. Hal ini lantaran pemerintah tidak melihat secara baik potensi SDM masyarakat suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
Simon menyayangkan prosesi pelantikan tersebut yang hanya mengakomodir sekitar 20 persen anak-anak Tehit didalamnya. Padahal, jika dilihat banyak sekali anak-anak asli Tehit yang mempunyai kemampuan intelektualitas, bahkan memenuhi kualifikasi menempati jabatan tertentu di pemerintahan.
“Banyak anak-anak asli Tehit yang memenuhi kualifikasi, tetapi mereka tidak diakomodir, itu yang kami sangat sayangkan. Kami menilai pemerintahan ini tidak profesional karena tidak menghargai kami selaku suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Sorong Selatan,” ujar Simon.
Ia juga menyebut pihaknya selaku masyarakat adat merasa dihina dan tidak dihargai oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, SE.,MTr.AP. Pasalnya, pada momen pelantikan di Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan, sempat diwarnai aksi protes dari masyarakat adat. Namun, bupati secara sepihak tetap melanjutkan prosesi pelantikan tersebut, tanpa menggubris apa yang menjadi aspirasi masyarakat adat setempat.
“Kami merasa ini adalah suatu penghinaan bagi kami masyarakat adat. Pemerintahan ini ada diatas tanah Tehit, mestinya bupati mempertimbangkan atau setidaknya mendengar terlebih dahulu apa yang menjadi aspirasi masyarakat adat,” tekan Simon.
Diakhir penyampaiannya, Simon meminta agar Bupati Sorong Selatan segera mengevaluasi kembali sejumlah pejabat yang telah dilantik pada tanggal 28 April 2022. Ia juga mendesak agar bupati dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak Suku Tehit untuk menempati posisi strategis di birokrasi pemerintahan, sehingga masyarakat adat suku Tehit juga bisa bersaing dan menjadi tuan diatas negerinya sendiri.
“Kasih mereka kesempatan seluas-luasnya, supaya mereka bisa menjadi tuan diatas negerinya sendiri, juga supaya merreka bisa bersaing dan sejajar dengan masyarakat dari suku lainnya yang ada di Sorong Selatan,” pungkanyas.
Sebelumnya, dalam prosesi pelantikan ratusan pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Bupati Samsudin Anggiluli, SE.,MTr.AP mengatakan bahwa pelantikan tersebut dalam rangka penyegaran dan kelancaran tugas.
“Ini dalam rangka mewujudkan kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga para pejabat diharapkan dapat menunjukan profesionalisme kerja guna mewujudkan status kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Sorong Selatan,” ujar bupati Angiluli.
Bupati juga berpesan kepada para pejabat agar tetap memegang aturan dan etika jabatan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku.
“Saya berharap dengan dilantiknya saudara-saudara maka diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam bekerja, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal sesuai tugas fungsi masing-masing,” tutur bupati. [JOY]
