Melkianus Malibella Somasi Kepala Distrik Sorong Timur 

Sorong, PbP – Seorang warga pemilik hak ulayat mengaku terkesan dipersulit untuk mengurusi surat pelepasan tanah adat miliknya. Hal ini dialami oleh Melkianus Malibela seorang pemilik hal ulayat di wilayah Kota Sorong khususnya di Jalan Malibella.

 

Akibat kesulitan yang dialami, Melkianus Malibella meminta bantuan dari Konsultan Hukum Jam Law Firm. Kantor konsultan hukum lantas membentuk tim kuasa hukum yang terdiri dari Areos B. Barolla, Lutfi S. Solissa dan Johand R. Rahantoknam untuk meminta alasan dari Pemerintah Distrik Sorong Timur terkait kesulitan yang dialami oleh Malkianus Malibella.

SOMASI - Kuasa Hukum bersama Melkianus Malibella menunjukkan surat Somasi pertama yang dilayangkan pihaknya kepada Kepala Distrik Sorong Timur di salah satu kafe di Kota Sorong, Selasa (17/5/2022). Foto: PbP/EYE
SOMASI – Kuasa Hukum bersama Melkianus Malibella menunjukkan surat Somasi pertama yang dilayangkan pihaknya kepada Kepala Distrik Sorong Timur di salah satu kafe di Kota Sorong, Selasa (17/5/2022). Foto: PbP/EYE

Dimana menurut penyampaian Melkianus Malibella kesulitan yang dirinya alami, dikarenakan Pemerintah Distrik Sorong Timur , Kota Sorong tidak mau memberikan surat keterangan pelepasan tanah adat. Akibatnya Melikianus Malibella kesulitan melakukan proses adminstrasi lanjutkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong.

 

Setelah tim hukum yang dibentuk Kantor Konsultan Hukum Jam Law Firm menemui pihak pemerintah distrik dalam hal ini Kepala Distrik, kesan yang diperoleh pemerintah distrik terkasan hanya mencari-cari alasan saja.

“Kami sempat bertemu dan berbincang dengan kepala distrik Sorong Timur terkait alasan sehingga beliau engan menandatangani untuk mengetahui pengurusan Surat Pelepasan Tanah Adat milik Melkianus Malibella,” ujar Johand ditemani Areos dan Melkianus Malibella di salah satu kafe di Kota Sorong, Selasa (17/5/2022).

 

Alasan pertama ketika ditanyakan tim hukum yang mendampingi Melkianus Malibella, Pemerintah distrik Sorong Timur menolak mengeluarkan surat keterangan pelepasan tanah adat disangkutkan dengan Hasil Putusan Peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 366 PK/Pdt/2021.

 

Namun ketika tim kuasa hukum Melkianus Malibella menunjukan bahwa hasil putusan PK tersebut tidak terkait dengan tanah yang hendak dilepaskan oleh Melkianus Malibella, kepala distrik kemudian membuat alasan lainnya. Dia menyebut selain putusan PK dari Mahkamah Agung, masih ada pula Putasan Sidang Adat nomor 66 tahun 2017.

 

Johand sampaikan, berbicara Putusan PK MA nomor 366 tahun 2021 itu objek sengketa berada di Jalan Suteja Distrik Sorong Utara, bukan di Distrik Sorong Timur. Kemudian putusan adat tahun 2017 itu tidak terkait pula dengan marga Malibella.

“Kita menjelaskan pula bahwa terkait putusan PK dari MA tidak terkait dengan tanah yang hendak dilepaskan oleh Melkianus Malibella yang berada di Jalan Malibella. Putusan PK dari MA tersebut terkait tanah yang ada di Jalan Suteja distrik Sorong Utara. Sedangkan putusan 2017 itu telah membatal putusan adat tahun 2013 terkait dengan status tanah adat marga Malibella,” tutur Johand.

 

Terkait kesulitan yang dialami Melkianus Melibella tersebut, tim kuasa hukum lantas mengajukan somasi pertama dan permintaan klarifikasi secara tertulis kepada Kepala Pemerintah Distrik Sorong Timur terkait penolakan penandatangan surat keterangan pelepasan tanah adat yang hendak dilepaskan oleh Melkianus Malibella. “Dalam surat pelepasan tanah adat, status Kepala Distrik hanyalah mengetahui saja ada pelepasan tanah adat,” kata Johand.

 

Disinggung soal apakah penolakan penandatangan surat keterangan pelepasan tanah adat yang diajukan oleh Melkianus Malibella ada unsur kesengajaan, Johand katakan pihaknya beretikad baik saja terkait sikap kepala distrik.

“Kami hanya ingin meminta keterbukaan ,bahwa kalau kepala distrik menolak, harusnya punya dasar. Dan dasar penolakan harus disampaikan secara tertulis,” kata Johand menegaskan.

Sembari Johand menyampaikan bahwa kalau somasi pertama tidak diindahkan, pihaknya akan menempuh langkah hukum berikutnya ,berupa somasi kedua dan ketiga , bahkan bisa sampai ke ranah hukum baik kepolisian maupun ke pengadilan. Namun pihaknya ingin melihat dulu etikad baik dari Kepala Distrik Sorong Timur. “Jadi kita ingin melihat dulu etikad baik kepala distrik , kalau tidak ada, kami akan tempuh jalur hukum selanjutnya,” ujar Johand mengakhiri wawancaranya.

 

Sementara Kepala Distrik Sorong Timur, Ruben Jitmau yang hendak dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan melalui sambungan telephone seluler maupun sambungan Whatsapp belum merespon. [EYE]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *