Isu PBD Mencuat Lagi

Sorong, PbP – Ditengah terpaan pandemi global virus corona (Covid-19), masyarakat Papua Barat, khususnya Sorong Raya kembali dihembuskan dengan isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Isu yang beberapa lama sempat hilang ini, kembali mencuat setelah dilakukannya aksi demo damai oleh Tim Presidium Pemekaran PBD, bersama Forum Lintas Suku Papua Kota Sorong, di Kantor Walikota Sorong, Rabu (23/9).

Ratusan orang yang tergabung dalam aksi itu, kembali mempertanyakan komitmen serta mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pemekaran DOB PBD yang sudah 13 tahun diperjuangkan masyarakat Sorong Raya khususnya.

Kelompok aksi yang dikoordinir Ketua Presidium Pemekaran PBD, Yosefat Kambu dalam orasinya mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempercepat pemekaran satu provinsi lagi di bagian kepala burung, yaitu calon DOB PBD.

Dikatakanya, perjuangan pemekaran calon DOB PBD sudah berlangsung selama 13 tahun, namun sampai saat ini perjuangan itu belum juga membuahkan hasil.

“Ada apa sebenarnya, kenapa sampai 13 tahun Calon Provinsi Papua Barat Daya belum juga dimekarkan. Maksud kehadiran kami dari tim presidium dengan seluruh kepala suku se-Sorong Raya di Kantor Wali Kota Sorong ini, untuk menyampaikan sikap dan suara kami kepada bapak wali kota Sorong. Dimana kami menginginkan agar Calon Provinsi Papua Barat Daya, bisa segera dimekarkan oleh Presiden Jokowi,” ungkap Yosafat Kambu.

Menurut Yosafat, perjuangan pemekaran calon DOB PBD sudah tiga kali mendapatkan amanat presiden (Ampres). Namun hingga ini, pemerintah pusat tidak kunjung memekarkan PBD sebagai provinsi baru di bagian kepala burung.

“Kita sudah tiga kali mendapatkan ampres, tapi sampai sekarang kenapa Papua Barat Daya belum juga dimekarkan. Alasan apa kenapa sampai di wilayah Papua Barat belum juga dimekarkan. Kami kesini untuk meminta kepada bapak wali kota Sorong agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi segera mekarkan DOB PBD,” ujar Yosafat.

Selain itu, Anggota Presidium Pemekaran PBD Sadrak Sawiyai memberikan perumpamaan bahwa, masyarakat Papua Barat tidak ingin membangun rumah tapi mereka hanya ingin membangun kamar di dalam rumah itu.

“Tiga Ampres kami lalui, jangan sampai terjadi pembohongan publik pada kami orang Papua. Presiden Jokowi dengar ini, Presiden SBY, Presiden Megawati kamu dua yang kasih keluar Ampres untuk kami Papua Barat Daya. Kalian harus bertanggung jawab dengan janji dan Ampres itu. Kami juga bagian dari Negara Republik Indonesia, jangan sampai kami di Papua Barat dianak tirikan. Kami juga sama dengan Papua,” tegasnya.

Kalau dilihat dari administrasi dan kelengkapan persyaratan, kata dia, calon DOB PBD sudah sangat memenuhi syarat, lengkap dan tidak ada yang kurang. Namun kenapa Papua Barat Daya, tidak juga dimekarkan.

“Presiden tolong dengar ini, jangan sampai singa yang tidur ini bangun kalau tidak dengar kami. Di daerah Jawa kenapa begitu maju, karena banyak provinsi disana. Kenapa di Papua Barat dipersulit, kita hanya minta kepentingan pembangunan melalui pemekaran kok dipersulit? Kami menginginkan adanya perubahan dalam semua aspek kehidupan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan kesehatan,” tandasnya.

Sementara, Wali Kota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM menyatakan, secara pribadi dan sebagai Wali Kota Sorong, dirinya menerima semua yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita, kita semua berdoa saja karena semua akan indah pada waktunya. Presiden Jokowi adalah orangtua kita semua, sebagai orangtua pasti dia juga punya kasih sayang untuk anak di negeri ini,” imbuhnya.

Presiden Jokowi, sambung Lambert, merupakan sosok orangtua yang arif dan bijak. Jadi kalau bisa dalam pemekaran nanti, Papua Barat juga harus dimekarkan satu provinsi.

“Aspirasi sudah saya terima, besok saya akan laporkan ke bapak Gubernur Papua Barat. Setelah itu, baru kemudian saya ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini. Berdoalah kepada Tuhan, agar Tuhan buat keadilan kepada pemimpin kita di pusat dalam membuat kebijakan. Saya juga ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya, saya akan gunakan dua kewenangan itu untuk memperjuangkan hal ini,” pungkasnya.

Dalam aksi demo damai, ada pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Presidium Pemekaran calon DOB PBD Yosafat Kambu yaitu, para kepala suku lintas Papua bersama segenap masyarakat Papua wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya, menyatakan pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diperjuangkan selama 13 tahun.

Apabila tidak ditanggapi dalam kebijakan politik, maka masyarakat bersikap tegas menanggapi hal ini sebagai diskriminasi politik, untuk melakukan perlawanan dengan pemerintah bangsa dan negara yang telah menghianati kesetiaan masyarakat Papua terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945″.

“Apabila pernyataan sikap kami ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat, maka dalam kurun waktu kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo 1 tahun berjalan maka kami akan melakukan konsolidasi politik berdasarkan satu kesatuan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial antropologi orang asli Papua dan menuntut dengan pergerakan aksi demo yang lebih besar dengan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Papua Barat wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya. [JEF-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *