Moi Hingga Tehit Tolak Keputusan Pansel DPR Otsus

Teminabuan, PbP – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tehit Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) menilai, sistem seleksi Anggota DPR Provinsi Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan jalur otonomi khusus (otsus) cacat hukum. Hal itu disampaikan Ketua LMA Tehit Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) Philipus Momot, SE.,MM kepada media ini, Rabu (15/7).

Dijelaskan Philipus Momot, proses seleksi Anggota DPR Provinsi Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan, yang telah dilakukan oleh panitia seleksi (pansel), patut diduga cacat hukum karena bertentangan dengan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Khususnya dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf F, telah disyaratkan bahwa calon Anggota DPR PB melalui mekanisme pengangkatan, harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal usia 60 tahun. Namun dalam proses seleksi pansel di tingkat provinsi, masih meloloskan calon berinisial GKD yang usianya lebih dari 60 tahun.

Bertentangan dengan perdasus itu juga, calon GKD diduga masih aktif sebagai pengurus partai politik periode 2015-2020. Hal ini bertentangan dengan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 2 huruf O. Dimana calon Anggota DPR PB melalui mekanisme pengangkatan, tidak boleh terlibat dalam partai politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

“Jadi kami mohon perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap hasil pasel dan perlu dibatalkan. Karena hal itu terdapat unsur ketidakpatuhan dan ketidaktaatan pansel, terhadap penerapan perdasus tersebut,” ungkapnya.

Ia menyatakan, pihaknya selaku Ketua LMA Tehit dan representasi dari 12 Sub Suku Tehit di Kabupaten Sorsel, sangat kecewa dan sesali kinerja pansel yang tidak menunjukan asas proporsional dan profesional.

Ia mendesak Gubernur Papua Barat segera melakukan peninjauan kembali, atas hasil seleksi pansel terhadap penetapan calon anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan. Sebab hasil penetapan pansel itu dinilai tidak obyektif dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat adat.

Suku Moi Juga Menolak

Hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) yang telah menetapkan nama-nama anggota DPR Provinsi Papua Barat jalur otonomi khusus, mendapat penolakan dari masyarakat Suku Moi Klabra Raya, Kabupaten Sorong.

Penetapan 11 orang anggota DPR jalur otsus itu, dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat adat yang tercermin dalam sila kelima dasar negara republik Indonesia.

Penolakan hasil kerja pansel itu, disampaikan tiga elemen Suku Moi Klabra, yakni dari Ikatan Kesejahteraan Keluarga Besar (IKKEB) Tanah Klabra, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Klabra Seluruh Indonesia (Ipelmaksi) dan Dewan Adat Suku Moi Klabra.

Suku Moi sebagai pemilik wilayah di Sorong, setidaknya ada tiga sub suku besar, yakni Moi Klin, Moi Klabra dan Moi Sigin. Di kawasan Pantai Utara, wilayah ini diwakili oleh Moi Klin. Sedangkan Moi Sigin dan Klabra, mewakili wilayah selatan.

“Ada kuota dua orang anggota DPR jalur otsus yang menjadi haknya Kabupaten Sorong, tapi mengapa semuanya diberikan kepada suku Moi di Pantura. Dimana asas keadilan pansus terhadap suku Moi yang ada di wilayah selatan ini,” kata Markus Marar, Ketua IKKEB Tanah Klabra, kepada media ini Selasa (14/7).

Jika pansel mau berbuat adil, seharusnya dua kuota itu diisi oleh orang-orang yang bisa merepresentasikan tiga sub suku besar Moi di Sorong. Satu orang mewakili masyarakat Moi yang ada di Kota Sorong, dan satu lagi mewakili masyarakat Moi Kabupaten Sorong.

Potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sorong, seharusnya menjadi pertimbangan pansel untuk mengakomodir perwakilan dari masyarakat Moi Klabra dan Moi Sigin.

Menurutnya, selama proses seleksi, masyarakat Suku Moi Klabra dan Moi Sigin telah mengirimkan Frinset Syafle S.Pd sebagai calon anggota DPR Jalur Otsus. Tapi kandidat yang mendapat dukungan dari seluruh elemen suku Moi Klabra dan Moi Sigin itu, tidak pernah diakomodir oleh pansel.

“Maka dari itu, saat ini kami dengan tegas menolak penetapan panitia seleksi DPRD jalur otsus periode 2019-2024. Kami merasa dirugikan oleh pansel,” kata Markus Marar.

Pernyataan senada juga ditegaskan, Elly Malasmene A.Md PAK, Ketua Dewan Adat Suku Moi Klabra. Masyarakat adat Moi Klabra bersama seluruh elemennya, mendukung penuh gugatan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat terhadap penetapan hasil seleksi DPR Provinsi Papua Barat Jalur Otsus.

“Apabila pernyataan sikap ini tidak ditanggapi dengan baik, maka kami suku Moi Klabra yang ada di Kabupaten dan Kota se-Papua Barat, tidak akan memberikan dukungan politik pada pemilihan Gubernur Papua Barat yang akan datang,” tandas Elly.

Sementara perwakilan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Klabra seluruh Indonesia (Ipelmaksi), Yohanes Malasmene menyatakan, penetapan 11 orang anggota DPR Papua Barat Jalur Otsus oleh pansel, sangat tidak manusiawi.

“Kami melihat secara kasat mata dari waktu ke waktu sejak dibentuknya DPR Otsus pada tahun 2007 sampai saat ini, Suku Moi Klabra tidak pernah diakomodir. Jatah itu selalu diberikan kepada Moi Klin. Fakta ini yang sangat merugikan kami,” kata Yohanes, mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta jurusan Teknik Perminyakan semester akhir ini.

Unsur mahasiswa bersama dengan IKKEB dan Dewan Adat Suku Moi Klabra, meminta keputusan pansel itu ditinjau kembali. Menurutnya, sudah cukup peluang dan kesempatan itu didominasi suku lain yang ada di Sorong.

“Kami dari unsur mahasiswa, menyatakan sangat tidak terima dengan hasil keputusan tersebut,” tegas Yohanes. [EA/MPS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *