![Ketua KPU Kabupaten Sorong, Frengki Dwith. [MPS]](https://i0.wp.com/papuabaratpos.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG-20241004-WA0037.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
Sorong, PbP – Diendusnya masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tubuh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Sorong, terus dikejar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Mengenai itu, Koordinator Penanggung Jawab KPK untuk Papua dan Papua Barat, Maruli Tua meminta agar Wali Kota Sorong segera mengaudit total Dispenda, atas dugaan penyelewengan dana PAD.
“Apabila hal ini tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat dalam hal ini Wali Kota Sorong, kita akan terus menagih dan akan ditindak lanjuti kepada Inspektorat provinsi untuk turun langsung mengauditnya,”tegas Maruli, saat ditemui di salah satu hotel di Kota Sorong, selasa (30/7).
Selain itu, menurut dia, Hal yang perlu dilakukan Wali Kota Sorong selaku penanggung jawab, yakni melakukan evaluasi managerial kepada Dispenda dan secepatnya menentukan sikap. Jika tidak secepatnya memutuskan ini, maka kata maruli akan timbul pertanyaan, ada apa di balik itu.
“Wali Kota Sorong harus perintahkan Inspektorat untuk audit total kinerja Dispenda terhadap beberapa wajib pajak yang juga patut diduga, sehingga kita juga mendapatkan kepastian, siapa yang harus bertanggung jawab dan apa akibatnya,”tukas Maruli.
Yang diharapkan oleh KPK, lanjut dia, adanya perubahan dari hasil evaluasi kinerja. Namun apabila dari hasil audit nanti ada temuan penyelewengan, maka kata Maruli, wajib untuk dilaporkan kepada pihak berwajib, baik kepolisian ataupun kejaksaan untuk ditindaklanjuti ke rana pidana.
“Jika dalam pemeriksaan ada indikasi kuat soal penggelapan dana pajak, maka sudah diatur dalam perjanjian kerja sama antara APIP dan APH, untuk meneruskannya ke penegak hukum,”imbuhnya.
Maruli juga memastikan, mereka akan terus memantau dan menunggu laporan hasil pemeriksaanya secara berjenjang yang akan dilakukan Inspektorat Kota Sorong ke Inspektorat Provinsi Papua Barat, kemudian dilaporkan ke KPK.
Ditanya soal pemasangan 10 alat deteksi pajak online yang dipasang di hotel, yang menelan biaya Rp. 1 miliar lebih, Maruli mengaku pihaknya sedang merencanakan untuk melakukan pemeriksaan dan mencermati beberapa alat tersebut. [JEF-HM]
