DPR Papua Barat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Manokwari, PbP – Menjelang akhir tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ke dalam daerah pemilihan (Dapil).

Anggota DPR Papua Barat yang melaksanakan sosialisasi perundang-undangan di daerah pemilihan Kota Sorong yaitu, Ranley H.L. Mansawan, SE., Fredrik F.A. Marlisa, ST, Syamsudin Seknun, S.Sos.,SH.,MH, H. Syaiful Maliki Arief, S.Hut, Drs Muslimin Zainudin, H. Harby, SH, Ir Max Hehanusa, Abner Reinal Jitmau, S.Sos.,MM, Drs Yosafat Kambu, M.Th, Abdullah Gazam, S.Pd.I, Surung H. Sibarani, SE dan Mafa Uswanas.

Ketua tim DPR Papua Barat, Fredrik F.A. Marlisa, ST kepada Papua Barat Pos melalui telepon celulernya, Senin (9/12) mengatakan, sejumlah produk hukum yang disosialisasikan terkait dengan kepentingan orang asli Papua.

“Kita lebih focus pada sosialisasi tentang Perdasus tentang pembagian dana otonomi khusus, kemudian Perdasus DBH Migas, Perdasus Pengusaha Asli Papua dan Perdasus pengangkatan anggota DPR-PB melalui mekanisme pengangkatan,” kata Fredy Marlisa.

Menurut Fredy, sosialisasi yang dilaksanakan ini hanya berkaitan dengan produk hukum siap diterapkan. Berkaitan dengan itu para peserta yang hadir mengusulkan agar DPR Papua Barat juga membuat peraturan daerah tentang miras yang kian meresahkan warga Kota Sorong.

Usulan masyarakat ini ditampung dan untuk selanjutnya akan diusulkan melalui Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat pada tahun berikutanya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Papua Barat, Ranley H.L. Mansawan, SE mengatakan, sejumlah masukan dari tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Kota Sorong bahwa produk hukum kedepan harus berpihak kepada OAP.

Dimana, banyak hasil tambang yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Dana Bagi Hasil Migas mereka belum melihat bermanfaat bagi orang asli Papua, karena itu diminta untuk rekrutmen tenaga kerja khususnya OAP juga diatur dalam Perdasi.

“Mungkin salah satu solusi adalah DPR Papua Barat melalui Bapemperda merancang peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang pengendalian pendudukan, supaya orang-orang dari luar Papua Barat yang bekerja disini, tidak bisa langsung mendapatkan KTP,” sebut Mansawan.

Politisi NasDem itu menegaskan bahwa, Papua Barat tidak menolak orbanisasi dari kota-kota besar, tetapi pemerintah daerah harus mensejahterakan masyarakatnya terutama orang asli Papua.

“Masukan masyarakat ini akan ditetapkan dalam program pembuatan peraturan daerah (Propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) tahun 2020,” kata Mansawan.

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan dari tanggal 9 hingga 13 Desember 2019. [ARS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *