Dua Fraksi DPRD Setujui LKPj Bupati Tahun 2019

Waisai, PbP – Dua fraksi DPRD Kabupaten Raja Ampat masing-masing Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera dan Fraksi Demokrat menerima serta menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) bupati tahun 2019. Persetujuan LKPj ini disampaikan didalam sidang paripurna pandangan akhir fraksi – fraksi di gedung DPRD Raja Ampat, Selasa (14/7/20).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey menuturkan bahwa LKPj merupakan laporan yang memuat hasil urusan penyelenggaraan pemerintahan. Dan dokumen ini menyangkut pertanggungjawaban, dan juga kinerja yang di laksanakan Pemerintah Daerah (Pemda) selama satu tahun anggaran.

“Sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 ditindak lanjuti PP No. 13 tahun 2019, tentang evaluasi penyelenggara pemerintah daerah amanatkan bahwa kepala daerah wajib sampaikan LKPj ke DPRD. Maka atasnama lembaga kami ucapkan terimakasih karena selama sidang OPD sudah memenehuhi undangan dewan”, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE menjelaskan bahwa, APBD di susun dan disahkan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah). Dan, pembahasan APBD di mulai dari penyusunan rencana kerja tahunan hingga pertanggungjawaban melalui siklus dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemda.

Lanjutnya, LKPj dari tahun ke tahun merupakan suatu mekanisme ataupun kewajiban sebagai bupati untuk memberikan laporan kinerja serta pertanggungjawaban. LKPj inipun telah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berkaitan dengan penyerapan dan pelaksanaan tahun anggaran 2019.

“Seperti diketahui, Raja Ampat telah dinilai oleh BPK perwakilan Papua Barat pada penyerapan maupun pertanggungjawaban anggaran tahun 2019 dan diberikan status atau opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan ini WTP yang keenam kita dapatkan”, jelas bupati. 

Ia mengatakan, opini yang didapatkan adalah bagian kerjasama sebagai hubungan mitra dari dua lembaga yakni eksekutif dan legislatif. “Jadi, opini ini bukan penilaian BPK terhadap eksekutif saja, ataupun pribadi. Tetapi bagian kerjasama dan hubungan mitra yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sekali lagi, kita harus memahami bahwa, opini WTP ini bukan saja semata-mata keberhasilan bupati atau pribad. Melainkan bagian daripada semua termasuk komponen masyarakat sebab ikut mengoreksi demi tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Raja Ampat,” tutupnya. [TLS-SF]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *