Kementerian Ketenagakerjaan RI Kunjungi Kabupaten Sorong
Aimas, PbP – Asisten 1 Setda Kabupaten Sorong, Adi Bramantyo menerima kunjungan Tim Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Kabupaten Sorong, Rabu (6/9/2023)
Dalam sambutannya, Adi Bramantyo menyampaikan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Kabupaten Sorong merupakan salah satu dari 13 KEK yang ada di Indonesia yang merupakan Provinsi termuda dimana beberapa minggu lalu Menteri Investasi berkunjung dan menyampaikan beberapa masukan agar KEK Sorong tidak dihapus.
“Kehadiran KEK dapat Meningkatkan kesejateraan masyarakat dan daerah yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Sorong,” ungkap Adi.
Ia menjelaskan, Pada kesempatan ini kita dapat berdiskusi sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk KEK di Kabupaten Sorong yang merupakan salah satu program strategis nasional yang ada di tanah Papua.
Menteri Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Koordinator Perencanaan Ahli Madya Ketenagakerjaan Makro Kemenaker RI,Rini Nurhayati, SE,. MT. Menyampaikan pihak hadir di Kabupaten Sorong adalah untuk melakukan penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di KEK, dan salah satunya yaitu Kabupaten Sorong.
Dijelaskannya juga bahwa, Kami mencoba menggali informasi jangan sampai nanti KEK bukannya mengurangi pengangguran tetapi justru menambah jumlah pengangguran karena kawasan dibuka akan memancing migrasi masuk namun apabila gagal mendapat pekerjaan dapat meningkatkan pengangguran di Kabupaten Sorong karena tidak mau kembali lagi ke daerah asal.
Dari kegiatan ini tujuan yang kita melakukan adalah peningkatan daya saing serta mengurangi laju urbanisasi dan ketimpangan kemudian salah satu data yang kami butuhkan adalah masterplan kawasan dan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pendidikan.
Lanjutnya, berdasarkan potensi KEK Sorong dengan luas areal 523,7 Ha dengan target tenaga kerja sebanyak 15.024 orang yang akan disiapkan pada perusahaan yang bergerak pada industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistik
Tugas Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja secara masif sebab industri terus bergerak, apabila investasi masuk maka kebutuhan tenaga kerja akan dibutuhkan sesuai latar belakang pendidikan kemudian akan dilakukan pelatihan sesuai dengan keahlian. [MPS]
