Fraksi Golkar Tidak Terlibat Dalam Pengesahaan LKPj Bupati

Waisai,  PbP  –  Fraksi Golkar DPRD Raja Ampat angkat bicara soal penetapan, dan pengesahan LKPj bupati tahun 2019. Fraksi ini mengaku tak tahu juga tidak terlibat dalam pengesahan LKPj tersebut sejak mengambil sikap Walk Out alias keluar tinggalkan ruangan rapat. Di saat sidang paripurna pleno III, dengan agenda mendengar laporan komisi-komisi empat hari lalu.

Ketua Fraksi Golkar Raja Ampat, Drs. Martinus Mambraku, M. Si mengakui jika fraksinya tidak terlibat dalam pengesahan LKPj bupati 2019 tersebut karena sudah menarik diri atau keluar dari ruang rapat pleno III. Alasan fraksi ini walk out pimpinan yaitu ketua DPRD tidak merespon masukan komisi-komisi, meminta supaya rapat internal dahulu sebelum lanjutkan LKPj.

“Selaku pimpinan DPRD, seharusnya merespon masukan dari anggota ataupun fraksi sebelum melanjutkan pembahasan LKPj itu. Tapi, malah pimpinan DPRD lanjutkan sehingga kami harus menarik diri juga keluar dari ruang sidang. Jadi kami ambil sikap ini ada alasanya, bukan tanpa alasan, tegas Martinus usai gelar rapat internal fraksi di kediamannya, belum lama ini.

Dia menilai, pengesahan LKPj ini sepihak tanpa memperhatikan tuntutan rakyat yang membuat fraksi Golkar Walk out. Selaku pimpinan sidang waktu itu harusnya buka ruang untuk negoisasi secara politik sesuai aturan yang ada, juga tata rapat di DPRD. Tapi hal itu tidak digunakan oleh pimpinan, sehingga sidang LKPj 2019 terkesan monoton saja.

Hal yang sama disampaikan sekretaris fraksi Golkar, Simson Sanoy. “Saya pikir, pak ketua fraksi sudah menjelaskan secara dalam apa alasan kami melakukan walk out atau keluar dari ruang sidang. Hal ini terjadi karena pimpinan tidak mengakomodir tuntutan anggota. Maka kami nilai, pengesahan LKPj ini sepihak karena fraksi golkar tidak hadir sampai ditutup sehingga jika ada statement lain setuju, fraksi yang mana ?”, tanya Simson.

Anggota fraksi Golkar, Chales A. M Imbir, ST,M. Si menambahkan, pihaknya memilih sikap walk out karena pandangan politik, atau aspirasi tak tersalurkan alias tersumbat. Harusnya sebagai pimpinan membuka ruang aspirasi ke anggota karena tugas DPRD menyalurkan aspirasi. Dan, melakukan fungsi pengawasan, tidak langsung jalan belum ada masukan anggota.

“Sebagai anggota fraksi golkar, saya harus siap jalankan perintah ketua fraksi. Kemudian DPRD juga harus peka merespon rangsangan, contoh kata – kata yang kurang wajar dilontarkan ketua DPRD. Ini juga harus dibicarakan agar lembaga ini normal, supaya kita juga hidup normal. Saya prinsipnya, siap dibarisan fraksi golkar dan tata cara rapat dan etika jalan,” ujarnya. [TLS-SF]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *