KPU Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Kepada Parpol

Waisai, PbP –  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Raja Ampat, sosialisasikan penerapan protokol kesehatan demi mencegah dan mengendalikan penularan wabah Covid-19 kepada pengurus dan anggota Partai Politik (Parpol) pada tahapan Pilkada serentak 2020. Sosialisasi juga dihadiri oleh Bawaslu, perwakilan dari TNI juga Kepolisian di Gedung KPU, Jumat (18/9).

Ketua KPU yang diwakili Devisi Hukum, Muslim Saifuddin, SH mengatakan, pelaksanaan Pilbup ditahun ini agak berbeda dengan proses pesta demokrasi sebelumnya. Yang mana pada Pilbup ditahun ini, dihadapkan dengan bencana non alam yakni, pandemi Covid-19. Maka, suka tidak suka harus mengikuti protokol kesehatan.

Dikatakannya, KPU RI sudah menginstruksikan terkait pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 agar setiap KPU didaerah gencar sosialisasi dimasa pandemi. Sosialisasi merujuk pada PKPU No. 6 tahun 2020, sebagaimana diubah PKPU No. 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilgub, Pilbup serta Pilkot secara serentak lanjutan di kondisi bencana non alam Covid-19.

“Ini sudah jadi tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Dengan itu, kita berharap kepada pasangan calon maupun dari partai pengusung supaya memperhatikan rambu-rambu yang ada sehingga tidak menimbulkan klaster yang baru. Jika melakukan pelanggaran ada sanksi-sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Muslim.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM, Arsad Sehwaky, S. IP menambahkan, PKPU No. 6 tahun 2020, Jo PKPU No. 10 tahun 2020 tentang Pilkada lanjutan serentak 2020 di masa kondisi pandemi Covid- 19, tidak hanya mengatur tentang kampanye saja tetapi semua tahapan, mulai dari Pencocokan dan Penelitian (Pencoklitan) dan seterusnya.

Dalam PKPU ini lanjutnya, masa kampanye dan pertemuan terbatas dan pertemuan tatapmuka serta dialog, peserta dibatasi paling banyak 50 orang, dan memperhitungkan jaga jarak. Untuk diruang terbuka peserta dibatasi paling banyak 100 orang serta tetap menjaga jarak. Lalu pada pertemuan itu, tidak melibatkan bayi, balita dan anak, ibu hamil dan menyusui.

“Begitu pula ketentuan debat publik, atau debat terbuka antara pasangan calon, Pasal 59 PKPU No. 10 tahun 2020 undangan dan pendukung yang hadir dibatasi paling banyak 50 orang dan terapkan protokol kesehatan demi pencegahan dan pengendalian virus corona. Penyelenggara berhak memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan,” tutupnya. [TLS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *