Menang Gugatan, PT Petrogas Basin Harus Bayar Ganti Rugi Rp 26,475 Miliar

Sorong, PbP – PT Petrogas Basin diharuskan membayar ganti rugi senilai Rp. 26,475 Miliar kepada Hasyir Suryaputra. Poin tersebut menjadi poin klimaks dari proses hukum gugatan perdata yang diajukan oleh Hasyim Suryaputra kepada tergugat pertama, PT Petrogas Basin di Pengadilan Negeri (PN) Sorong.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sorong mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Hasyir Suryaputra melalui Kantor Hukum Jatir Yudha Marau (JYM) and Partners, Kamis (30/3/2023).

Kantor Hukum Jatir Yudha Marau (JYM) and Partners yang diwakili Fransischo S. Suwaltabessi dan Maichel R. Warouw memberi keterangan pers, Kamis (30/3/2023). Foto : PbP/EYE
Kantor Hukum Jatir Yudha Marau (JYM) and Partners yang diwakili Fransischo S. Suwaltabessi dan Maichel R. Warouw memberi keterangan pers, Kamis (30/3/2023). Foto : PbP/EYE

Fransischo S. Suwaltabessi dan Maichel R. Warouw  usai mendengar putusan, Kamis (30/3/2023) bertempat di salah satu cafe di Kota Sorong lantas memberi keterangan pers atas putusan majelis hakim PN Sorong.

Fransischo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas putusan Majelis Hakim PN Sorong terhadap perkara gugatan yang pihaknya layangkan.

“Kami cukup puas dengan putusan Majelis hakim PN Sorong, ” ujar pria yang akrab disapa dengan panggilan Sisco ini.

Perkara 70/Pdt.G/2022/PN Son telah ada putusannya. Dimana dalam perkara tersebut kliennya, Hasyir Suryaputra menggugat PT Petrogas Basin selalu tergugat pertama, SKK Migas sebagai tergugat kedua, Bupati Kabupaten Sorong selaku tergugat ketiga dan PT. Petrochina International sebagai tergugat keempat.

Gugatan tersebut, kata Sisco, dilayangkan oleh Kantor Hukum JYM selaku Kuasa hukum atas nama klien kami, Hasyir Suryaputra. Klien kami menggugat PT Petrogas Basin, SKK Migas, Bupati Sorong, dan PT Petrochina International terkait sebidang tanah.

Yang mana tanah bersertifikat hak milik dengan nomor SHM 1014 seluas 7500 meter persegi tersebut berada di Jalan Karantina Desa Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat telah dikuasai tanpa hak oleh PT Petrogas Basin sebagai sumur Area Minyak dan Gas Bumi Klari -1. “Jadi putusan perkaranya, tadi Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang kami layangkan, ” kata Sisco.

Majelis hakim dalam putusannya, sambung Sisco, menyatakan bahwa sebidang tanah dengan sertifikat SHM 1014 adalah sah milik Hasyir Suryaputra.

“Kemudian PT Petrogas dalam menguasai lahan tersebut untuk melakukan kegiatan pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah perbuatan melawan hukum, ” kata Sisco menegaskan.

Selanjutnya Majelis hakim pada putusannya, lanjut dia, mengabulkan pula ganti rugi yang pihaknya telah rincikan sebesar Rp 26.475.000.000. “Majelis hakim mengabulkan keseluruhan nilai kerugian yang dialami klien kami senilai 26,475 Miliar rupiah, ” tutur Sisco.

Majelis hakim PN Sorong, tambah Sisco, turut mengabulkan pula tuntutan serta merta yang pihaknya ajukan , bila lalai menjalankan putusan sebesar Rp 1 juta per hari. “Jadi secara keseluruhan JYM and Partners memenangkan perkara tersebut, ” ucap Sisco.

Atas putusan Majelis hakim tersebut, Sisco sampaikan pihak PT Petrogas Basin, SKK Migas, dan PT Petrochina International langsung menyatakan akan menempuh upaya hukum banding. Sedangkan Bupati Kabupaten Sorong menyatakan pikir – pikir atas putusan majelis hakim tersebut.

Ditambahkan oleh Michael, pihaknya tentu berharap pihak PT Petrogas Basin dapat berbesar hati untuk bisa menerima putusan majelis hakim tersebut. Karena dalam fakta persidangan terbukti pihak tergugat telah salah kamar membayar ganti rugi. Alias ganti rugi dibayarkan pada orang yang tidak memilih hak secara hukum atas tanah Area Sumur Minyak dan Gas Bumi Klari – 1.

Sementara itu Field Relations & Communication Manager Petrogas (Basin) Ltd Marcus Rumaropen yang dikonfirmasi oleh media ini melalui telephone seluler, Kamis (30/3/2023) masih enggan berkomentar. “Saya tidak ikuti hasilnya. Jadi belum bisa berkomentar, ” kata Marcus Rumaropen.

Hal yang senada turut pula disampaikan oleh Kepala Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Galih W Agussetiawan saat dikonfirmasi melalui telephone selulernya.

“Memang betul Pengadilan Negeri Sorong telah membacakan amar putusannya tadi pagi. Namun secara resmi, salinan putusan yang berisikan materi pertimbangan majelis hakim belum diterima oleh SKK Migas, ” kata Galih.

Sehingga dirinya belum bisa menyampaikan tanggapan pihak SKK Migas atas putusan majelis hakim PN Sorong. “Karena Tim Legal jakarta belum mengetahui pertimbangan apa apa saja yang disampaikan, sehingga belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, ” tutup Galih singkat. [EYESF]

 

 

 

 

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *