Gubernur Warning 32 OPD

Manokwari,PbP– Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan memberikan warning kepada 32 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Warning diberikan berkaitan dengan belum diserahkannya dokumen rencana kerja anggaran (RKA) untuk disusun dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD tahun 2020.

Dimana dari 47 OPD di Pemprov Papua Barat baru 15 yang menyerahkan. Masih ada 32 OPD yang belum, sehingga menghampat proses input data yang dilaksanakan Bappeda.

Saat memimpin apel gabungan ASN di lapangan apel, Senin (9/12) Gubernur 32 OPD yang belum menyerahkan dokumen RKA ke Bappeda untuk diinput masuk e-planing dan e-budgeting.

Untuk itu, gubernur memberikan waktu hingga, Senin (9/12) pukul 24.00 WIT kepada 32 pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyerahkan dokumen rencana kerja anggaran untuk diinput.

Jika penyerahan RKA belum dilakukan, maka akan mempengaruhi opini BPK terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan keuangan daerah serta pemerintah pusat akan mengurangi dana alokasi umum (DAU) serta anggaran lainnya pada tahun berikutnya.

Orang nomor satu di Provinsi Papua Barat ini menegaskan bahwa pimpinan OPD jangan malas-malas menyusun rencana kerja anggaran, sebab pagu anggaran sudah diserahkan pada tanggal 24 Oktober 2019.

Lanjut Dominggus menegaskan bahwa kalau ada pimpinan OPD sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang merasa keberatan dengan pagu anggaran kecil silahkan  mengajukan permohonan penguduran diri dari jabatannya.

“Ini Negara demokrasi, jika tidak puas silahkan mundur dari jabatan, jangan menghambat proses APBD yang belum selesai sampai saat ini,” tandasnya.[ARS-SF]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *