Kesatuan Desain Cost Penentu Suksesnya Kampus Merdeka
Dr. Muhammad Ali, MM.,MH
Sorong, PbP – Kesatuan dan penyamaan persepsi akan desain pembiayaan menjadi factor utama penerapan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebab tanpa adanya kesatuan desain pembiayaan kesuksesan kebijakan Kampus Merdeka , Merdeka Belajar ibarat panggang jauh dari api.
Persoalan hingga satu desain pembiayaan bersama ini sangat dibutuhkan tidak lepas dari kondisi ekonomi mahasiswa itu sendiri. Mereka memilih masuk ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lebih dikarenakan kondisi ekonomi.
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat , Dr. Suriel S. Mofu menyebut hanya di PTS saja yang ada istilah bon atau cicil bayaran uang semester. Sebab sebagian besar mahasiswa memilih masuk di PTS , bila ditanya lebih mendalam tentang mata pencaharian orangtua, maka jawabannya, petani, nelayan , buruh dan lain sebagainya. “Mereka yang kuliah di PTS rata-rata dari keluarga ekonomi lemah,” Suriel Mofu memaparkan saat memberi sambutan pada acara wisuda sarjana Angkatan XV Universitas Muhammadiyah (UM) Sorong yang berlangsung di Hotel Vega, Senin (21/12).
Kondisi inilah yang membuat satu desain pembiayaan bersama sangat dibutuhkan untuk suksesnya penerapan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. “Itu memang diperlikan untuk semua unsur baik perguruan tinggi, pemerintah/ instansi teknis dan perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta,” ungkap Rektor UM Sorong, Dr. Muhammad Ali, MM.,MH.
Di temui di tempat yang sama, Muhammad Ali secara detail menyampaikan jangankan belajar tiga semester di luar kampus ,satu semester mengikuti perkuliahaan di program studi (Prodi) berbeda dalam satu kampus saja, masih sulit untuk diterapkan. “Mahasiswa kita masih terbatas dari sisi kost. Ini yang perlu kita lihat. Semua perguruan tinggi tentu mengalami dilemma yang sama dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar,” kata Muhammad Ali menerangkan.
Bukan berarti pihak UM Srong tidak berupaya agar kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dapat diterapkan. Buktinya ada dua prodi di UM Sorong yang berhasil lolos seleksi nasional yaitu prodi Bahasa Inggris dan Sosiologi dalam rangka untuk bagaimana penerapan kampus merdeka atau belajar merdeka. “Jadi ini memang kita di UM Sorong sudah berupaya maksimal, bagaimana cara untuk melaksanakannya. Sebab ini perlu sosialisasi,” ucap Muhammad Ali menerangkan.
Dalam penerapannya, Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar bila diterapkan, maka ada satu semester mahasiswa dari prodi misalnya Matematika, tapi dia ingin pula mempelajari ilmu hukum. Maka mahasiswa tersebut selama satu semester mengikuti perkuliahaan di Fakultas Hukum. Kemudian tiga semester mahasiswa harus berada di luar kampus selama tiga semester di kampus berbeda, atau instansi atau perusahaan.
“Ini memang ngak mudah dilapangan, karena akan dipertanyakan kostnya bagaimana. Apakah tambahan kost, tidak membebani mahasiswa,” Muhammad Ali menjelaskan.
Tidak hanya persoalan kost biaya saja, sebab masalah waktu pun perlu dibicarakan bersama, sebab waktu aktivitas di kantor atau perusahaan harus pula disesuaikan dengan perkuliahaan mahasiswa. “Maka itu, saya sampaikan agar jangan buru-buru di deklarasikan Kampus Merdeka , Merdeka Belajar. Jangan sampai kita deklariskan tetapi ternyata implementasinya belum memungkingkan. UM Sorong tentu sangat hati-hati. Jika sudah memungkinkan dilaksanakan barulah kita deklarasikan. [EYE-SF]
