Hilangnya Pesona Tanjung Kasuari

Sudah hancur kita punya piring makan. Ucapan itu keluar begitu saja dari mulut , Hanafi Warfandu. Apalagi, bila melihat, pengunjung datang, kemudian begitu lihat air laut, pantai, terus balik pulang. Itu makin membuat hati terasa sangat sakit.

 

Setelah menempuh jalan berombak akibat banyaknya lubang pada cor beton dan aspal sepanjang 2 kilometer dengan sepeda motor metic, akhirnya sampai jua di Lokasi Taman Cinta Alam Lesson 2 Pantai Tanjung Kasuari, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Suasana sejuk dengan pemandangan bui ombak kecil bergulung-gulung di kejauhan memberi suasana nyaman. Taman Cinta Alam Lesson 2 merupakan salah satu dari tujuh lokasi taman wisata yang ada di sepanjangan Teluk Yensarwai. Teluk Yensarwai berada di sepanjang kawasan objek wisata Tanjung Kasuari sampai Tanjung Batu Saoka.

Waktu saat itu telah menujukkan pukul 11.00 Wit di Hari Minggu , (31/10/2021). Di hari Minggu, biasanya lokasi taman wisata akan ramai dikunjungi oleh warga Kota Sorong.

Pengunjung yang terlihat tidak seramai hari minggu setahun atau dua tahun lalu. Di Taman Cinta Alam Lesson 2, pengunjung tidaklah begitu ramai. Hanya ada dua kendaraan roda empat dan sekitar 5-6 kendaraan roda dua yang terparkir.

Setelah melaporkan ingin bertemu dengan pengelola Taman Cinta Alam Lesson 2 kepada salah seorang wanita berjilbab pink yang hendak menarik biaya masuk, sosok pria yang ingin ditemui pun dipanggil.

Dari kejauhan pria dengan mengunakan sarung dan kaos oblong yang dipanggil  berlari-lari kecil menuju rumah berdinding papan warna pink tidak jauh dari wanita berjilbab pink berdiri menagih tiket masuk kawasan wisata tersebut.

Hanafi Warfandu, pengelola Taman Cinta Alam Lesson II dengan latar belakang rumahnya yang berwarna pink dari kejauhan.
Hanafi Warfandu, pengelola Taman Cinta Alam Lesson II dengan latar belakang rumahnya yang berwarna pink dari kejauhan.

Lokasi Taman Cinta Alam Lesson 2 , sesuai laporan yang diterima, paling terkena dampak krisis lingkungan bersama dengan 6 Taman rekreasi yakni Pantai Galilea, Nazaret, Alinda Tiberias, Manusela dan Lesson 1. Krisis lingkungan yang dialami oleh ketujuh taman rekreasi tidak diakibatkan pemanasan global, tetapi limbah industri pertambangan batu atau galian C dan rencana reklamasi pantai.

Pengelola Taman Cinta Alam Lesson 2 ,Hanafi Warfandu pada Februrai 2021 ketika Pandemi COVID-19 sedang memuncak telah membuat pengaduan dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah tambang Galian C.

Ayah dari delapan orang anak ini, mengelola objek wisata Tanjung Kasuari meneruskan usaha yang dilakukan orangtuanya. Lokasi yang dikelola oleh Hanafi sendiri masih sangat alami, belum ada sentuhan orang profesional.  Berbeda dengan beberapa objek wisata lain yang sudah mulai dikelola oleh orang profesional.

Di Lokasi objek wisata milik Hanafi Warfandu ini, mencari pasir putih walau cuma sejengkal saja sudah sulit dicari. Justru timbunan batu krikil lah yang paling banyak menghiasi pesisir pantai. “Kalau hujan lebat dua sampai tiga jam, tidak ada satu pengunjung pun yang mau masuk. Datang, terus mereka lihat, tidak tunggu lama, mereka langsung balik pulang,” tutur Hanafi Warfandu.

Seorang ayah sedang mendekati kedua anaknya yang berdiri melihat lidah air laut melewati endapan lumpur membentuk burung raksasa sedang mengepakkan kedua sayap di bibir Pantai Tanjung Kasuari. Foto: EYE
CAPTION: Seorang ayah sedang mendekati kedua anaknya yang berdiri melihat lidah air laut melewati endapan lumpur membentuk burung raksasa sedang mengepakkan kedua sayap di bibir Pantai Tanjung Kasuari. Foto: SAYIED

Bayangkan saja, bila orang berwisata di pantai bisa sampai terpeleset. Hal itu terjadi karena seluruh lokasi taman yang dikelolanya sudah dipenuhi lumpur.  Pernah ada pengunjung sampai harus terpeleset, karena sangat licin. Situasi tersebut diakibatkan, lumpur ” kata Hanafi mengingat kejadian tersebut sambil menyuguhkan kelapa muda.

Dari bibir pantai ke arah laut, kira-kira sekitar 30 meter airnya sudah berwarna coklat. Pesisir sepadan pantai yang dulu terhampar pasir putih hingga ke daratan sudah berubah warna menjadi hitam. Endapan batu kerikil kecil dan besar dilapisi tanah berkumpul membentuk kelompok-kelompok besar dan kecil yang mengering, karena terik mentari disepanjang sepadan pantai. Kemungkinan kelompok tersebut berubah jadi lumpur ketika musim hujan tiba.

Tidak ingin kejadian pengunjung terpeleset, Hanafi bersama dengan istri dan anak-anaknya selalu membersihkan lumpur tersebut mengunakan sekop tangan. “Itu kita lakukan , karena ini kita punya piring makan, kalau bukan kita sendiri yang bersihkan lumpur tersebut, lalu siapa lagi,” ujar Hanafi.

Tiga minggu lalu, ketika hujan lebat, Hanafi pernah mengadu, tapi pihak perusahaan hanya datang dan lihat saja. “Dalam hati saya bilang, tidak apa-apa. Yang diatas (Tuhan) tidak buta kok,” tutur Hanafi sembari menekankan lambat atau cepat tetap kita akan terus bergerak buat menyelematkan Pantai Taman Wisata ini. “Bukan untuk kita saja, tapi untuk anak dan cucu kita nanti,” kata Hanafi dengan mata sedikit berkaca-kaca.

Bila angin utara, keluarganya tidak berani duduk di sepadan pantai atau depan rumah, sebab air laut seperti memuntahkan batu kerikil. Kemudian pohon bakau (Manggrov) tinggal 3-4 pohon saja. Padahal dulunya disitu ada sekitar 30 pohon bakau tempat warga setempat mencari Landak laut (Warga setempat menyebutnya Bia Sarwaki, red) untuk dikonsumsi sebagai penganti ikan, bila warga tidak melaut. “Kini sudah tidak ada lagi Bia Sarwaki di situ,” kata Hanafi sambil menunjukkan telunjuk ke arah pohon bakau.

Pemerintah juga tidak ambil pusing, mungkin saja, karena pihaknya tidak mengikuti anjuran pemerintah. Dimana Pemerintah kota (Pemkot) Sorong ingin  pihaknya mengenakan tiket masuk sesuai peraturan daerah (Perda) yang menghitung per orang.

“Yang kita lakukan disini, kita tidak hitung per orang, tetapi kendaraan. Satu motor entah dua orang kita kenakan tarif Rp20.000. Kalau mobil, mau didalam mobil ada delapan orang kita kenakan tarif, Rp 50.000,” Hanafi menuturkan.

Pertimbangan hingga pihaknya tidak memungut tarif perorang sesuai Peraturan daerah (Perda) mengikuti keinginan pengunjung. “Kita pernah terapkan itu, tetapi pengunjung menurun. Akhirnya kita terapkan saja, hitungan per kendaraan bukan lagi perorang,” kata Hanafi.

Bicara pendapatan yang bisa diraup, Hanafi menyampaikan turun hampir 80 persen. Setiap akhir pekan dirinya bisa mendapatkan Rp1.000.000 diluar Hari Raya Idul Fitri , Natal dan Tahun Baru. Namun selama tujuh tahun terakhir, sudah sangat minim. “Paling tinggi cuma bisa dapat 400.000. Kadang per hari, dapat 100.000 saja sudah sangat bersyukur,” ungkap  bapak yang memiliki delapan orang anak itu.

Hanafi menekankan dirinya bersama istri dan anak selama ini, bergantung hidup dari tiket masuk pengunjung ke objek wisatanya. Kalau ada pengunjung baru kita punya dapur berasap. “Taman wisata ini merupakan sumber pendapatan satu-satunya,”ucapnya. “Kalau cuaca bagus, kita melaut,” Hanafi menyampaikan.

Kemudian dulu ketika pengunjung wisata kurang, warga pergi melaut. Tidak berselang lama sudah balik kembali membawa hasil tangkapan. “Namun sekarang sudah susah buat cari ikan dekat pesisir. Warga harus melaut agak jauh, baru bisa dapat ikan,” tutur Permenas Fakdawer, mantan kepala desa Tanjung Kasuari periode 1975-1995 di kediamaannya yang tidak begitu jauh dari lokasi wisata milik Hanafi Warfandu.

Usaha Pariwisata yang dikelola oleh orang asli Papua di Taman Tanjung Kasuari sudah punya nama di Provinsi Papua dan Papua Barat jauh sebelum Raja Ampat maupun Tambrauw terkenal dan mendunia. Sebelum lahir Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua tahun 2001, wilayah Kabupaten Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Kota Sorong masih merupakan kecamatan dari Pemerintahaan Kabupaten Sorong.

Waktu itu, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi satu provinsi yakni Provinsi Irian Jaya yang kemudian dirubah nama oleh Presiden RI ke tiga, KH Abdurahman Wahid menjadi Provinsi Papua. Ketika itu, Provinsi Irian Jaya hanya memiliki 9 kabupaten.

Nah, pada masa Gubernur Irian Jaya, Barnabas Suebu periode tahun 1988 sampai 1993, sang gubernur mengalakkan orang Asli Papua untuk menjadi pengusaha. Saat itu, Permenas Fakdawer ikut ambil bagian dengan jenis usaha pengelolaan Taman Wisata Tanjung Kasuari mewakili Kabupaten Sorong.

Hasilnya, cukup mengejutkan. Usaha pengelolaan pariwisata yang dibawa oleh Permenas Fakdawer meraih juara pertama. “Mungkin karena usaha pariwisata yang dikelola Orang Asli Papua baru saya yang memperkenalkan, sehingga langsung menyabet juara pertama,” kata Permenas Fakdawer.

Permenas Fakdawer,Mantan Kepala Desa Tanjung Kasuari periode 1973-1995
Permenas Fakdawer,Mantan Kepala Desa Tanjung Kasuari periode 1973-1995

Sejak itu, Permenas Fakdawer selaku kepala desa Tanjung Kasuari dari tahun 1973 sampai 1995 bersama warga setempat mengalakkan Desa Sadar Wisata di Pantai Tanjung Kasuari hingga menjadi primadona bagi warga Sorong Raya.

Alamnya yang masih asri dan alami dengan bentangan pasir putih yang begitu panjang selalu mampu mengoda buat anak-anak kecil berlari-lari, membuat istana , dan selimut pasir sambil menunggu ombak laut yang bergulung tidak terlalu besar  sangat mendukung buat Tanjung Kasuari menjadi kawasan wisata.

Deretan pohon ketapang pantai dan kelapa yang tumbuh di bibir pantai seakan menjadi payung raksasa yang melindungi pengunjung dari teriknya mentari. Dibawah pohon itulah pengunjung  duduk bercengkrama bersama keluarga sambil menikmati bekal yang telah dibawa dari rumah atau membakar ikan.

Setiap akhir pekan, atau liburan, Pantai Tanjung Kasuari penuh sesak dengan warga yang ingin berrekreasi bersama keluarga. “Sewaktu saya masih kepala desa. Saya bersama warga setempat sering membuat berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung,” ujar Permenas Fakdawer di kediamannya.

Kemudian dulu ketika pengunjung wisata kurang, warga pergi melaut. Tidak berselang lama sudah balik kembali membawa hasil tangkapan. “Namun sekarang sudah susah buat cari ikan dekat pesisir. Warga harus melaut agak jauh, baru bisa dapat ikan,” tutur Permenas Fakdawer, mantan kepala desa Tanjung Kasuari periode 1975-1995 di kediamaannya yang tidak begitu jauh dari lokasi wisata milik Hanafi Warfandu.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan yang Permenas Fakdawer dapat, pengunjung ada yang mengeluh usai mandi badan terasa gatal. Di daratan, Permenas Fakdawer katakan, bila musim panas, udara sekitar kawasan wisata menjadi berdebu akibat aktivitas truk muatan material tambang galian C hilir mudik membawa muatan. “Posisi rumah warga yang dekat dengan dengan badan jalan menjadi sasaran empuk debu yang bertebaran,” kata Permenas Fakdawer menyampaikan keluhan warga. Seharusnya pihak perusahaan membuat jalan sendiri untuk membawa material tanpa harus melalui pemukiman warga.

Charles Tawaru dari Papua Forets Watch mengakui telah mendapatkan banyak keluhan pula dari warga setempat di kawasan Tanjung Kasuari yang terkena Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dari polusi udara. “Rumah warga dengan badan jalan sangat dekat sekali. Karena memang jalan tersebut ditujukan buat warga atau mereka yang ingin berkunjung ke lokasi taman wisata. Malah digunakan untuk hilir mudik truck perusahaan tambang,” aku Charles yang sementara sedang melakukan pendampingan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan melalui sambungan telephone selulernya.

Syafruddin Sabonnama, Anggota Komisi II DPRD Kota Sorong
Syafruddin Sabonnama, Anggota Komisi II DPRD Kota Sorong

Hanafi bersama warga di Tanjung Kasuari tidak sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong sangat mendukung segala upaya yang mereka lakukan untuk memertahankan lingkungannya.  Krisis lingkungan yang terjadi di Sepedan Pantai Tanjung Kasuari telah diketahui oleh DPRD Kota Sorong. Bahkan Anggota Dewan pernah turun langsung untuk melihat aktivias penambangan dan kondisi kawasan wisata.

Syafrudin Sabonnama selaku Anggota Komisi II DPRD Kota Sorong , yang juga selaku Ketua Fraksi Amanat Kesejahteraan Bangsa pernah turun langsung ke sana. Ketika ditemui di Kediamannya, Rabu (10/11/2021), Syafrudin Sabonnama meminta pemerintah untuk serius melihat kondisi hari ini di Tanjung Kasuari baik dari sisi pengelola maupun ekosistem lingkungan yang ada disana.

Aktivias penambangan galian C  yang nota bene sangat pula dibutuhkan untuk pembangunan di wilayah Sorong Raya tentu tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan. “Masyarakat di Pantai Tanjung kasuari yang mengelola usaha pariwisata secara swadaya sangat mengantungkan hidupnya dari sektor tersebut.  Jika kemudian tidak ada intervensi dari pemerintah, maka pantai Tanjung Kasuari akan rusak total,  dan berdampak juga bagi perekonomian masyarakat setempat,” ucap Sabonnama.

Sebagai wakil rakyat dirinya menyakini, bila pertambangan dilakukan dengan asas-asas pengendalian dan memastikan analisis lingkungan secara baik, maka tidak akan membuat rusaknya ekosistem atau ekologi yang ada di Sepadan Pantai Tanjung Kasuari.

Sejauh ini, sebagai Anggota Dewan dirinya melihat orientasi perusahaan tambang yang ada di Kota Sorong baik tambang batu maupun pasir hanya untuk mengejar profit.  “Hampir semua perusahaan galian C yang ada di Kota Sorong ini orientasinya hanya kejar profit dan mengabaikan dampak-dampak yang diakibatkan dari aktivitas penambangan terhadap lingkungan hidup,” kata Sabonnama.

Hal ini terjadi, sambung Sabonnama,  karena kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan, khususnya penegakan hukum. “Jika kemudian penekanan dalam bentuk sangksi -sangksi bisa diberikan, saya yakin pihak perusahaan galian C akan melakukan langkah-langkah yang konstruktif untuk turut pula memerhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat,” Sabonnama memberi penekanan.

Penekanan yang disampaikan Syafrudin Sabonnama senada dengan yang dituturkan Charles Tawaru dari Papua Forets Watch. “Di sini peran pemerintah harus lebih optimal untuk memperhatikan soal rencana tata ruang wilayah dan kepatuhan perusahaan galian C terhadap dokumen lingkungan yang telah disepakatinya,” ucap Charles.

Dalam artian, Pemerintah dapat mereviuw kembali dokumen Amdal yang dimiliki,  sehingga kalaupun aktivitas Galian C tetap berjalan, bisa benar-benar memperhatikan dampak lingkungan. “Dinas terkait perlu melakukan review kembali dokumen amdal bersama pihak perusahaan, sehingga perusahaan menjadi tahu apa yang perlu diperbaiki,” tuturnya.

Hanafi Warfandu tidak sendiri mempertahankan lingkungan dan usaha warisan orangtuannya. Dalam proses hukumnya, Hanafi Warfandu di dampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong.

Ketua LBH PBHKP Sorong, Loury da Costa
Ketua LBH PBHKP Sorong, Loury da Costa

Ketua LBH PBHKP Sorong, Loury da Costa sekitar  awal Oktober, tepatnya sekitar tanggal 6. Intensitas hujan di lokasi kawasan wisata Pantai Tanjung Kasuari sangat lebat. Air kemudian mengalir turun dari Lokasi tambang yang berada di dataran tinggi membawa endapan tanah dan sisa tambang. Akibatnya badan jalan menjadi berlumpur hingga sampai daerah taman wisata. “Pihak perusahaan bahkan sampai mengerahkan alat berat guna membersihkan lumpur yang menutupi badan jalan di Kawasan Pantai Tanjung Kasuari,” kata Loury da Costa di Markas PBHKP Sorong.

Dia menilai banyak aspek yang telah dilanggar oleh aktivias pertambangan Galian C dan Rencana Reklamasi Pantai di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kasuari. Pertama dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan Galian C. Yang kedua , lanjut dia, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

“Karena laut tercemar, sehingga jumlah wisatawan yang mau datang ke mereka punya lokasi pantai menjadi berkurang. Padahal yang saya tahu, mereka (pengelola taman wisata,red) sangat mengantungkan pendapatan ekonomi keluarga dari kunjungan wisatawan”.

Dimana hasil pendapatan kunjungan wisatawan digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anaknya dan biaya berobat bila sakit. “Itu dampak-dampak yang bisa dilihat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi,” tuturnya.

Kemudian limbah dari aktivitas Tambang Galian C dan pembangunan reklamasi pantai di sekitar kawasan wisata diduga telah menimbulkan kerusakan ekosistem dan sedimentasi bahkan masuknya material berupa kerikil ke area perairan. Dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia  melalui  Loka Pengeloaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong  pada Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 9 Maret 2021 telah mengeluarkan hasil analisis atas pengaduan dari pengelola taman rekreasi di Pantai Tanjung Kasuari. “Jadi sudah ada hasil audit dari KKP terkait kondisi di sepadan Pantai Tanjung Kasuari,” Loury menegaskan.

Dalam  hasil analisisnya, Loury sampaikan pihak KKP menyebutkan aktivitas tambang galian C dan reklamasi telah berpengaruh terhadap  kejenihan perairan dan estetika pantai yang notabene merupakan kawasan wisata pantai, sehingga berdampak pada aktifitas ekonomi kegiatan wisata yang umumnya dikelola oleh masyarakat lokal.

Lokasi taman wisata yang mengalami krisis lingkungan, kata Loury, berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayan (RTRW) Kota Sorong tahun 2014 merupakan alokasi sempadan pantai dan Hutan Produksi Terbatas.  Kawasan sepadan Pantai Tanjung Kasuari  berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat  termasuk  Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Selat Dampir.

“Lalu dikuatkan lagi dengan hasil verifikasi Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong,” tutur Loury.

Dinas PPLH Kota Sorong menemukan fakta pasir pantai yang dulunya berwama putih sekarang berwarna hitam karena tercampur dengan batu-batu kerikil dari limbah aktifitas tambang. Kondisi air laut yang dulunya berwarna biru atau bening, sekarang sudah berubah warna menjadi coklat/kekeruhan akibat tercampur dengan sisa material berupa lumpur dari limbah tambang. Kemudian Bronjong yang di buat untuk menahan material sudah rusak dan terbawa arus ke lokasi taman rekreasi.

Hasil analisa dari KKP dan verifikasi lapangan yang dilakukan Dinas PPLH Kota Sorong sudah sangat jelas.  Aktivitas Tambang Galian C dan reklamasi pantai di Kawasan Wisata Tanjung Kasuari dengan jelas-jelas sudah  melanggar Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PBHKP Sorong sendiri sudah memberikan legal opini terkait aktivias penambangan Galian C dam reklamasi pantai. Dimana berdasarkan fakta lapangan dan fakta hukum yang diperoleh akibat tambang galian C telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  UURI nomor  27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil,  UURI No. 18 tahun Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lalu UURI No. 26 Tahun 2007 tentang Penetaan Ruang.

“Dengan dasar ini, masyarakat setempat bisa mengajukan gugatan Class Action atau bisa juga gugatan Citizen Lawsuit.  Bisa juga Lembaga Swadaya Masyarakat mengajukan gugatan Legal Standing,” papar Loury.

Untuk gugatan legal standing dijelaskan Loury, bisa menghasilkan pemulihan kawasan wisata yang terkena dampak tetapi tidak ada ganti rugi. Berbeda bila dilakukan gugatan Class Action. “Kalau gugatan class action bisa dilakukan bersamaan antara ganti rugi dan pemulihan,” papar Loury.

Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu katakan, lingkungan baru akan dibicarakan ketika sudah terjadi bencana. Padahal seharusnya, perencanaan program dilakukan dengan memikirkan pencegahaan bencana.

Cara berpikir konsep pembangunan berkelanjutan, seharusnya didasarkan pada wawasan lingkungan. Dengan demikian, bukan hanya berpikir memenuhi target pertumbuhan ekonomi saja.

“Seharusnya kita berpikir hari ini, esok dan buat anak serta cucu, generasi mendatang. Jadi kalau kualitas udara di hari ini baik, maka kualitas udara itulah yang ingin kita wariskan buat anak cucu ke depan. Air yang bersih hari ini, harus kita wariskan,” ujar pria yang sangat idealis dan dekat dengan kalangan jurnalis ini.

Mau atau tidak lingkungan hidup haruslah ditempatkan sebagai leding untuk semua sektor. Mau bikin apa saja silahkan, tetapi pertimbangannya adalah lingkungan.  “Kalau kita hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi saja,  nanti ekologi jadi berantakan. Yang dimaksud dengan konsep berpikir perencanaan pembangunan berkelanjutan itu, kita mendudukan ekonomi, ekologi dan sosial berimbang,” tuturnya.

Persoalan dunia saat ini, termasuk di Indonesia akan krisis perubahaan iklim akibat pemanasan global terjadi karena cara pandang dulu yang lebih mengejar target pertumbuhan ekonomi. “Kita gresur, dan kita genjot pertumbuhan ekonomi , kita lupa masalah ekologi dan sosial. Setelah pertumbuhan ekonomi naik yang terjadi kemudian muncul masalah ekologi dan sosial. Sekarang baru kita mulai merasakan setelah beberapa dasawarsa. Masalah yang sekarang kita rasakan perubahaan iklim pemanasan global , banjir dan kekeringan akibat cara berpikir pembangunan di  30 sampai 50 tahun yang lalu,” kata Kelly Kambu di halaman salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (5/11/2021).

Kepala Dinas PPLH Kota Sorong, Julian Kelly Kambu

Soal kondisi di Kawasan Tanjung Kasuari hingga Saoka, Kelly Kambu sampaikan sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sorong memiliki potensi wisata dan punya prosepek potensi batuan beku Andesit.  Maka itu dalam perencanaan tetap dimasukkan rencana pengelolaan batuan Andesit untuk kebutuhan pembangunan. “Memang dalam ketentuan ada prosedurnya, bisa juga ijin pakai pinjam kawasan dalam pengambilan dan pengelolaan material itu. Kita tetap akan terus evaluasi dan melakukan pemantauan, apakah keuntungan dari hasil ini balance tidak dengan tingkat kerusakan. Kita tetap melakukan pengawasan,” kata dia.

Bila kemudian harus ditutup, menurut Kelly Kambu perlu dipikirkan solusi ke depannya. Belajar dari situasi ketika Galian Pasir di Malanu ditutup, malah timbul masalah baru. “Sekarang timbul masalah baru harga material pasir sudah naik dua kali lipat dari biasanya Rp500.000 per rit sekarang sudah jadi 1.000.000 per rit. Sama juga dengan di sana kalau kita tutup akan sama. Kalau tutup di Saoka , kita harus berpikir solusi untuk datangkan material untuk penganti penunjang pembangunan di datangkan dari mana,” ucap dia dengan nada tanya.

Apakah nantinya, lanjut dia, material galian C didatangkan  dari Kabupaten Sorong , Raja Ampat,  Tambrauw, Manokwari atau dari luar Papua. “Ini yang belum ada solusinya, sehingga yang ada kita tetap ada tahapan ijin sesuai prosedur dan tetap melakukan pengawasan,” Kelly Kambu menerangkan.

Dinas PPLH Kota Sorong bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH), KKP dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus lakukan pengawasan berkelanjutan guna menjaga apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjaga lingkungan.

“Di sana itu, kalau dilihat harus di desain ulang saluran drainase dan kolam-kolam penampungannya. Dan itu harus kerja besar , terencana dan berkelanjutan. Mana yang menjadi keweangan dari pihak pengusaha dan kewenangan pemerintah. Jadi ini harus kita duduk bersama, kita dari lingkungan hanya bisa berikan rekomendasi. Pada intinya masalah lingkungan sekarang kita tidak bisa lagi pada tataran bicara-bicara saja, tetapi eksekusi dan action nyata semisal kebijakan penganggaran harus ada untuk menopang program pembangunan,” kata Kelly Kambu menekankan.

Lingkungan hidup harus terus di jaga, sebab kita tidak ingin wariskan mata air buat generasi mendatang. “Justru kita harus wariskan mata air buat mereka. Biasa saya sampaikan atau simpulkan, sebaik apapun perencanaan program atau kegiatan yang kita lakukan tanpa memasukkan perencanaan dan pertimbangan lingkungan , maka semua yang kita lakukan akan sia-sia saja, sebab tidak bernilai,” Kelly Kambu menuturkan.

Kenapa sampai dirinya katakan demikian, sebab semua investasi atau pembangunan senilai miliaran atau triliunan Rupiah  dalam sekejap atau satu hari saja bisa diselesaikan oleh banjir.

Kota Sorong ini, sesuai kajian Agrarian dan Tata Ruang merupakan  kawasan rawan bencana  banjir, tanah longsor dan tanah bergerak , gempa disertai tsunami. “Jadi dalam kajian itu, empat bencana alam ini bisa berdiri sendiri-sendiri atau terjadi bersamaan,  sehingga ini juga harus menjadi kewaspadaan,” Kelly Kambu menyampaikan.

Kota Sorong ini secara pesan alam sudah ada. Bahasa Suku Moi disini, menyebutnya Kla. “Beberapa daerah disini, dinamakan dengan Klamana, Klasaman, dan Klawuyuk. Kla dalam bahasa suku Moi artinya air. Artinya kita kalau mau membangun kota ini, kita harus bangun saluran airnya dengan baik,” kata Kelly Kambu menerangkan.

Memang orang bilang banyak jalan ke Roma, tetapi untuk menurunkan temperatur dan pemanasan global hanya dengan satu cara, tanam pohon. Nanti fungsi pohon itulah yang banyak, bisa untuk penyerapan air, penyerapan karbon dan menyuplai oksigen , sehingga paru-paru kita sehat. [SAYIED SYECH BOFTEN]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *