LJ Siap Laksanakan Kebijakan Partai

Belum lama ini, DPP Partai Golkar melalui Mahkamah Partai telah mengeluarkan keputusan inkrah, membatalkan seluruh rangkaian Musda III Partai Golkar Papua Barat. Tokoh sentral pembatalan Musda III Golkar Papua Barat tersebut tidak lain adalah Lambert Jitmau, selaku Ketua DPD II Golkar Kota Sorong

Salinan surat keputusan (SK) tentang pembatalan hasil Musyawarah daerah (Musda) III Partai Golkar Papua Barat nomor 13/PI-GOLKAR/VIII/2020 telah resmi diterima DPD Golkar Kota Sorong, 9 Januari 2021 lalu. SK pembatalan hasil Musda tersebut disinyalir menjadi titik awal, nama Lambert Jitmau (LJ) mencuat dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilihan umum Gubernur (Pilgub) Papua Barat 2022 mendatang.

Politisi Senior Golkar Papua Barat Origenes Nauw menyebutkan, dinamika dalam internal Golkar Papua Barat tidak lepas dari implikasi perhelatan Munas IX Partai Golkar, yang menghantarkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Pasca Munas, kekuatan Golkar terbelah menjadi kelompok Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Dua kekuatan ini, terus bertarung pada seluruh Musda di Indonesia, termasuk di Papua Barat.  Yang mana ada 12 DPD yang ada di Provinsi Papua Barat turut pula ikut berproses dalam dinamika.

Ia membeberkan, Musda III DPD Golkar Papua Barat mengalami tiga kali penundaan karena deadlock, terakhir Musda tanggal 15-16 Agustus 2020 di Jakarta. Musda ini juga deadlock, karena penuh dengan intrik politik yang kotor.

“Kami tim pendukung pak Lambert merasa bahwa ini adalah intrik politik yang sangat kotor dan kontra produktif untuk misi perjuangan Golkar di Papua Barat. Kami melakukan perlawanan secara konstitusiaonal, melalui mekanisme gugatan di Mahkamah Partai Golkar. Puji Tuhan proses itu berjalan baik dan hasilnya sudah diumumkan, dimana Mahkamah partai mengambulkan secara sempurna seluruh materi gugatan pak Lambert Jitmau,” ungkapnya.

Kemenangan Lambert Jitmau di tingkat mahkamah partai tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen pendukung Golkar, juga atas dasar penilaian objektif selama kurun waktu 3 tahun kepengurusan Rudi Timisela. “Tolok ukurnya dalam kontestasi Pilkada 2020, Golkar hancur di semua kabupaten, tidak ada satupun kabupaten yang dimenangkan oleh tokoh Golkar sejatih,” sebut Origenes.

Golkar sebagai partai politik besar yang berkiprah dalam pembangunan nasional khususnya di Papua Barat, tentu ingin agar kedepan bangkit menjadi partai yang kuat, maju dan disimpati masyarakat. Untuk itu, kepengurusan partai Golkar harus sehat. Golkar harus dipimpin oleh orang yang punya pikiran dan hati yang sehat, yang murni mewakafkan diri hanya untuk membesarkan partai dan menjadikan partai instrument pembangunan daerah, bukan menjadikan partai hanya sebagai batu loncatan kepentingan pribadi, golongan bahkan bisnis.

“Dalam penilaian itu, kami melihat figur yang tepat untuk itu adalah pak Lambert Jitmau. Nah, korelasinya dengan kontestasi Pilgub Papua Barat 2022, sebagai kader senior Golkar Papua Barat saya melihat kronologis yang terjadi mulai dari awal Musda lalu ada penundaan beberapa kali hingga sampai mahkamah partai memenangkan gugatan pak Lambert Jitmau. Dari situ dapat dibuat benang merah, saya tidak mendahului kehendak Tuhan, tapi besar keyakinan bahwa pak Lambert dalam tanda petik mempunyai kans yang sangat kuat untuk nanti didukung oleh partai golkar, termasuk dalam kontestasi Pilkada Gubernur Papua Barat nantinya,” Origenes memaparkan.

Mencuat nama Lambert Jitmau didasari atas dua alasan, pertama terkait organisatoris maupun politis dan kedua terkait figur serta kesiapan. Secara organisatoris dan politis menurutnya, sudah pasti semua parpol berjuang untuk mencapai kemenangan disetiap momen politik seperti Pilkada.

Puncaknya parpol berjuang untuk mendudukan ketua umumnya sebagai simbol partai dalam Pilpres. Secara berjenjang kebawah, sudah seyogyanya dilakukan kondisioning organisatoris melalui instrument partai golkar, seperti pengurus-pengurus di level provinsi, kabupaten kota sampai ke kampung-kampung yang tentunya sejalan dengan kepemimpinan di tingkat DPP saat ini.

Hal itu, sebut dia sudah terlihat dalam beberapa Musda yang cara pemilihannya dilakukan secara aklamasi. Indikasinya memang ada by desain untuk mengatur Golkar di daerah, supaya kuat dalam rangka mengusung misi nasional Golkar untuk memenangkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

Kemudian dari sisi figur dan kesiapan, memang hari ini Golkar Papua Barat memiliki segudang tokoh yang punya kompetensi dan pengalaman, baik sebagai pemimpin dibidang pemerintahan juga politik. Di bidang pemerintahan sebut dia, ada nama Muhamad Uswanas dari Fakfak, Otto Ihalauw, kemudian ada Stevanus Malak, Johnny Kamuru, Bernard Sagrim, Gabriel Asem dan Alfons Manibui, kemudian di bidang politik ada juga nama Robert Kardinal. Namun, kata dia, dari sejumlah tokoh tersebut yang  hari ini relatif siap hanya Lambert Jitmau.

“Nah kemudian seberapa besar respon masyarakat, antusiasme atau dukungan ini kan relative. Paling tidak, nama besar pak Lambert Jitmau di Sorong Raya sudah tidak disangsikan, beliau juga melewati masa-masa kecilnya mulai dari SMP sampai SMA di Manokwari. Beliau sangat fasih bahasa Arfak. Artinya dari sisi penerimaan masyarakat baik di Manokwari Raya maupun Sorong Raya kami sangat yakin, kami optimis,” Orgenes menuturkan.

Namun demikian, tentu secara keutuhan harus bisa dibuktikan dengan survey, dan kami sudah melakukan proses ke arah itu. Hanya saja ada waktu yang tepat baru kita rilis, karena itu bagian dari strategi politik.

Pada kesempatan itu, ia juga membantah pernyataan Ketua DPD II Golkar Maybrat Bernard Sagrim dalam kapasitasnya sebagai wakil sekjen partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu untuk Papua Barat. Menurutnya Wasekjen Golkar ada sebanyak 32, Bernard Sagrim merupakan Wasekjen ke 17. Wasekjen, sebut dia bukan pemegang otoritas tunggal untuk membuat semacam pernyataan atas nama DPP. Pernyataan resmi DPP, harus keluar dari Ketum atau Sekjen.

“Jadi menurut kami ini ada pengelabuan kondisi dibawah, karena visi politik terselubung yang berbeda dengan garis komando Pak Airlangga Hartarto. Tapi bagi kami, beberapa poin ini justru membuat kami semakin perform, bahwa pak Lambert Jitmau pasti akan didukung oleh DPP. Kalau ada kekuatan internal Golkar yang lain mengatakan bahwa itu masih pagi atau premature, silahkan mereka bicara. Saran kami, kita sebagai kader yang sudah malang melintang di dunia politik sebaiknya jangan menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar. Jangan tendensius yang penuh dengan interest politik pribadi, karena yang kami perjuangkan ini murni untuk kebesaran partai golkar di Papua Barat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD II Golkar Raja Ampat Selviana Wanma menyebutkan, penyerahan SK Mahkamah Partai sekaligus memperjelas sikap Ketum DPP Golkar, terkait dukungan kepada Lambert Jitmau dalam kontestasi Pilgub Papua Barat 2022 nanti.

“Lambert Jitmau mendapat dukungan 100 persen dari Ketum DPP Golkar Pak Airlangga Hartarto, untuk maju sebagai calon gubernur Papua Barat periode 2022-2027. Dukungan tersebut menunjukan Ketum DPP berpihak pada kader Golkar yang militan dan punya sumbangsi besar bagi partai,” ujar Selvi Wanma saat penyerahan SK Mahkamah Partai, di Kantor DPD II Golkar Kota Sorong belum lama ini.

Sementara, Ketua DPD II Golkar Kota Sorong Lambert Jitmau yang diwawancarai Papua barat Pos tidak ingin berkomentar banyak. Ia hanya menyampaikan setiap kader punya hak untuk memberikan penilaian kepada yang lainnya.

“Apa yang disampaikan sejumlah kader atau tokoh golkar itu saya pikir itu hak mereka, mungkin juga kerinduan mereka. Yang pasti apa yang menjadi kebijakan partai kita siap laksanakan,” singkat Lambert dibalik sambungan telephonennya, Sabtu (23/1).

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Wasekjen DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Drs. Bernard Sagrim,MM telah menegaskan bahwa hingga saat ini partai Golkar belum memberikan rekomendasi kepada kader siapapun untuk pemilihan Gubernur Papua Barat nantinya.

Apabila terdapat kader yang mengaku telah diberikan rekomendasi dari partai Golkar untuk pemilihan Gubernur, kata dia merupakan itu sebuah kebohongan publik yang tidak benar dan hal tersebut sangat merusak nama partai.

“Partai Golkar belum memberikan rekomendasi kepada kader siapa pun. Kalau ada pernyataan bahwa Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada kadernya, itu pernyataan tipu-tipu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa itu pernyataan yang tidak benar,” tegas Sagrim, Rabu (20/1).

Bernard Sagrim, mengingat hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum memberikan perintah untuk memberikan dana hibah pada pilkada tahun 2022. “Pilkada di tahun 2022 hingga saat ini belum ada titik terangnya,” terang Wasekjen Partai Golkar ini belum diketahui secara jelas.

Dengan demikian, partai Golkar belum memiliki pemikiran untuk memberikan rekomendasi kepada kadernya. “Pilkada belum diketahui. Kalau memang pilkada dilakukan di tahun 2022, ya tidak mungkin. Sebab KPU dengan Mendagri saja belum memberikan perintah, bagaimana ada pilkada pada tahun 2022. Jadi jangan bermimpi, karena ini masih jauh. Kami belum pikirkan hal itu,” Bernard Sagrim menerangkan.

Terkait perhelatan pesta demokrasi Pilgub Papua Barat 2022, Komisioner Bawaslu Kota Sorong Muhammad Nasir Sukunwatan, S.IP yang dikonfirmasi awak media mengaku belum ada kepastian terkait pelaksanaan Pemilu di 2022. Pasalnya, kata dia, regulasi tentang Pilkada 2022 masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU) dan saat ini tengah digodok di DPR RI.

“Sampai sekarang, seluruh penyelenggara Pemilu di Indonesia baik KPU maupun Bawaslu, termasuk kami di Kota Sorong sifatnya masih menunggu. Karena RUU Pemilu masih digodok di DPR RI. Kalau sudah sah ditetapkan baru kita bisa bersuara,” ujar Nasir. [JOY-SF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *