Bupati Sorsel Harus Tegas dan Konsisten Soal Pemberhentian Sementara Sejumlah ASN

Sorong, PbP – Kebijakan Bupati Sorong Selatan Syamsudin Anggiluli, soal pemberhentian sementara 5 ASN di Lingkup Pemkab Sorsel, karena terlibat dalam kegiatan politik praktis sebagai bakal calon peserta Pemilu Sorsel 2024, mendapat apresiasi dan respon positif dari banyak pihak.

Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut sebagai langkah tepat dalam rangka menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), juga demi memastikan pelaksanaan Pilkada Sorsel tahun 2024 berjalan jujur dan adil sebagaimana asas Pemilu yang sesungguhnya.

Tokoh Pemuda Sorong Selatan, Yance Kondologit ikut memberikan apresiasi atas langkah yang menurutnya sebagai wujud kedewasaan berpolitik, sekaligus kematangan seorang pemimpin dalam melihat setiap dinamika di masyarakat.

Ia menyebut, langkah tersebut sebagai respon juga antisipasi melihat potensi-potensi kerawanan dan kecurangan Pilkada, demi memastikan Pilkada Sorong Selatan kali ini benar-benar adil dan sukses, serta tidak meninggalkan keterbelahan hingga potensi gangguan keamanan maupun sosial di kemudian hari.

“Menurut kami ini langkah yang sangat bijaksana dan kami sangat mengapresiasi. Apalagi, pemberhentian sementara ini berlaku untuk semua ASN yang terlibat sebagai bakal calon kontestan Pilkada, menurut kami ini sangat adil dan fair,” ujar Yance, kepada awak media, Minggu (2/06/2024).

Namun, dibalik apresiasinya itu, Yance mengingatkan Pemda Sorsel khususnya Bupati Syamsudin Anggiluli, untuk bersikap tegas dan konsisten, pada niat awal pemberhentian para ASN, yakni menjaga netralitas ASN juga memberikan rasa adil bagi semua peserta Pemilu di Sorong Selatan. Hal ini penting, agar publik tidak mengambil perspektif berbeda, dengan apa yang diniatkan pemerintah sebelumnya.

Ia membeberkan, saat ini hampir semua ASN yang ikut berkompetisi untuk mendapat rekomendasi Partai politik, dikabarkan sudah menemui titik terang dengan dibekali surat tugas, bahkan ada yang sudah mengantongi rekomendasi partai politik. Maka proses pemberhentian sementara dan penempatan pejabat sementara sebagai pengganti di masing-masing OPD yang ditinggalkan harus segera dilakukan.

“Jadi semua ASN yang kemarin diberhentikan sementara, harus benar-benar dinonaktifkan/bebas tugas untuk sementara waktu ini. Segera tempatkan pejabat sementara di setiap OPD yang ditinggalkan, guna memastikan kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan juga dalam rangka memberikan rasa adil kepada semua ASN yang notabene pimpinan OPD yang kemaren diberhentikan sementara,” tegas Yance.

Yance menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi Kepala Dinas PUPR Sorong Selatan Alfius Way, yang secara terbuka dan sadar melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan Bupati Sorsel, dengan mempersilahkan pelaksana tugas Frans B. Kewetare, menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan.

Ia berharap, bupati segera menunjuk pelaksana tugas pada OPD lain, termasuk Sekda Sorong Selatan yang ditinggalkan oleh Dance Nauw. Hal ini sesuai dengan janji bupati yang menyebut dalam waktu satu minggu pasca pergantian Kadis PUPR, bupati akan melakukan pergantian pimpinan OPD lain yang juga sebelumnya masuk dalam daftar pejabat yang diberhentikan sementara.

“Kami minta bupati harus tegas dan konsisten dengan apa yang disampaikan. Ini sudah lewat dari satu minggu pasca pergantian Kadis PUPR, yang lainnya sudah mesti diganti, supaya ada rasa adil. Kemudian kepada para pimpinan OPD yang telah diberhentikan sementara segera meninggalkan tugasnya dan mempercayakan tugas-tugas kepada pelaksana tugas yang ditunjuk bupati,” tekan Yance.

Yance juga menyarankan Pemkab Sorsel untuk lebih transparan, menyampaikan kepada publik setiap tahapan yang dilakukan, khususnya terkait kebijakan pemberhentian sementara, dan penempatan pejabat sementara di setiap OPD tersebut.

“Sebaiknya dilakukan secara transparan dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak mengambil perspektif berbeda dengan apa yang diniatkan pemerintah. Dan yang paling penting supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain sebagai komoditi untuk menggiring opini publik di panggung politik,” sebut Yance.

Diakhir penyampaiannya, Yance mengimbau seluruh masyarakat Sorsel untuk lebih bijaksana dalam menyikapi setiap dinamika menjelang Pelaksanaan Pilkada kali ini.

Ia berharap masyarakat tetap menjaga keamanan dan kedamaian demi kelancaran pembangunan yang tentu impaknya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sorong Selatan kedepannya.

Sebelumnya, Bupati Sorong Selatan Syamsudin Anggiluli, beberapa waktu lalu melakukan pemberhentian sementara lima kepala dinas dan sekretaris daerah (Sekda), karena mencalonkan diri sebagai calon bupati di Sorong Selatan pada Pilkada tahun 2024.

Kelima pejabat yang diberhentikan yakni Sekda Dance Nauw, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Petronela Krenak, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung (DPMK) Yohan Bododri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Alfius Way dan Kepala Dinas Pertanian Yonathan Tehesia.

Pergantian sementara 5 ASN yang notabene pimpinan OPD di Sorsel ini, dilakukan untuk menghindari lima pejabat tersebut menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan, dengan garansi jika nanti tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik, maka akan kembali menduduki jabatan tersebut, namun apabila mendapat rekomendasi maka akan mengajukan pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *