Hari Anti Korupsi, Kejaksaan Komit Awasi Pembangunan

Sorong, PbP – Di hari anti korupsi internasional jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong berkomitmen untuk mengawasi dan mencegah sedini mungkin tidak terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum. Wujud komitmen itu, ditunjukkan oleh jajaran Kejasaan dengan membagi-bagikan stiker kepada masyarakat pengunan jalan.  

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Ahmad Mudthor, SH, MH katakan langkah pencegahaan terjadinya korupsi akan lebih diutamakan ketimbang tindakan tegas buat memberantas korupsi. “Untuk mencegah korupsi. Kita akan awasi semua pembangunan yang ada di wilayah Sorong Raya,” ungkap Kajari kepada wartawan usai menggelar upacara bendera peringan hari anti korupsi Internasional tahun 2019 di Halaman Kantor Kejari Sorong, Senin (10/12). 

Cara untuk bisa mencegah korupsi, kata dia, mengawasi pembangunan sejak dari awal. Dengan demikian jajaran kejaksaan bisa langsung menegur di lapangan. “Dari awal kita tegur instansi masing-masing. Kalau sudah melakukan pecegahan, tapi masih saja ada tindakan membandel, maka terpaksa harus kita tindak tegas,” terang Kajari.  

Untuk itu, sambung dia, jajaran kejaksaan sangat membutuhkan peran serta dari seluruh komponen masayarakat untuk bersama mengawasi semua pembangunan yang ada di Sorong Raya.  “Mari kita pantau pembangunan yang ada, kita awasi bersama agar tidak terjadi pelanggran – pelanggaran dalam pengelolaan keungan negara maupun  dalam pelayanna kepada masyarakat,” ajak Kajari.  

Dimana bila ada temuan dilapangan, tambah dia, soal lamanya proses perijinan ,dan  pembangunan tidak sesuai proyek segara lapor agar bisa dilakukan tindakan pencegahan, berupa peneguran dan sebagainya.

Soal kendala yang dihadapi, Kajari katakan lebih dikarenakan pelaporan dari masyarakat masih sangat kurang.  Kemudian, pihaknya kekurangan tenaga untuk mengawasi pembangunan di wilayah Sorong Raya yang meliputi lima kabupaten dan satu kota. “Pengawasan kita juga terbatas. Kemudian partisipasi masyarakat juga sangat kurang. Beberapa kasus yang kita tangani, merupakan temuan dari Kejaksaan. Jadi kita memang harus ada kerjasama dengan semua stakeholder dalam upaya pemberantasan korupsi,” terang Kajari.

Lantas bila ditanya soal instruksi Presiden RI agar jajaran kejaksaan tidak menganggu jalannya pembanguan, Kajari katakan tindakan hukum bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi justru membantu dan mendorong pembangunan.  “Kita tidak menghalangi proses pembangunan. Justru kita mendorong pembangunan lewat penegakan hukum. Kalau misalnya ada salah satu pihak, sudah melakukan korupsi lalu kita tindak. Otomatis bisa menimbulkan efek jera bagi yang lain,” tutupnya. [EYE-SF]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *