DPR Papua Barat Sosialisasi Produk Hukum Khusus di Kabsor

Manokwari, PbP – Dewan Pewakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melaksanakan sosialisasi produk hukum khusus kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sorong, Selasa (10/12).

Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam pertemuan antara wakil rakyat bersama masyarakat ini berlangsung di Gedung Tongkongan Toraja Aimas, Kabupaten Sorong.

Anggota DPR Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua, Jongky R Fonataba, SE.,MM, bersama Karel Murafel, SH.,MA, Zeth Kadakolo, SE.,MM, Martinus A. Nasarani, SH.,MH, Febry Jein Andjar, SE.,MM, Herdomina Isir, SE,  Nancy Pricilia Karundeng, SE, Rahmat Sinamur, S.Sos.,MM, Darwin Pasaribu, SE.,M.Si, Demianus Enos Rumpaidus, S.AN, Ir Eko Tavip Maryanto, MM dan Ortis Fernando Sagrim, ST.

Ketua komisi 5 DPR Papua Barat, Demianus Enos Rumpaidus, S.AN kepada koran ini melalui telepon celulernya, Rabu (11/12) mengatakan, materi yang disampaikan dalam sosialisasi perundang-undangan itu terkait dengan Perdasus nomor 4 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan (fraksi Otsus).

“Saat ini sudah ada 7 Ranperdasus mendapat persetujuan, 3 lainnya sudah teregistrasi termasuk Perdasus nomor 4 tahun 2019, sedangkan 4 Raperdasus masih dalam daftar tunggu,” kata Enos Rumpaidus.

Politisi partai Gerindra itu menambahkan, menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 pasal 77 mengamanatkan bahwa dalam penyusunan Perdasus, masyarakat memiliki peran sangat penting dalam memberikan berbagai masukan terhadap ranperdasus sebelum disahkan menjadi Perdasus.

“Untuk itu, masukan-masukan yang disampaikan langsung oleh masyarakat menjadi salah satu dasar pembentukan Perdasus,” sebut dia.

Mengingat masa jabatan anggota DPRD Papua Barat fraksi Otsus yang akan segera berakhir, maka 7 Ranperdasus yang masih dalam ‘antrean’ dan 3 Ranperdasus dalam tahap pembahasan akan menjadi ‘PR’ bagi anggota DPRD Papua Barat Fraksi Otsus pada masa jabatan yang baru.

Sementara, anggota DPR Papua Barat, Nancy Pricilia Karundeng, SE mengatakan, semua pemangku kepentingan di Papua Barat harus turut mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan yang telah ditetapkan legislatif bersama pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.

“Sehingga implementasi peraturan perundangan tersebut dapat berjalan dengan baik, demi kemajuan di Provinsi Papua Barat,” kata Nancy. [ARS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *