Momot: DPR Otsus Harus Lahir Dari Musyawarah Adat

Sorong, PbP – Tokoh intelektual Tehit sekaligus sebagai pencetus dan pendiri LMA Tehit, Kabupaten Sorong Selatan Philipus Momot, SE.,MM menekankan aspek musyawarah dalam proses rekrutmen calon anggota DPR jalur pengangkatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Philipus Momot, SE.,MM
Philipus Momot, SE.,MM

Momot menegaskan, alokasi kursi melalui jalur pengangkatan yang dikhususkan bagi Orang Asli Papua (OAP), baik di DPRP maupun DPRK merupakan implementasi dari UU Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus (Otsus) bagi Papua.

Oleh karena itu, Momot mengajak seluruh masyarakat adat yang ada di tanah Papua, untuk kembali merenungkan ruh atau dasar semangat yang terkandung di dalam UU Otsus.

“Perjuangan untuk Otsus hadir di Papua tidak gampang, cukup sulit dan memakan korban jiwa. Dengan demikian Otsus hadir untuk semua OAP, Otsus hadir sebagai solusi untuk menjawab keinginan dan harapan OAP, Otsus hadir sebagai solusi atas tuntutan orang Papua mau melepaskan diri dari Indonesia. Dengan demikian Otsus harus memberikan kesejahteraaan, memberikan asas keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mendapat kesejahteraan bagi seluruh OAP,” ujar Momot saat diwawancarai awak media, Selasa (16/04/2024).

Momot menegaskan, dalam hal asas keseimbangan, keadilan dan pemerataan tersebut, masyarakat adat perlu memperhatikan tata cara dan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan UU nomor 2 tahun 2021 maupun PP nomor 106 tahun 2021 sebagai peraturan turunannya. Kedua regulasi ini digunakan sebagai acuan karena sampai saat ini, khusus di wilayah Privinsi Papua Barat Daya, belum ada Perdasus atau Pergub yang mengatur rentang teknis pelaksanaan rekrutmen calon anggota DPRP dan DPRK jalur pengangkatan.

Ia menekankan satu hal penting dalam proses rekrutmen tersebut, yakni musyawarah adat. Menurutnya, setiap figur yang nanti akan didorong untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPR Otsus harus lahir dari hasil musyawarah adat.

Khusus untuk wilayah adat di Kabupaten Sorong Selatan, ia mengimbau kepada madyarakat adat agar didalam mempersiapkan SDM yang nantinya masuk di lembaga terhormat, baik DPRP maupun DPRK melalui jalur Otsus, minimal harus dilakukan musyawarah adat di tiap tiap-tiap sub suku masing-masing, untuk nantinya dipilih beberapa orang untuk diikutkan dalam musyawarah adat di lembaga yang ditunjuk pemerintah, agar bisa direkomendasikan mengikuti seleksi yang akan digelar oleh Pansel DPR Otsus.

Hal ini, lanjut dia sangat penting agar orang-orang yang nanti lolos seleksi Pansel, kemudian menjadi anggota DPRP dan DPRK jalur pengangkatan, benar-benar mereka yang memiliki moral, etika dan tentu kapasitas serta kapabilitas yang baik. Dan yang paling penting mereka merupakan representasi masyarakat adat masing-masing suku atau sub suku, bukan mewakili kelompok atau pribadi tertentu.

“Jadi tidak berarti langsung ditunjuk dengan surat si A atau surat si B atau pemerintah atau siapapun yang menunjuk orang untuk mewakili kabupaten kota atau suku tertentu. Harus dilakukan musyawarah adat dalam rangka rekrutmen calon anggota DPRP dan DPRK di wilayah adat masing-masing, untuk kemudian dibuat surat pengantar ke Pansel agar dilakukan seleksi lebih lanjut baik provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga mereka yang duduk memang mereka yang layak dan pantas sebagai representasi seluruh masyarakat adat dari masing-masing wilayah,” tegas Momot.

Diakhir penyampaiannya, ia menekankan perlu adanya penerapan asas keadilan, kejujuran dan keberpihakan dalam proses rekrutmen calon anggota DPR jalur pengangkatan tersebut.

Ia menyebutkan, pihaknya merasa perlu untuk menyampaikan kepada pemerintah agar sedapat mungkin menghindari segala bentuk intervensi politik kekuasaan dalam penentuan calon legislator dimaksud.

“Dalam artian tidak boleh ada titipan-titipan atau serta merta dilakukan penunjukan secara sepihak oleh kepala daerah atau siapa saja yang memegang kekuasaan baik di daerah maupun pusat. Biarkan mereka ini lahir dan benar-benar berasal dari masyarakat adat. Sehingga saat melaksanakan tugas mereka bisa lebih leluasa dalam membela hak-hak dasar masyarakat adat,” tutup Momot. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *