Kajari Sorong Telah Terbitkan Sprindik baru Kasus Dugaan Korupsi Pusling Tambrauw

Sorong, PbP – Usai Pengadilan Negeri (PN) Sorong memutuskan tidak sahnya penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pengadaan Speedboat untuk kegiatan Puskesmas Keliling (Pusling) Tahun anggaran 2016 di Kabupaten Tambrauw, lahirlah surat perintah penyidikan (Sprindik) baru.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Erwin Saragih di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Senin (21/6/2021) pukul 17.15 Wit.

Kajari katakan, dirinya sudah keluarkan Sprindik baru, beberapa waktu lalu. Dan dirinya pun telah memerintahkan penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi.

“Untuk Pusling Tambrauw, kita sudah lakukan penyidikan dan saya sudah terbitkan Sprindik. Sementara ini, penyidik sudah layangkan surat panggilan untuk pemeriksaan saksi,” ujar Kajari.

Kajari Sorong, Erwin Saragih didampingi Kasi Pidsus, Khusnul Fuad memberi keterangan pers terkait telah diterbitkan Sprindik baru untuk Kasus Dugaan Korupsi Pusling Tambrauw, Senin (21/6/2021) Foto: EYE
Kajari Sorong, Erwin Saragih didampingi Kasi Pidsus, Khusnul Fuad memberi keterangan pers terkait telah diterbitkan Sprindik baru untuk Kasus Dugaan Korupsi Pusling Tambrauw, Senin (21/6/2021) Foto: EYE

Kajari berharap setelah dilakukan pemberkasan, supaya bisa segera perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Manokwari untuk disidangkan.

Kasi Pidsus Kejari Sorong, Khusnul Fuad yang mendampingi Kajari turut menambahkan, karena masih perkara yang sama, sehingga saksi yang pihak penyidik panggil masih berkaitan dengan dugaan korupsi Pusling Tambrauw. “Saksi yang kita panggil ada lima orang, “ucap Fuad.

Dia menyampaikan, pihaknya  melakukan penyelidikan kembali kasus Pusling setelah dianggap tidak sah, karena tidak mencukupi dua alat bukti sebagaimana putusan sidang Praperadilan.

Untuk kerugian negara, Fuad sampaikan pihaknya masih berkoordinasi dengan ahli. Nanti ahli yang akan menghitung.

Sebelumnya, permohonan Praperadilan, Petrus Titit yang juga sebagai kepala dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw,  Oktovianus Bofra, Yano Asbhi Wali, dan Kamaruddin Kasim dikabulkan oleh Hakim PN Sorong, Fransiskus Bhaptista saat sidang Pra Peradilan pada 8 Juni 2021.

Dalam pertimbangannya, Hakim mengesampingkan audit keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat yang diajukan oleh Kejari Sorong sebagai bukti surat dalam sidang praperadilan.

Hakim berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyatakan BPK Republik Indonesia lah yang berhak mendisclamer adanya kerugian negara.

Dalam perkara kasus dugaan korupsi Pusling di Kabupaten Tambarauw, proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejari mendahului audit kerugian negara dari BPK RI, sehingga hakim berpandangan proses penetapan tersangka yang dilakukan kepada empat orang tersangka dianggap prematur, sehingga dianggap tidak sah.

Maka dalam amar putusannya Hakim Fransiskus menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan Petrus Titit, Oktovianus Bofra, Yano Asbhi Wali, Kamaruddin Kasim untuk seluruhnya.

Hakim menyatakan tidak sah surat Perintah Penyelidikan, Penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Kejari Sorong terhadap keempat orang tersebut. [EYE]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *