Pansus Otsus DPR-PB Dorong 14 Poin Revisi UU 21 Tahun 2001

Ketua Pansus Revisi Otsus DPR-PB Yan Anthon Yotheni didampingi Pimpinan DPR-PB Saat memberikan konfrensi pers di Manokwari, Kamis (17/6).

Manokwari,PbP- Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) mendorong 14 poin usulan dalam revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dalam rapat paripurna penetapan laporan hasil pembahasan panitia khusus (pansus) Otsus di Manokwari, Kamis (17/6).

Ketua pansus Otsus DPR Provinsi Papua Barat Yan Anton Yoteni mengatakan bahwa 14 poin revisi UU 21 merupakan aspirasi masyarakat Papua Barat yang akan diserahkan kepada pansus Otsus DPR RI.

“14 poin ini segera kami serahkan kepada pansus Otsus DPR RI di Jakarta setelah kami satukan persepsi dengan DPR Provinsi Papua” kata Yan Anton Yoteni.

Yan Anton Yoteni menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dirampungkan dalam 14 poin itu, bukan untuk revisi UU Otsus secara parsial, tapi universal [keseluruhan] pasal di dalam UU 21.

“Perlu diketahui bahwa 14 poin ini merupakan rangkuman dari 24 Bab dan 79 Pasal yang tercantum dalam UU 21 tentang Otsus Papua,” kata Yoteni.

Adapun 14 poin usulan revisi UU Otsus Papua dari DPR Papua Barat antara lain menyangkut kewenangan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua atau OAP.

Pada poin selanjutnya diusulkan revisi pemberian kesempatan bagi OAP dalam kelembagaan DPR RI melalui mekanisme pengangkatan.

“Di tingkat DPR Provinsi dan kabupaten/kota melalui mekanisme pemilu dan pengangkatan pun harus ada ketegasan menyangkut komposisi jumlah keanggotaan yang diangkat dalam kerangka Otsus,” sebutnya.

DPR Provinsi Papua Barat juga mengusulkan revisi terkait penguatan kewenangan pada lembaga kultur Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terkait status sebagai OAP.

“Kami juga usulkan revisi terkait perlindungan dan keberpihakan bagi OAP memperoleh kesempatan dan diutamakan dalam berbagai pekerjaan seperti ASN,TNI/ Polri, BUMN, BUMD dan bidang kerja lainnya,” tutur Yoteni.

Lebih lanjut DPR Papua Barat juga usulkan revisi terkait pembentukan partai politik (Parpol) lokal, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat, hingga revisi sistem perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pengelolaan penerimaan anggaran dalam kerangka Otsus.

Yoteni menyebutkan DPR Papua Barat juga usulkan tentang ketegasan pada perlindungan dan penegakkan HAM Papua melalui terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pendirian perwakilan Komnas HAM di Papua Barat.

“Terakhir, atau poin ke 14, sebut Yoteni, DPR Papua Barat usulkan pengawasan pelaksanaan Otsus dilakukan melalui pembentukan badan pengawas Otsus yang berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Yan Anton Yoteni.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) pun telah menyerahkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) masyarakat adat wilayah Domberai-Bomberai kepada ketua Pansus Otsus DPR RI Komarudin Watubun di Jakarta.

Hal ini dibenarkan ketua lembaga kultur MRPB Maxsi Nelson Ahoren, bahwa hasil dari RDP yang digelar akhir tahun 2020 itu telah diserahkan dengan utuh, tak satupun ditambah atau dikurangi.

“Aspirasi masyarakat adat Papua Barat lewat RDP MRPB sudah kami serahkan kepada Pansus Otsus DPR RI,” kata Maxsi Nelson Ahoren belum lama ini.(ARS)

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *