KPU PBD Uji Publik, Parpol Malah Bilang Kegiatannya Sosialisasi 

Sorong, PbP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya telah menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XX/2022 perkara pengujian UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dimana atas amar putusan tersebut lahirlah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2022.

Kegiatan uji publik pembagian Dapil yang dilakukan oleh KPU Provinsi PBD di Hotel Vega, Jumat (20/1/2023) foto : PbP/EYE
Kegiatan uji publik pembagian Dapil yang dilakukan oleh KPU Provinsi PBD di Hotel Vega, Jumat (20/1/2023) foto : PbP/EYE

Maka itu dibuatlah kegiatan uji publik yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Kegiatan tersebut diikuti oleh Partai Politik dan sejumlah tokoh masyarakat, pemuda dan Agama pada Jumat (20/1/2023).

Namun sejumlah Partai Politik (Parpol) yang hadir dalam kegiatan tersebut agak sedikit kecewa. Saking begitu pesimis nya, sejumlah Parpol berpandangan bahwa momentum yang dibuat oleh KPU Provinsi PBD bukanlah uji publik, namun sosialisasi Perppu nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan UU nomor 7 Tahun 2017 dalam hal ini lampiran IV mengenai pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) untuk mengisi Kursi Anggota DPR Provinsi PBD.

Bahkan ada yang mengakui bahwa judul dan isi kegiatan yang dibicarakan berbeda. Judulnya uji publik, namun kegiatannya sosialisasi.

Freddy Marlissa dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat yang juga sebagai Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua Barat
Freddy Marlissa dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat yang juga sebagai Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua Barat

Freddy Marlissa yang hadir mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat salah satu diantaranya yang menanggapi demikian. Hal itulah yang membuat dirinya agak pesimis masukkan yang disampaikan dalam uji publik dapat mengubah lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) No.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

“Menurut saya sangat berat untuk dapat membuat perubahan. Inikan hanya untuk sosialisasi, bukan uji publik, ” kata Freddy Marlissa.

Dia pun mengakui mungkin tema redaksi kegiatannya sosialisasi bukan uji publik. “Jadi kegiatan inikan hanya untuk mensosialisasikan lampiran IV Perppu nomor 1 Tahun 2022. Bahwa dapil III ini sekian kursi dan jumlah orangnya sebanyak ini, itu saja yang terjadi, ” Freddy Marlissa memaparkan.

Pihaknya tentu berharap simulasi awal yang dikeluarkan KPU Provinsi Papua Barat dapat diterima, sebab ada perbedaan. Hal ini tentu saja kata Freddy Marlissa  sangat merugikan, dimana Dapil Kota Sorong dalam usulan awal ada 18 kursi, namun dengan hasil yang disosialisasikan Dapil Kota Sorong hanya 16 kursi. “Tentu ini sangat merugikan, sebab Kota Sorong kehilangan dua kursi, ” terang Marlissa.

Hal senada disampaikan pula oleh Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Yan Pieter Bosawer. Menurutnya berbicara soal konsultasi publik itu biasanya dalam bentuk draf. Namun yang ada inikan sudah barang matang. “Jadi ya memang benar ini bagian dari sosialisasi untuk kita ketahui. Sedangkan kalau dibilang uji publik tentu berbeda, ” ucapnya.

Yan Pieter Bosawer, Wakli Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat
Yan Pieter Bosawer, Wakli Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat

Kalau konsultasi publik, Bosawer terangkan harus ada draf yang dikonsultasikan untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Setelah mendapatkan saran dan masukkan guna memenuhi aspek historis, sosiologis, sehingga masih berpeluang untuk dapat menghasilkan perubahan.

Senada pula dengan apa yang disampaikan oleh DPD Partai Demokrat yang diwakili oleh Yongky Fonataba. Dia menyampaikan memang pihak KPU menyatakan kegiatan yang dilakukan ini uji publik, namun bisa pula dikatakan oleh Parpol sebagai kegiatan sosialisasi.

Yongky Fonataba dari Partai Demokrat Provinsi Papua Barat
Yongky Fonataba dari Partai Demokrat Provinsi Papua Barat

“Berbicara peluang saran dan masukan yang disampaikan dapat berpengaruh terhadap perubahan yang diinginkan. Namun kami agak ragu, karena seakan – akan sudah diputuskan dari atas,” ujar Fonataba.

Padahal lanjut dia, KPU mengusulkan, lalu dikembalikan kepada daerah untuk memberikan masukkan, sehingga ada ruang untuk bisa ada perubahan berdasarkan masukan yang disampaikan.

Fatmawati, Plh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya
Fatmawati, Plh Ketua KPU RI untuk Provinsi Papua Barat Daya

Terkait ini, Plh. Ketua KPU RI untuk  Provinsi PBD, Fatmawati mengakui bahwa memang yang pihaknya ajukan untuk dilakukan uji publik ini adalah lampiran pembagian Dapil yang sudah matang. Pihak KPU melaksanakan uji publik ini untuk menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dari situlah KPU Pusat kemudian memerintahkan seluruh KPU Provinsi di seluruh Indonesia untuk melakukan uji publik terhadap Dapil yang berada pada lampiran UU nomor 7 Tahun 2017 dan Perppu nomor 1 Tahun 2022. Nah inilah yang kita lakukan, ” kata Fatmawati.

Kalau dibilang sudah tertutup kemungkinan untuk bisa ada perubahan, Fatmawati katakan bisa ya dan bisa pula tidak. “Semua masukan tentu sudah kami catat dan akan dimasukkan bersama untuk dijadikan pertimbangan. Dan untuk keputusan, semua keputusan kami serahkan kepada pimpinan, ” tuturnya.

Disinggung apakah kegiatan yang dilakukan KPU ini uji publik atau sosialisasi, Fatmawati katakan bisa dibilang uji publik dan bisa pula disebut sosialisasi. “Uji publik karena kita masih bisa meminta masukkan dan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembagian Dapil sudah ada di dalam lampiran Perppu, ” kata Fatmawati menerangkan.

Yang jelas, Fatmawati tegaskan kegiatan yang KPU lakukan adalah uji publik, karena pihaknya dalam kegiatan meminta saran dan pendapat dari Parpol yang hadir. “Kalau sosialisasi kami hanya mensosialisasikan tanpa harus mencatatkan apa yang mereka sampaikan, namun karena ini uji publik, semua yang disarankan dan diusulkan kami  notulensi kan dan nanti akan kami serahkan kepada pimpinan, ” tandas Fatmawati. [EYE-SF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *