OAP Jadi Hakim Masih Minim, Apalagi Jadi Ketua Pengadilan

Sorong, PbP – Orang Asli Papua (OAP) jadi Anggota Polisi , dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah sangat banyak. Apalagi ada program afirmasi yang dikenal dengan istilah Noken membuat makin banyak putra-putri Papua berseragam Polisi dan TNI.
Namun bila bicara OAP jadi jaksa angkanya mulai menipis. Apalagi bila ditanya OAP yang jadi hakim ada berapa? Jawabannya, sangat memprihatinkan. OAP yang jadi hakim ada ,tapi jumlahnya sedikit. Lebih banyak sedikit dari jumlah jari pada kedua tangan.

Padahal rekrutmen OAP menjadi hakim telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus (Otsus). Kenyataan inilah yang telah Willem Marco Erari putra Papua pertama yang menahkodai Pengadilan Negeri Kelas I B sampaikan kepada sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota serta wakil rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ketua PN Kelas I B Sorong, Wellem Marco Erari
Ketua PN Kelas I B Sorong, Willem Marco Erari

” Kepala daerah yang saya ajak bicara soal ini, tentu saja senior-senior dulu di Kampus. Saya sampaikan UU Otsus dalam pasal 63 berbunyi Orang Papua dapat direkrut menjadi hakim dan jaksa,” ujar Marco Erari di ruang kerjanya, Selasa (4/5/2021).

Marco Erari sampaikan rekrutmen OAP menjadi hakim itu, amanat yang telah di Undang-Undang oleh Pemerintah dan sudah masuk lembaran negara. Lalu kenapa abang-abang kepala daerah belum berpikir untuk mendorong implementasinya.

Padahal ,kata Marco Erari, ada anggarannya. “Undang-undang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia dan sudah ada di dalam lembaran negara, berarti Indonesia mengakui,” kata Marco Erari.

Nahkoda PN Kelas I B Sorong ini sangat merindukan kepala daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) bisa berpikir untuk memperjuangkan rekrutmen OAP menjadi hakim ke Mahkamah Agung.

” Penerimaan polisi saja memberi kesempatan buat putra – putri asli Papua lewat sistem Noken. Mahkamah Agung tentu bisa pula mengikuti langkah Polri dan TNI, “tutur Marco Erari.

Sampai hari ini, sudah berjalan hampir 9 tahun tidak ada rekrutmen hakim oleh MA. Sewaktu MA masih melakukan rekrutmen hakim 9 tahun silam, selalu ada kouta 20 hakim di Provinsi Papua dan Papua Barat, tetapi tidak terisi.

Akhirnya kouta kosong itu diisi oleh saudara-saudara kita dari luar Papua.
Saat ini, Marco Erari ungkapkan, OAP yang menjadi hakim lebih dari 10 orang, tapi tidak sampai 20 orang. Yang menjadi Ketua Pengadilan pun sudah tidak ada. “Baru saya orang Papua yang dipercaya menjadi Ketua PN Kelas I B. Ini posisi tertinggi yang pernah dijabat oleh orang Papua,” beber Marco Erari.

Disinggung apakah minat OAP untuk menjadi hakim minim, karena selalu berpindah-pindah tempat tugas, Marco Erari katakan tidak bisa dikatakan demikian. Justru faktor utama hingga OAP sangat minim menjadi hakim lebih dikarenakan sudah down dulu. Pertimbangan politk lah yang lebih kuat, sehingga ketika ada OAP yang ingin ikut seleksi menjadi calon hakim sudah kalah duluan sebelum bertanding.

Maka itu dirinya berharap kepala daerah bisa mengandeng kampus – kampus guna membimbing Putra – Putri Asli Papua yang punya minat dan cita – cita menjadi hakim, sehingga secara mental mereka siap berkompetisi menjadi hakim. [EYE]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *