Gubernur PB Resmikan Revitalisasi Ruang Pajak dari Tiga Kabupaten

Tingkatkan pelayanan publik terhadap wajib pajak dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan telah meresmikan revitalisasi ruang pajak dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Bintuni, Jumat (6/5).

Gubernur Papua Barat menandatangi prasasti peresmian Revitalisasi Ruang Pajak dari Tiga Kabupaten. Foto/JVN

Gubernur dalam sambutannya menyatakan arah pembangunan di Provinsi Papua Barat selain untuk mewujudkan visi Provinsi Papua Barat menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat juga merupakan implementasi Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini pemerintaah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubernur dua periode ini menyebutkan, otonomi daerah memacu setiap daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan yang mengarah pada kemandirian. Sejalan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 mengatur tentang negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota. Beberapa undang – undang tersebut sebagai dukungan azas negara kesatuan dan azas otonomi, diatur sebagai bagian dari hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Diakui bahwa Provinsi Papua Barat yang luasnya sekitar 102.946 (seratus dua ribu sembilan ratus empat puluh enam) km2, terbagi pada 12 (duabelas) pemerintah kabupaten dan 1 (satu) kota dengan jumlah penduduk 1.138.000 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu). Dengan tingkat kepadatan rata-rata 11 jiwa/km, tertinggi di Kota Sorong sebesar 433 (empat ratus tiga puluh tiga) jiwa per km (data tahun 2020).

Gubernur Papua Barat melakukan pengguntingan pita peresmian Revitalisasi Ruang Pajak Kota Sorong. Foto/JVN

“Informasi ini menggambarkan luas nya wilayah dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, namun menyebar dan jauh dibawah rata-rata kepadatan penduduk di provinsi indonesia. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan fiskal disatu sisi, sedangkan disisi lain disadari masih rendahnya kapasitas fiskal utamanya, yang bersumber dari kendali pemerintah daerah, seperti halnya pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.

Meskipun secara umum diakui pajak daerah masih mendominasi penerimaan dari pendapatan asli daerah, namun belum mampu diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya penerimaan pajak daerah, selaras dengan transaksi aktivitas ekonomi di satu daerah dan jumlah penduduk yang masih rendah. Pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sebagai perwujudan desentralisasi.

“Untuk itu, dibutuhkan usaha lebih dalam memperbaiki tingkat layanan publik baik perbaikan sarana, perangkat dan publikasi pelayanan itu sendiri. Selaku pimpinan daerah, saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kesamsatan, dengan merevitalisasi ruang pelayanan pajak dan reward wajib pajak yang taat serta penghargaan wajib pungut pajak bahan bahan kendaraan bermotor,” tambahnya.

Gubernur pose bersama para wajib pajak yang mendapatkan hadiah karena taat membayar pajak. Foto/JVN

Tentunya upaya-upaya ini, sambungnya selain menyediakan ruang pelayanan yang nyaman dan ramah, juga upaya penyadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak sehingga nantinya berujung pada peningkatan pendapatan daerah sektor pajak kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan itu dia mengajak penyelenggara pelayanan publik agar terus berebenah diri, memberi yang terbaik untuk masyarakat. Sebab hakekat pelayanan publik yang sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah. Dan ini wajib dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.

“Terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah bersama UPT yang ada telah serius melakukannya. Bahkan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, untuk Samsat Manokwari boleh mendapat nilai A. Ini adalah bentuk komitmen dan keseriusan yang dilakukan. Dan tentunya itu menjadi kebanggaan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan secara khusus untuk saya selaku gubernur papua barat,” tutupnya. [Jvn]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *