Sorong, PbP – Kepala Distrik Aifat Timur Jauh, Nando Aigingging, menyampaikan kritik keras terkait kebijakan pemerintah yang berencana menerapkan sistem absensi elektronik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Maybrat.
Kepada awak media, Nando menegaskan, pemerintah perlu berpikir kembali terkait rencana tersebut, terkhusus mengenai persiapan-persiapan yang perlu dilakukan di daerah, mengingat masih banyak daerah di Indonesia, yang belum memiliki fasilitas memadai yang dapat menunjang implementasi program dimaksud.
Ia menyebutkan, salah satunya di Kabupaten Maybrat, infrastruktur pendukung yang dibutuhkan dalam implementasi program absebsi elektronik atau yang biasa disebut fingerprint masih sangat minim.
“Berkaitan dengan rencana penerapan absen digital yang baru saja disosialisasikan di wilayah Kabupaten Maybrat, saya sendiri melihat bahwa kita di Kabupaten Maybrat sama sekali belum siap menerapkan sesuatu yang sifatnya online, termasuk kebijakan pemerintah terkait absensi online ini,” ujar Nando, saat menghubungi awak media via telephone, Rabu (21/6).
Ia menjelaskan, dalam kondisi riil, Kabupaten Maybrat saat ini sifatnya masih bisa dibilang sebagai sebuah kampung, dalam artian belum dijangkau oleh akses internet maupun akses transportasi yang memadai dan merata di semua tempat.
“Jangankan kita di distrik dan kampung, sebagian wilayah di Ibukota Kabupaten Maybrat saja masih ada yang belum bisa mengakses internet, ataupun jaringan telekomunikasi, lalu bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu yang sistemnya online seperti absensi elektronik yang notabene membutuhkan jaringan internet,” ucap Nando.
Pemerintah, lanjut dia, terlebih dahulu perlu memikirkan untuk bagaimana membangun infrastruktur mulai dari jalan, dari ibukota kabupaten sampai ke distrik dan kampung-kampung, kemudian membangun rumah pegawai dilengkapi dengan fasilitas penunjang kerja, dan yang paling penting membangun jaringan komunikasi yang bisa menghubungkan semua wilayah melalui jaringan internet.
“Jadi untuk saat ini kita di Kabupaten Maybrat sama sekali tidak boleh untuk menerima program absensi online ini dengan alasan belum tersedianya infrastruktur. Kami minta pemerintah terlebih dahulu membangun infrastruktur, baik infrastruktur penunjang kegiatan telekomunikasi, transportasi maupun aksesibilitas lainnya. Bangun rumah pegawai lengkap dengan fasilitas penunjang kerja, bangun kantor-kantor distrik, kantor-kantor kampung, bangun jalan dan sebagainya, jaringan internet dibangun dikampung-kampung. Bila perlu program ini tunggu lima atau enam tahun setelah pemerintah bangun ini semua dahulu baru diterapkan,” ungkapnya.
Ia menekankan, pemerintah tidak bisa serta-merta memaksakan agar program tersebut segera diimplementasikan di wilayah Maybrat, apalagi dengan kondisi yang ada seperti saat ini. Ia mengaku khawatir, jika dipaksakan maka akan berdampak bagi para pegawai, dimana hak-hak mereka seperti gaji maupun tunjangan-tunjangan lainnya bisa terhambat. Apalagi dengan penerapan sistem absensi elektronik yang belum tentu bisa diakses oleh semua pegawai, baik yang berada di ibukota kabupaten maupun di distrik hingga kampung- kampung.
“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan pengecualian untuk tidak menerapkan sistem absensi elektronik disejumlah wilayah yang secara infrastruktur belum memadai termasuk kami di wilayah Kabupaten Maybrat,” timpal Nando.
Lebih jauh ia mengungkapkan, saat ini saja, Pemkab Maybrat masih sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan Peralihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang saat ini diterapkan oleh pemerintah pusat di seluruh Indonesia.
Semenjak adanya penerapan SIPD, perjalanan roda pemerintahan, juga pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal, hampir di semua daerah tak terkecuali di wilayah Distrik Aifat Timur Jauh.
Nando membeberkan ada dua faktor yang menjadi penyebab penerapan SIPD di wilayahnya tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Pertama, sebut dia, masalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) para pengelola, kedua yakni kesiapan infrakstruktur pendukung, yang mana masih terdapat banyak daerah belum terjangkau jaringan telekomunikasi, apalagi jaringan internet.
“Jangankan untuk internet, hanya untuk telephone saja kita di Aifat Timur Jauh tidak bisa. Lalu bagaimana kita harus menjalankan program SIPD ini yang semua-semua harus serba online,” timpal Nando.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah semakin progresif dalam program pembangunan jaringan telekomunikasi serta internet di daerah-daerah yang masih dikategorikan tertinggal. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bisa segera terkoneksi dengan daerah-daerah.
“Siapkan infrastrukturnya dengan baik, khususnya jaringan internet. Setelah semua tersedia maka segala kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat, termasuk absensi online ini i bisa berjalan baik sampai ke daerah-daerah,” pungkasnya. [JOY]
