Masyarakat Suku Bira Inanuatan Tidak Puas dengan Putusan Ganti Rugi Jalan Trans Nasional

Putusan Ganti Rugi Jalan Trans Nasional,

Sorong, PbP – Sebagiangugatan masyarakat adat Suku Bira Inanwatan, sebagai pemilik tujuh dusun sagu yang rusak akibat pembangunan jalan trans nasional dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Kamis (16/1).

Majelis Hakim yang diketuai Dinar Pakpahan, SH, didampingi hakim anggota Donald F. Sopacua, SH dan Dedy Sahusilawane, SH, memberikan waktu 14 hari kepada penggugat, perwakilan masyarakat adat Suku Bira Inanwatan, selaku pemilik tujuh dusun sagu dan tergugat Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Sorong Selatan, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Pimpinan PT. Bone Jaya Mandiri dan turut tergugat, DPRD Kabupaten Sorong Selatan, serta DPR Papua Barat, untuk memberikan jawaban menerima atau melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat, untuk membayar ganti rugi tanah adat dengan ukuran panjang sekitar 5.000 meter persegi dan lebar sekitar 18 meter persegi, senilai Rp. 7 miliar lebih.

Setelah putusan tersebut dibacakan, ratusan masyarakat adat Suku Bira Inanwatan yang telah berkumpul sejak pukul 08.00 WIT, menyatakan tidak puas atas putusan majelis hakim tersebut.

Ketidakpuasan masyarakat adat, dikarenakan selama proses persidangan Pemerintah  Kabupaten Sorong Selatan selaku tergugat, tidak pernah memenuhi panggilan PN Sorong sebanyak 3 kali.

Ketidak puasan lainnya, disebabkan nilai ganti rugi tujuh dusun sagu tersebut, masih jauh dari yang diharapkan, dari tuntutan mereka senilai Rp. 187 miliar.

Perwakilan masyarakat Suku Bira Inanwatan, Dorkas Duawaramuri atau akrab disapa Olah, Julius Meseri dan Julius Aupe, kepada wartawan menjelaskan, selaku warga Suku Bira Inanwatan, mereka sangat menghargai pemerintah.

Maka dari itu, kata dia, masyarakat adat menempuh proses hukum dengan melakukan gugatan ganti rugi kerusakan tujuh dusun sagu, akibat proyek pembangunan jalan trans nasional. Kata dia, mereka juga mempertanyakan proses persidangan yang tak pernah dihadiri Bupati Sorong Selatan, atau utusan pemerintah daerah.

“Kenapa bupati tidak hadir? Sudah tiga kali sidang berturut-turut dia tidak hadir. Kenapa gubernur pun diam, padahal ini dia punya rakyat, kenapa dia diam?”tanya Olah.

Lanjutnya, sagu adalah makanan sehari-hari bagi masyarakat Papua.  Maka dengan dibongkarnya dusun sagu di depan mata mereka, tentu masyarakat merasakan seolah-olah telah terjadi pembunuhan terhadap masyarakat Papua.

 “Kami tidak setuju dengan nilai ganti rugi senilai Rp. 7 miliar. Masyarakat ingin agar bupati bisa hadir dan duduk bersama masyarakat,”ucap Olah.

Julius Meseri menambahkan, dalam proyek pembangunan jalan trans nasional sepanjang lima kilometer, ada tujuh dusun sagu yang mengalami kerusakan, sehingga mereka menuntut ganti rugi kepada pemerintah daerah senilai Rp. 187 miliar, tapi diputuskan oleh PN Sorong hanya Rp. 7 miliar.

Untuk itu, selaku pemilik hak atas dusun yang dirusak, kata Julius, pihaknya tidak puas dan akan mengkonsultasikan hasil putusan dengan kuasa hukum mereka, guna diambil langkah hukum selanjutnya.

Sementara itu, kuasa hukum masyarakat adat Suku Bira Inanwatan, Reymond Merintih, SH., MH menjelaskan, pada intinya mereka bersama masyarakat pemilik tujuh dusun sagu, sangat menghargai putusan majelis hakim.

“Soal puas atau tidak puas, nanti setelah kami pelajari hasil putusan majelis hakim,”kata Reymond.

Yang paling utama untuk digaris bawahi dari putusan majelis hakim, kata Reymond, mereka memutuskan ada kerugian yang terjadi akibat proyek pembangunan jalan trans nasional.

“Dalam putusan, majelis hakim menyatakan ada kerugian yang terjadi. Yang kedua, majelis hakim putuskan adanya perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh proyek pembangunan jalan trans nasional,”ucap Reymond.

Yang berikutnya, sambung Reymond, majelis hakim menyatakan tokoh masyarakat yang melakukan gugatan ini adalah pemilik hak tanah adat. “Tiga poin ini yang nantinya akan kami pakai bila principal (penggugat) mengajukan banding. Untuk sementara, kami akan berkomunikasi dengan principal terkait tindakan hukum apa yang nanti kita lakukan,”tuntas Reymond. [EYE-HM]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *