DPR PB akan Ketat Awasi APBD

Ketua DPR PB, ORGENES WONGGOR, S.IP

Manokwari, PbP – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) akan memperketat pengawasan penggunaan APBD. Penekanan itu disampaikan Ketua DPR PB, Orgenes Wonggor, S.IP di sela sela penyerahan DPA kepada SKPD, kemarin.

“Kita tidak akan main-main lagi terhadap pengawasan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan rancangan APBD. Soalnya pengalaman tahun lalu juga penyerapan anggaran lemah, makanya kita dari pihak legislatif akan lakukan pengawasan ketat sambil mendorong pihak eksekutif maksimal menjalankan program,” kata Orgenes.

Wonggor memastikan bahwa keterlambatan ini juga akan berpengaruh pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
Alasannya bahwa penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 ini kepada SKPD sudah memasuki semester kedua, sementara pada semester pertama belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

Karena itu orang nomor satu di lembaga legislatif Papua Barat ini minta kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk harus menggunakan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. Supaya pada akhir tahun semua kegiatan dalam program pemerintah yang pro rakyat dapat terealisasi dengan tepat sasaran.

“Setelah penyerahan DPA beberapa bulan kami legislate melalui komisi-komisi akan panggil SKPD mintranya untuk hearing tentang penyerapan anggaran tahun 2021, artinya supaya kita tahu seberapa besar penyerapan anggaran,” jelas Orgenes Wonggor.

Peningkatan pengawasan APBD ini dilakukan legislatif karena pada tahun anggaran sebelum hingga 2020 penetapan APBD dilakukan pada bulan Desember tetapi tahun 2021 ini diserahkan pada bulan januari 2021.
Mengingat dokumen RAPBD Perubahan Papua Barat tahun 2021 harusnya pihak eksekutif menyerahkan kepada legislatif untuk dibahas pada bulan Juli 2021, Wonggor mengatakan secara kelembagaan akan menyurati Gubernur dalam waktu dekat untuk mengingatkan.

Sementara Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan saat dikonfirmasi awak media terkait keterlambatan penyarahan DPA SKPD ini menegaskan bahwa kedepan pihaknya akan memperbaiki cara kerja seperti begini.

“Berangkat dari pengalaman ini maka APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD induk tahun 2022 akan kita dorong lebih awal supaya tidak terjadi terlambat lagi sehingga penyerapan anggaran juga maksimal, semua program terealisasi,” pungkas Gubernur Dominggus Mandacan.(ARS)

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *