DAP Desak Mendagri Tunda Pelantikan DPR Otsus

Sorong, PbP – Dewan Adat Papua (DAP) Kabupaten Sorong, mendesak pemerintah menunda rencana pelantikan 11 anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang beberapa waktu lalu sudah diserahkan ke pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DAP Kabupaten Sorong Yakomina Isir, menekankan agar pemerintah dalam hal ini mendagri melalui gubernur dan jajarannya, terlebih dahulu perlu menyelesaikan persoalan yang terjadi selama proses rekrutmen calon anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang hingga kini masih dipersoalkan masyarakat.

Pasalnya, kata dia, dalam proses rekrutmen kali ini, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pansel DPR Otsus, yang secara tidak langsung telah menggeser nilai dan hak-hak dasar orang asli Papua (OAP), sebagaimana semangat UU Otsus.

“Kami melihat Pansel dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat jauh dari nilai dan semangat UU Otsus Papua, khususnya amanat Perdasus yang mengatur tentang perekrutan calon anggota DPR Otsus,” ujar Yakomina, saat menghubungi media ini via ponsel, Senin (14/9).

Yakomina menjelaskan, dalam proses rekrutmen masih ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme otonomi khusus,  yang dilakukan oleh  Panitia Seleksi (Pansel).

Dimana, kata dia, masih ada anggota DPR Otsus yang ditetapkan pansel yang terlibat sebagai pengurus partai politik aktif. Hal ini, kata dia, jelas melanggar Pasal (4) Ayat (2) huruf (o) yang berbunyi tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRPB maupun DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Kemudian, lanjut dia, ada juga nama yang keluar namun usianya sudah lewat. Padahal sesuai Pasal (4) Ayat (2) huruf (f) diamanatkan calon berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi (60) tahun pada saat mengikuti musyawarah masyarakat adat.

“Masalah ini harus diselesaikan dulu, baru mereka yang sudah ditetapkan ini bisa dilantik. Apalagi, sekarang masih ada gugatan yang dilayangkan oleh beberapa calon, jadi kami minta Mendagri menunda pelantikan sampai semua jelas,” ujar Yakomina.

Pada kesempatan itu, ia juga mengkritisi penerapan Otsus di Papua Barat, yang menurutnya tidak berjalan secara konsekuen. Dimana, kata dia, lembaga-lembaga pemerintahan seperti Pemerintah Provinsi, DPR, bahkan MRPB terkesan berjalan sendiri-sendiri.

“Gubrenur jalan sendiri, DPR jalan sendiri, tidak ada koordinasi yang baik untuk bagaimana mengamankan kepentingan OAP dalam bingkai Otsus itu sendiri. Untuk apa kita bicara Otsus Plus, kalau yang saat ini saja kita tidak bisa atur baik. Contohnya masalah rekrutmen anggota DPR Otsus, akibat tidak dilaksanakan secara konsekuen makanya terjadi banyak penolakan di daerah,” kata Yakomina.

Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat jeli melihat persoalan ini, agar tidak menjadi beban dimasa yang akan datang.

“Kita contohkan masalah MRPB, sudah dilantik kemudian digugat akhirnya dilantik baru lagi, ini sebenarnya wibawah pemerintahan dimana. Jangan kita berbuat sesuatu yang justru nantinya membuat kita malu sendiri. Terakhir saya kembali untuk Pansel DPR Otsus, kalau perlu mereka harus dipidanakan karena sudah melanggar hukum,” tuntas Yakomina. [JOY-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *