Ibukota PBD, Kabupaten Sorong Lebih Layak?
Sorong, PbP – Isu tentang hadirnya DOB Provinsi Papua Barat Daya hingar bingar di kalangan masyarakat Papua Barat, khususnya di wilayah Sorong Raya. Ruang publik kian ramai memperbincangkan calon DOB yang bakal menempati wilayah kepala burung pulau Papua ini.
Salah satu poin yang menjadi perbincangan hangat saat ini yakni masalah letak ibukota calon provinsi yang sudah diperjuangkan belasan tahun lamanya itu.
Ada sejumlah versi yang beredar di masyarakat terkait calon ibukota provinsi PBD. Selain Kota Sorong, ternyata banyak juga masyarakat yang menginginkan agar ibukota PBD ditempatkan diluar Kota Sorong, tepatnya di wilayah Kabupaten Sorong.
Seperti yang diucapkan warga Aimas, Elon Fadan yang menyebut Kabupaten Sorong sangat pantas untuk menjadi ibukota provinsi PBD. Selain letaknya yang menjadi koneksi bagi wilayah lain, Kabupaten Sorong juga merupakan kabupaten induk yang telah memekarkan sejumlah wilayah lain di Sorong Raya.
“Kita lihat Kabupaten Sorong itu ada di tengah-tengah kabupaten kota di kepala burung, jadi memang sangay cocok untuk menjadi ibukota provinsi PBD jika nantinya terealisasi,” ujar Elon, belum lama ini.
Legislator yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua II DPRD Kabupaten Sorong ini menambahkan, wilayah Kabupaten Sorong juga masih sangat luas. Masih banyak lahan-lahan kosong yang bisa dipakai untuk keperluan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi PBD nantinya.
Hal ini, lanjut dia, justru terlihat kontras dengan kondisi Kota Sorong yang saat ini sudah sangat padat penduduk, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan pusat pemerintahan setingkat provinsi.
“Kalau ibukota provinsi pasti akan banyak bangunan nantinya, seperti perkantoran pemerintahan, swasta dan sebagainya, tentu butuh lahan yang luas, sementara di Kota Sorong lahanya sudah sedikit. Jadi yang paling cocok menurut saya di Kabupaten Sorong,” ucap Elon.
Bahkan ia dengan jelas menyebutkan wilayah Klamono menjadi salah satu rujukan, apabila ibukota provinsi PBD benar-benar ditempatkan di Kabupaten Sorong.
“Klamono sangat siap, kebetulan disana daerah saya, lahannya masih sangat luas, berada di jalur lintas kabupaten, dan yang paling penting masyarakatnya siap,” ungkapnya sembari mengajak masyarakat untuk sama-sama mendukung, agar Provinsi PBD benar-benar terealisasi.
Berbeda dengan Anggota DPR Papua Barat, Abdullah Gazam yang mengaku enggan mempermasalahkan terkait letak ibukota Provinsi PBD.
“Soal kedudukan ibukota provinsi baik di Kota ataupun Kabupaten Sorong, bagi saya tidak terlalu penting, yang jelas bahwa wilayah Sorong ini masih terlalu luas untuk pengembangan daerah provinsi ke depan,” tulis Gazam melalui pesan singkat di whatsapp (WA), belum lama ini.
Pada kesempatan itu, Gazam lebih memilih membahas soal optimismenya terkait kehadiran Provinsi PBD.
“Saya sangat optimis Provinsi Papua Barat Daya lambat atau cepat akan segera terealisasi, karena telah memenuhi beberapa unsur penting,” sebut Gazam.
Adapun unsur unsur tersebut yakni terkait kebutuhan daerah yang menghendaki adanya percepatan pembangunan dan peningkatan SDM. Kemudian kepentingan Jakarta sebagai mana janji yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
“Di lain sisi sesungguhnya kita telah memenuhi semua persyaratan yang diminta, sehingga mau tidak mau suka tidak suka, Provinsi Papua Barat Daya segera direalisasikan dalam waktu dekat ini,” tekan Gazam.
Sebelumnya, Wali Kota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM mengaku, pihaknya mendukung usul pemekaran Provinsi PBD dan siap menjadi ibu kota.
“Sorong pernah menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat sebelum dipindahkan ke Manokwari, kalau sekarang mau dijadikan ibu kota provinsi lagi tentu siap,” sebut walikota.
Sejak ada gagasan pembentukan Provinsi PBD tahun 2007, Kota Sorong terus berbenah dan berkembang pesat. Segingga, sebut dia, secara sarana prasarana saat ini Kota Sorong sangat siap.
Selain itu, lanjut Lambert, salah satu poin yang menjadikan Kota Sorong layak sebagai Ibukota provinsi yakni, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.
Pertumbuhan ekonomi kota tersebut mencapai 9,7% dengan indeks pembangunan manusia 79,73 dan terus membaik setiap tahunnya.
“Indikator inilah yang harus dipakai dalam pemekaran daerah, Dengan demikian maka Kota Sorong sana yang layak,” pungkasnya. [JOY]
