KNPI PBD : Masih Terlalu Dini untuk Mengevaluasi Kinerja Pejabat Gubernur PBD

Sorong, PbP – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Daya angkat bicara terkait adanya selebaran berisi undangan seruan aksi selama tiga hari guna mengevaluasi kinerja Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Rencana aksi demo damai ke kantor Gubernur PBD dilakukan selama tiga hari dari tanggal 15, 16 dan 17 Maret 2023.

Karateker Ketua DPD KNPI Provinsi PBD, Jois Kambu didampingi Ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong, Karlos Kalasuat menegaskan terlalu dini untuk harus mengevaluasi kinerja Penjabat Gubernur PBD. Pasalnya, umur pemerintahan dan Provinsi PBD baru berusia tiga bulan.

” Saya selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya dan didampingi oleh ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Tambrauw sebagai bagian dari representatif pemuda yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kami ikut menyikapi dinamika dan juga rencana demonstrasi yang akan dilakukan besok, sebagaimana berita yang sedang kita dengar bersama,” ujar Jois Kambu saat melakukan konferensi pers di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (14/3/2023).

Caption foto : Karateker Ketua DPD KNPI PBD , Jois Kambu ditemani Ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong Karlos Kalasuat melakukan konfrensi pers di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (14/3/2023) terkait seruan rencana aksi demo damai ke Kantor Gubernur PBD. Foto : PbP/EYE
Caption foto : Karateker Ketua DPD KNPI PBD , Jois Kambu ditemani Ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong Karlos Kalasuat melakukan konfrensi pers di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (14/3/2023) terkait seruan rencana aksi demo damai ke Kantor Gubernur PBD. Foto : PbP/EYE

Jois Kambu sampaikan berdasarkan informasi yang KNPI peroleh pada pokoknya seruan demonstrasi untuk mengevaluasi kinerja Penjabat Gubernur PBD. Maka itu, KNPI tentu memandang perlu untuk berpendapat.

” Kami ingin sampaikan bahwa KNPI secara organisasi tidak terlibat dalam aksi demo tersebut. Kalaupun ada kader KNPI yang ikut terlibat dalam aksi demo itu, maka itu adalah pribadi atau personal, ” kata Jois Kambu menegaskan.

Kemudian yang berikut, sambung dia, ada tiga dasar argumentasi yang menjadi penting sekali dalam hal yaitu pertama pejabat Gubernur Papua Barat Daya yang baru menjabat dan usia provinsi masih berusia 3 bulan.

Dengan usai Provinsi yang masih sangat belia, tentu masih menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan dan juga kelembagaan. Yang kedua, lanjut Jois, dari aspek pendirian sampai sejauh ini, anggaran untuk Provinsi Papua Barat Daya belum ada.
Selanjutnya yang ketiga termasuk juga penyerahan aset dan peralatan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) masih harus dilakukan proses di pemerintah pusat untuk peralihan status.

“Jadi tiga indikator ini, kami melihat tidak ada sesuatu yang sifatnya terlalu urgensi yang terlalu darurat, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan demonstrasi untuk meminta kepada presiden agar mengevaluasi kinerja Penjabat gubernur. Yang berikut kalau saya lihat sampai detik ini Gubernur Papua Barat Daya, beliau selalu welcome selalu berkomunikasi intens dengan Tim Presidium, Deklarator maupun percepatan,” papar Jois Kambu.

Sehingga Jois Kambu sampaikan tidak harus melakukan aksi demo. Masih sangat terbuka ruang, untuk beraudiensi.

Menurut KNPI, cara – cara untuk memberi masukan kepada pemerintah kan tidak kemudian harus mengobok-obok dengan gerakan-gerakan yang sifatnya demonstrasi.

“Kita tahu dalam negara demokrasi itu aja, KNPI sebagai bagian dari elemen pemuda dan masyarakat tentu kita harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah yang ada. Bagi kami permintaan evaluasi kinerja Penjabat Gubernur PBD masih terlalu dini.

Ditambahkan oleh Karlos Kalasuat. Dia menghimbau kepada masyarakat dan juga kepada rekan-rekan pemuda di Kabupaten Sorong secara khusus tetapi juga seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk berpikir yang jernih. Dan memberikan ruang yang lebih luas untuk mengolah pemerintahan yang baru berumur 3 bulan ini dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan.

“Seperti tadi disampaikan Ketua DPD KNPI Provinsi PBD, usia provinsi dan pemerintahan ini, baru 3 bulan. Tentu masih sangat dini untuk kita minta melakukan evaluasi. Menurut hemat saya, ya mungkin nanti sudah berusia 6 bulan tahu 1 tahun, baru lah kita bisa lakukan evaluasi,” paparnya.

Cara – cara bermartabat, sambung Kalasuat, seperti audiens untuk memberikan masukan masih jauh lebih bagus, ketimbang aksi demo.

“Intinya kami dari DPD KNPI Kabupaten Sorong tidak melakukan aksi, artinya KNPI tidak terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagaimana selebaran seruan yang disampaikan. Kalaupun ada unsur masyarakat terlebih dari golongan pemuda yang ikut ke sana, jelas bahwa dia hadir dengan membawa diri pribadi atau individunya sebagai warga negara Indonesia tetapi yang jelas bahwa tidak membawa nama organisasi,” tuturnya.

Kalasuat menghimbau agar masyarakat dan pemuda bisa tetap menjaga situasi keamanan di wilayah Papua Barat Daya terlebih kota Sorong sebagai ibukota provinsi dan kabupaten Sorong dan beberapa kabupaten yang sangat berdekatan. Mengingat situasi begini kadang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah situasi dan keamanan yang telah terjaga dengan baik.

” Jadi ini kami himbau kita lebih mengutamakan keamanan dan ketentraman kita sebagai masyarakat, tetapi juga sebagai pemerintah penyelenggara negara untuk melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat, ” tutup Kalasuat.

Jois Kambu turut menambahkan pula ketika ditanya soal motif hingga ada seruan aksi demo damai.

“Kalau saya lihat maksudnya baik, tapi mekanismenya yang mungkin ya harus diperbaiki. Maksud yang baik selama masih bisa dikomunikasikan dengan baik untuk melakukan audience masih jauh lebih baik ketimbang aksi demo, ” tutup Jois Kambu. [EYESF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *