Dari Sisi Kemampuan dan Penerimaan Masyarakat, Prof. Agustinus Fatem Layak

Sorong, PbP – Tersisa sepekan lagi, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat akan berakhir. Terhitung tepat pada tanggal 12 Mei 2022, Gubernur Drs. Dominggus Mandacan dan Wagub Moh. Lakotani, harus meninggalkan jabatannya untuk diserahkan kepada seorang pelaksana tugas atau yang biasa disebut carateker.

Dukungan Mayarakat Adat Wilayah III Doberay Sorong Raya, kepada Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat. FOTO/JOY
Dukungan Mayarakat Adat Wilayah III Doberay Sorong Raya, kepada Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat. FOTO/JOY

Meskipun waktunya sudah terbilang mepet, namun sampai saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum merilis siapa saja pejabat yang akan ditunjuk menjadi Plt. Gubernur di sejumlah wilayah, termasuk di Papua Barat. Sesuai data terakhir, saat ini kemendagri tengah mereview kembali nama-nama yang diusulkan untuk menjadi Plt kepala daerah, sebelum diserahkan ke Presiden untuk disahkan.
Seiring dengan kesiapan pemerintah pusat dalam menggodok nama-nama yang bakal menjadi Plt kepala daerah, arus dukungan dari kalangan masyarakat akar rumput pun terus begejolak. Suara-suara dukungan kepada sejumlah figur untuk duduk sebagai pelaksana tugas sementara Gubernur Papua Barat terus berdatangan dari berbagai kalangan. Ini sebenarnya merupakan hal baik karena masyarakat begitu antusias menyambut salah satu momen bersejarah dalam tahapan pesta demokrasi di Indonesia tersebut.
Salah satu aspirasi yang terus menggema di ruang publik Papua Barat saat ini adalah dukungan kepada Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) Kemenpan RB, Prof. Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT. Gelombang dukungan terus berdatangan demi mengetuk pintu hati pemerintah pusat, agar menunjuk figur yang satu ini menjadi pemimpin meskipun statusnya hanya sebagai pejabat sementara di Provinsi Papua Barat.
Dukungan terhadap Prof. Agustinus Fatem tidak bisa dianggap sepele, karena bukan hanya datang dari masyarakat dan tokoh adat serta para kepala suku Asli Papua. Prof. Agustinus Fatem juga mendapat respon sangat baik dari para mahasiswa dan mendapat dukungan dari masyarakat nusantara, baik yang tergabung dalam bentuk aliansi masyarakat nusantara, maupun paguyuban atau perkumpulan masyarakat lintas suku nusantara di Papua Barat.
Lalu bagaimana seorang Prof. Agustinus Fatem begitu diidolakan dan melekat di hati masyarakat Papua Barat? Berikut ulasannya sebagaimana penuturan salah satu perwakilan masyarakat adat wilayah III Domberay,  Agustinus Fatie, S.P .
Kepada Papua Barat Pos, Fatie menyebutkan dari sisi integritas, sosok Prof. Agustinus Fatem sangat profesional karena murni dan tidak perna terlibat dalam politik-politik praktis ataupun dukung mendukung calon tertentu selama beliau bertugas baik saat menjadi dekan di Fakultas Teknis Uncen, juga saat ini sementara menjabat sebagai Komisioner KSAN Kemenpan RB. Juga Prof Agustinus Fatem, tidak perna tersangkut kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau kasus lainnya yang merugikan negara.
Kemudian dari sisi kualifikasi dan kemampuan intelektualitas, Prof. Agustinus Fatem merupakan salah satu putra terbaik Papua yang saat ini menyandang gelar S3 yang ia dapat dari Universitas Padjadjaran sejak tahun 2011 lalu. Dimana sebelumnya ia meraih gelar S1 di Universitas Sebelas Maret pada 1987 serta S2 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000. Prof Agustinus Fatem juga perna dipercaya sebagai dosen sekaligus dekan di Fakultas Teknik Uncen Jayapura. Ia juga menjadi lulusan terbaik saat mengikuti seleksi calon Komisioner KSAN, tempat dimana ia mengabdi saat ini.
“Secara kualifikasi, kemampuan intelektual dan integritas, saya pikir Prof. Agustinus Fatem tidak perlu diragukan lagi. Semua sudah ia buktikan baik saat dirinya menjadi seorang akademisi, maupun saat menjadi komisioner KSAN saat ini,” ujar Fatie saat ditemui di Kota Sorong, Jumat (6/5).
Lebih jauh ia menyebutkan, hal terpenting dari seorang pemimpin adalah penerimaan dari masyarakat. Sosok Prof. Agustinus Fatem, merupakan figur yang sangat sesuai untuk ditempatkan menjadi Plt. Gubernur Papua Barat. Pasalnya, kata dia, Prof. Agustinus Fatem merupakan anak asli dari wilayah adat Domberay di wilayah Sorong Raya tepatnya dari Kabupaten Maybrat.
“Beliau (Prof. Agustinus Fatem) juga adalah anak asli dari tiga wilayah besar yakni Kabupaten Tambrauw, Maybrat khususnya wilayah Aifat, Aifat Timur Jauh sampai Moskona Bintuni. Saat ini hanya karena administrasi pemerintahan saja sehingga terpisah, sebenarnya dari sisi budaya, adat, kain timur hingga tarian dan nyanyian adat kita semua masih sama. Bahkan sampai ke Wilayah Arfak yang hanya dipisahkan urat gunung,” sebut Fatie.
Ia menambahkan Prof. Agustinus Fatem adalah anak Sorong Raya yang dilahirkan di Maybrat, namun ia dibesarkan di wilayaj Manokwari. Ia menghabiskan masa kecilnya hingga mengenyam pendidikan dari tingkat SD sampai SMA di Manokwari. Ayahnya, Bapak Thomas Fatem merupakan kepala suku besar orang Aifat di Manokwari, yang menjabat sebagai kepala suku kurang lebih selama 20 tahun. Bahkan Ayah dan Ibu dari Prof. Agustinus Fatem juga dimakamkan di Manokwari.
“Untuk Manokwari saya pikir ini juga anak mereka, jadi dari sisi penerimaan baik di Sorong Raya maupun Manokwari Raya Prof Agustinus Fatem sudah pasti diterima oleh masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta agar pemerintah pusat jeli melihat dinamika di kalangan masyarakat akar rumput, serta harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia berharap agar pemerintah pusat harus mengangkat orang yang betul-betul berasal dari masyarakat sipil atau orang sipil yang memenuhi syarat.
Ia mengaku tidak setuju apabila pemerintah pusat mengangkat seorang pejabat yang latar belakangnya berasal dari TNI/POLRI. Hal ini dikarenakan wilayah Papua Barat selama kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan yang notabene berasal dari kalangan sipil sudah sangat baik. Situasinya sangat aman, ada kedamaian di dalam hati semua masyarakat. Ini sudah dibuktikan selama kurang lebih lima tahun Dominggus Mandacan, bahwa ternyata masyarakat sipil sudah bisa untuk memimpin daerah ini.
“Kami tidak ingin TNI/POLRI karena situasi dan kondisi kita yang ada di Papua Barat yang sudah aman ini, kami tidak menghendaki seperti di Provinsi Papua. Biarlah TNI/POLRI tetaplah pada tugas pengabdian dan pengamanan daerah teritorial serta menjaga Kamtibmas,” pungkasnya. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *