LP3BH Desak Anggaran Papua Barat TV Segera Diaudit

Manokwari, PbP – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy,S.H mendesak Gubernur Papua Barat agar segera memerintahkan dilakukannya audit anggaran terhadap keberadaan Papua Barat TV.

Pasalnya, Papua Barat TV merupakan lembaga resmi daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013.

Advokat senior asli Papua ini menduga keras proses hibah anggaran Papua Barat TV yang sedang gencar terjadi saat ini sangat terkait erat dengan adanya “manipulasi” dana badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan penelusuran yang LP3BH lakukan, diperoleh informasi bahwa ada dana 400 juta rupiah yang dialokasikan bagi PB TV, tidak dapat dipertanggung jawabkan pengelolaannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sehingga, menurut Warinussy yang juga sebagai pengacaranya Gubernur Papua Barat memohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat dapat menyelidiki dugaan tersebut, karena  terakhir ini ada upaya pengalihan melalui mekanisme hibah atas tanah seluas kurang lebih 1 hektar.

“Berikut gedung kantor milik PBTV seluas 30 kali 20 meter persegi berbentuk rumah susun 2 (dua) lantai serta peralatan senilai 80 miliar rupiah. Padahal PBTV adalah lembaga penyiaran milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah diundangkan Perdanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 10,” Tegas Warinussy melalui keterangan persnya yang diterima koran ini, Kamis (22/10).

Koordinator Bidang Hukum dan HAM Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay itu menambahkan perlu dilakukan penyelidikan secara hukum oleh lembaga negara seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. [ARS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *