Jois Kambu Menilai Pernyataan Ketua Fopera Asal Bunyi

Sorong, PbP – Politisi Golkar Jois Kambu, SE M.Ling menilai peryataan Ketua Fopera Yanto Ijie dalam mengkritisi Rekomendasi Bawaslu Nomor 013/ PM.06/K.PBD.05/02/02/2024 asal bunyi dan bernuansa politis.

Untuk diketahui rekomendasi Bawaslu tersebut memerintahkan Rekomendasi penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang yang bersifat segera dan ditujukan kepada KPU Kabupaten Maybrat.

Jois Kambu yang akrab dipanggil JK, menekankan bahwa didalam surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat itu sudah menjelaskan dengan jelas bahwa KPU melalui penyelanggara tingkat bawah dalam hal ini, Panitia Pemungutan Suara ( PPS) di seluruh Maybrat dengan jelas terbukti tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum.

Padahal didalam UU No.7 Tahun 2017 pasal 391 dan PKPU No 25 Tahun 2023 tentang Pengumutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan umum pada pasal 66 ayat 4 dijelaskan bahwa PPS wajib mengumumkan formulir hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkan formulir tersebut ditempat umum pada kelurahan/desa atau disebut dengan nama lainya.

“Jadi saya tegaskan bahwa PPS secara terbukti diberikan sanksi Pidana berdasarkan pasal 508 UU Pemilu bahwa sanksi tegas kepada setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil pengumutan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, ancaman Pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 12.000.000.00,” ujar JK dalam press release yang diterima media ini, Selasa (27/02/2024).

Menurut JK, sangat jelas bahwa itu sebuah pelanggaran yang terjadi diseluruh 272 TPS di Maybrat dan disinilah titik potensi pengelembungan suara kepada partai politik/caleg tertentu. Ini salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi selain pelanggaran-pelanggaran lainnya.

“Jadi saudara Ketua Fopera jangan asal bunyi, tapi cermati dengan baik soal isi surat Rekomendasi dari Bawaslu Maybrat sebelum mengeluarkan pernyataan,” ucap JK.

Ia menyebutkan, pihaknya bersama seluruh partai politik Peserta Pemilu bersyukur dan berterima kasih kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maybrat yang dengan cermat dan cepat melakukan pengawasan terhadap proses rekapituasi hasil perhitungan suara dan selanjutnya mendeteksi potensi kecurangan dan kemudian merekomendasikan kepada KPU Maybrat untuk melakukan perhitungan suara ulang di Pleno KPU Maybrat.

“Saya ingatkan lagi bahwa kejahatan Pemilu ini terjadi bukan peserta pemilu melainkan Penyelenggara Pemilu. Sehinga kita semua bertanggung jawab mengawal suara kita dan kita kembalikan marwah demokrasi di Maybrat,” tutup JK. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *