KPU Maybrat Wajib Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung dan Rekap Suara Ulang

Sorong, PbP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maybrat telah mengeluarkan rekomendasi Nomor : 013/PM.06/K.PBD.05/02/2024 tentang Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang pada 272 TPS se-Kabupaten Maybrat untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan 168 TPS se-Kabupaten Maybrat untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maybrat, pada tanggal 22 Februari 2024 atas dasar pengaduan dari masyrakat dan peserta pemilu.

Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 huruf (i) KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/kota. Selanjutnya dalam pasal 462 KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan.

Juga dalam pasal 464 Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dapat mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pemerhati Pemilu sekaligus mantan anggota KPU Maybrat Jefri Duwit, mengatakan, Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang memiliki tingkat kerumitan.

Hal ini cukup melelahkan bagi penyelenggara pemilu ditingkat bawah secara khsusus bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga bias saja melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi peserta-peserta pemilu.

“Hal ini termasuk dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu yang harus segera ditangani sehingga dapat memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis serta mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas,” ujar Jefri melalui press release yang diterima media ini semalam.

Kalau dihitung sejak dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu pada tanggal 22 Februri 2024 dan sekarang sudah tanggal 27 Februari 2024 maka sudah 5 (lima) hari maka sudah lewat batas waktu menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Maybrat maka KPU Kabupaten Maybrat telah melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 462 sehingga sangat berpotensi Bawaslu Maybrat mengadukan KPU Maybrat Ke DKPP sesuai pasal 464.

“Saya berharap agar KPU Maybrat segera melakukan langkah-langkah cepat untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam waktu dekat, agar tidak menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu dan masyarakat yang mengadukan terjadinya pelanggaran administrasi pemilu,” pungkasnya. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *