Bintuni Kembali Meraih Opini WTP
Manokwari, PbP – Masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, Ir Petrus Kasihiuw, MT-Matret Kokop, SH (PMK2) telah memasuki 3 tahun. Dalam 3 tahun itu juga Kabupaten Teluk Bintuni secara berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, BPK kembali memberikan iopini WTP bagi Teluk Bintuni. Penyerahan opini WTP tersebut dilakukan Plt Kepala BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Abu Hanifa yang diterima langsung Bupati, Ir Petrus Kasihiuw,MT dan Wakil Ketua DPRD, Romilus Tatuta,S.Sos di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Papua Barat, Manokwari, Sabtu (29/6)
Plt. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2018 yang sudah selsai dilakukan pihaknya memberikan opini WTP karena laporan yang diberukan sudah sesuai.
“Dari pemeriksaan tim auditor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2018, maka kami memberikan predikat opini tanpa pengecualian,” kata Abu Hanifa saat memberikan sambutan.
Meski Teluk Bintuni mendapat opini WTP, lanjut dia, ada sejumlah rekomendasi BPK yang harus diselesaikan dalam 60 hari kerja.
“Ada 3 rekomendasi temuan BPK-RI Perwakilan Papua Barat yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yakni persoalan asset, belanja modal dan pertanggung jawaban perjalan dinas. Rekomendasi ini harus dilengkapi dalam 60 hari kerja,” kata Abu Hanifa.
Sementara Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiuw, MT mengapresiasi pemeriksaan yang dilakukan tim BPK-RI Perwakilan Papua Barat secara independen dalam mengaudit LKPD Kabupaten Teluk Bintuni 2018 hingga memberikan opini WTP.
Menurut bupati, untuk kelima kalinya Kabupaten Teluk Bintuni menerima opini WTP hasil audit BPK-RI Perwakilan Papua Barat, hal ini merupakan bagian dari upaya pertanggung jawaban publik atas pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2018.
“Dengan demikian menjadi informasi penting bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni bahwa secara akuntansi keuangan kita sudah memperoleh prestasi WTP, saya berterima kasih kepada semua jajaran mulai dari Sekda hingga bendahara-bendahara atas kerjasama, sehingga proses ini bisa selesai dengan hasil yang memuaskan,” kata bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Teluk Bintuni ini mengajak semua jajarannya untuk mempertahanan opini WTP dengan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi, agar program pemerintah bisa dinikmati masyarakat secara baik.
Terkait 3 rekomendasi BPK-RI Perwakilan Papua Barat tentang temuan LKPD, ia menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah disusun bersama lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, S.Sos juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pencapaian opini WTP tersebut.
“Kami berterima kasih kepada BPK karena masih memberikan ruang dan kesempatan untuk temuan-temuan seperti itu dikembalikan. Sebagai pimpinan legislative, tentunya harapan kami OPD harus serius untuk menyelesaikan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari, supaya jangan sampai tidak diselesaikan maka dapat mencoreng WTP yang sudah diterima serta berurusan dengan aparat penegak hukum,” tegas Tatuta. [ARS-MJ]
