Sorong, PbP – Pasca pengesahan UU DOB Papua Barat Daya (PBD) pada tanggal 17 November lalu, selanjutnya dikuti dengan konsolidasi pemerintahan, dimana akan terbentuk lembaga supra struktur (legislatif, ekesekutif, yudikatif) dan infrastruktur pemerintahan (Partai politik, lembaga semi pemerintahan, LSM dsb).
Hal ini tentu menjadi syarat mutlak sebuah provinsi yang defenitif, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, demi mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang yang mendiami wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai salah satu infrastruktur politik di Indonesia, DPP Partai Golkar saat ini sedang bergerak cepat untuk segera membentuk kepengurusan DPD Partai Golkar Papua Barat Daya. Komitmen tersebut ditunjukan oleh DPP Golkar dengan diterbitkannya Surat Perintah Nomor 119/DPP/Golkar/XI/2022 kepada Ketua Partai Golkar Papua Barat, untuk segera melaksanakan tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Musda I Partai Golkar PBD.
Namun, respon cepat pengurus DPP Golkar melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto, nyatanya tidak ditanggapi serius oleh pengurus DPD I Golkar Papua Barat. Ali-ali mengeksekusi perintah DPP, ketua DPD Golkar Papua Barat Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM justru kerap mencuatkan signal dirinya akan mundur dari jabatan ketua DPD I Golkar Papua Barat, demi merebut pataka DPD Golkar Papua Barat Daya.
Isu tersebut sontak menjadi trending topik, yang kerap diperbincangkan di ruang publik khususnya di dalam internal Partai Golkar Papua Barat sendiri. Tak dapat dihindari berbagai spekulasi dan tanggapan muncul dari para “Insan Beringin” mulai dari kalangan elit sampai akar rumput.
Riuh rendah “Beringin” Papua Barat, ternyata tidak luput dari perhatian tokoh, sekaligus Senior Partai Golkar, Origenes Nauw. Politisi yang akrab dipanggil Bung Orie ini tidak menampik beredarnya isu tersebut.
Secara lugas, Bung Orie memebeberkan bawasannya benar saat ini beredar luas dan sangat jelas berita dikalangan masyarakat, khususnya keluarga besar Partai Golkar PBD bahwa Ketua Partai Golkar Papua Barat Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM sangat berkeinginan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Golkar Papua Barat dan maju sebagai Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya.
Ia bahkan menyebutkan, berita tersebut sontak menimbulkan tanda tanya dan diskusi yang luas di kalangan keluarga besar Partai Golkar Papua Barat. Setidaknya ada dua poin terkemuka yang menjadikan isu tersebut begitu cepat menyita perhatian publik.
Pertama dikarenakan Drs. Ec. Lambert Jitmau, secara sah terpilih sebagai Ketua Partai Golkar Papua Barat dalam Musda III Periode 2020-2025. Kedua, dalam Jabatan sebagai Ketua Partai Golkar sejak dilantik tanggal 27 September 2021, Lambertus Jitmau dinilai tidak menunjukan kemajuan dan prestasi organisasi dan politik, untuk membesarkan partai golkar di Papua Barat.
“Hari ini sudah lebih dari satu tahun memimpin Partai Golkar Papua Barat, tetapi nyatanya konsolidasi Partai Golkar mangkrak dan amburadul,” demikian Bung Orie, ketika berbincang dengan awak media ini, Rabu (7/12/2022) di Kota Sorong.
Bung Orie menyebutkan, Ketua DPD Golkar Papua Barat Drs. Ec. Lambert Jitmau, lebih fokus dan banyak waktu untuk kepentingan pribadinya untuk maju sebagai calon gubernur Papua Barat Daya, ketimbang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Ketua Partai Golkar Papua Barat.
Tidak ada arahan dan pendelegasian tugas organisasi, pengambilan keputusan strategis tidak dalam rapat, tetapi dibuatnya sendiri serta tidak mendayagunakan pengurus untuk mengekekusi program. Selain itu, Ketua DPD juga tidak membangun komunikasi politik yang sejuk dengan berbagai kalangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Pengurus pleno yang berjumlah hampir 90 orang, hanya 5 orang yang aktif, selebihnya apatis karena tidak respek dengan kepemimpinan pak Lambert Jitmau,” tekan Bung Orie.
Lebih jauh ia menerangkan, jika motivasi Drs. Ec. Lambert Jitmau ingin mengundurkan diri dari jabatan Ketua Partai Golkar Papua Barat dan ingin menjadi Ketua Golkar Papua Barat Daya adalah supaya mendapatkan rekomendasi Golkar untuk maju sebagai Calon Gubernur Papua Barat Daya, bersama istrinya Petronela Kambuaya yang konon akan mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Kota Sorong supaya maju sebagai Calon Wali Kota Sorong pada pemilu 2024, maka tidak elok menyebarkan informasi hoax di kalangan masyarakat luas, bahwa telah mendapat restu dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Airlangga Hartarto.
Bung Orie menekankan, hal itu perlu dihindari karena hanya akan membuat kegaduhan dan mengancam soliditas penggurus, kader dan keluarga besar Golkar di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Bung Orie mengemukakan Ketua DPD I Golkar Papua Barat harus lebih bijak dan jeli dalam mengemukakan isu ke ruang publik, mengapa demikian? Pertama, sebut Bung Orie, dengan mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Golkar Papua Barat akan memperlemah dan memperburuk kinerja mesin Partai Golkar Papua Barat, yang pasti akan berakibat target pencapaian kursi legislatif tidak tercapai, bahkan bisa terjun bebas dan juga pencapaian kemenangan Pilkada dan Pilpres bisa gagal.
Kedua, lanjut Bung Orie, tidak ada jaminan bahwa untuk mendapatkan Rekomendasi Cagub PBD dan Cawali Kota Sorong harus menjadi Ketua Partai Golkar pada setiap tingkatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapat rekomendasi partai golkar sebagai calon gubernur PBD atau wali kota haruslah terlebih dahulu memenangkan Partai Golkar pada setiap tingkatan dan wajib memperoleh kursi legislatif terbanyak.
Selain itu, harus memperoleh tingkat elektabilitas yang tinggi berdasarkan hasil lembaga survey yang ditugaskan partai, harus memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, tak tercela atau cacat hukum. Selain itu, harus mempunyai dukungan logistik yang mumpuni.
“Jadi Bapak Lambert Jitmau merenunglah baik sebelum melangkah, supaya tidak merusak rumah besar partai golkar Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang dibangun dengan susah payah oleh para Senior,” ungkapnya sembari menambahkan, DPP Partai Golkar diharapkan agar mengkaji dan mempertimbangkan dengan baik untuk menyetujui kader yang akan menjadi Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya demi memenangkan Golkar pada pemilu serentak 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya. [***-MJ]
