Pastikan 1 Kursi di DPR PBD, Edo Kondologit: Mari Kita Rawat Kebersamaan

Sorong, PbP – KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah menetapkan 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) terpilih dalam Pemilu 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU Papua Barat Daya Nomor 11 Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah dipastikan mendapatkan 5 kursi di DPR PBD. Satu dari lima kursi tersebut milik ketua DPC PDIP Kota Sorong Edo Kondologit.

Menyikapi hasil penetapan KPU tersebut, Edo Kondologit mengaku sangat bersyukur kepada Tuhan, atas rahmat yang diterimanya. Ia mengaku selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dialami manusia dalam hidup ini, tentu ada dalam rencana Tuhan.

“Pertama tentu saya merasa sangat beryukur kepada Tuhan. Saya mengilhami bahwa ini adalah waktu Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi saya untuk bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mungkin mencapai apa yang kita inginkan,” ujar Edo sapaan akrabnya saat ditemui awak media di EKON, depan Bandara DEO Sorong, belum lama ini.

Menyadari keberhasilan yang direngkuhnya berkat dukungan masyarakat, ia pun tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Kota Sorong, khususnya yang berada di Dapil II, atas kepercayaan yang diberikan.

Ditempat berikutnya ucapan yang sama ia sematkan kepada partai yang menjadi tempatnya bernaung yakni PDIP, atas kesempatan dan perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama-sama selama ini.

Terkhusus ia menyampaikan terimakasih kepada salah satu senior PDIP yang juga merupakan mentornya yakni Komarudin Watubun, yang telah membuka pintu dan menunjukan jalan baginya di dunia politik.

Bahkan pada kesempatan itu Edo sempat membacakan pesan singkat sang mentor dihadapan awak media yang isinya seperti ini “selamat dan sukses, jaga kepercayaan rakyat, setiap manusia sudah digariskan tentang perjalanan hidupnya hanya butuh perjuangan dan kesabaran, tolong jaga sikap dan prilaku karena saat ini sudah memasuki profesi yang berbeda”.

“Beliau adalah salah satu mentor saya dalam politik, dia yang mengajak saya sedari awal untuk masuk dalam dunia politik. Mulai dari provinsi Papua dulu sampai saat ini. Singkatnya beliau yang membukakan pintu bagi saya untuk saya ada dalam rumah politik seperti saat ini. Tentu apresiasi dan penghargaan saya khususkan kepada beliau,” ungkap Edo.

Menjadi perwakilan masyarakat di parlemen, tentu Edo mengaku tidak lupa tugas dan tanggungjawabnya, dalam memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat, serta memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh.

Ia menyadari, Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi yang masih sangat mudah, bahkan termuda di Indonesia, sehingga butuh kerja keras dan inovasi dari semua pemangku kepentingan termasuk para legislator di DPR.

Menurutnya, kursi yang sudah berhasil direngkuh, bukan sebagai tempat bersantai, tetapi tempat untuk bekerja secara total, untuk bagaimana memikirkan dan memutuskan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Satu hal yang perlu diingat, lanjut Edo kondisi penduduk di PBD sangat heterogen, sehingga perlu adanya keseimbangan baik dari sisi kebijakan maupun pelayanan, agar semua masyarakat yang ada di provinsi ini merasa terayomi dan terlayani dengan utuh dan menyeluruh.

Ia mengatakan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan harus bisa menjadikan Papua Barat Daya sebagai rumah bersama, sebagai tempat yang dapat memberika rasa aman dan nyaman bagi semua masyarakat.

“Ini provinsi baru, dan kita tidak menampik bahwa provinsi ini berpenduduk heterogen, bisa dibilang miniatur Indonesia ada disini, artinya hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia ada di Papua Barat Daya ini. Disatu sisi memang kita harus bisa menerima semua keberagaman itu, tapi disatu sisi kita harus ingat bahwa kita ada di Papua, daerah Otsus yang tentunya kita harus bisa memberikan penghargaan yang penuh dan tulus bagi orang Papua, khususnya terkait hak-hak dasar mereka,” ucap Edo.

Edo mengemukakan, persoalan hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) harus benar-benar diwujudnyatakan melalui kebijakan yang dilahirkan. Pun demikian, pelayanan kepada seluruh masyarakat nusantara yang ada di tanah ini harus tetap berjalan secara maksimal. Untuk mencapai keharmonisan itu, maka semua pihak perlu berbicara dan bertindak dengan bijak dan penuh kebesaran hati.

“Saya kira ini yang harus kita bicarakan baik-baik secara bersama-sama, sehingga ada saling mengerti, menghormati dan menghargai. Bagi saya semua politisi mesti bijak dalam bertindak dan menyampaikan statemen, karena suka tidak suka kita ini ada dalam bingkai NKRI artinya siapapun dia berhak tinggal dimanapun di wilayah NKRI, dan berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah,” tekan Edo.

Ia berharap, di provinsi yang baru ini, para anggota dewan, sama-sama putar otak dan bekerja alias tidak hanya duduk diam-diam lagi. Segera membuat regulasi, membuat peraturan daerah yang bagaimana bisa memproteksi hak-hak dasar orang Papua, tetapi di satu sisi harus menghargai keberagaman yang ada, supaya kedua-duanya bisa berjalan bersama-sama secara harmonis.

“Saya ingin kedepan, dalam benak saya ini kepercayaan yang masyarakat kasih dan tentu amanat yang Tuhan beri kita harus buat sesuatu lah, ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik (Legacy). Kita sebagai pemula di provinsi ini mari kita hadirkan produk regulasi yang dapat mengatur hak dasar supaya provinsi ini bisa menjadi contoh baik di Papua maupun Indonesia pada umumnya, bahwa kita di PBD bisa hidup berdampingan dengan harmonis,” kata Edo.

Disamping semangat untuk merajut dan merawat kebersamaan dalam keragaman tersebut, Edo menambahkan tentu masih banyak persoalan-persoalan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, masalah sampah, banjir dan persoalan lainnya, yang tentu harus menjadi fokus bersama kedepannya.

“Terkait persoalan banjir, sampah, hingga pendidikan dan kesehatan tentu harus menjadi perhatian bersama yang melibatkan lintas sektor, lintas lembaga baik dari tingkat bawah hingga pusat. Ini tentu akan menjadi fokus kita kedepan khusunya kami dari PDIP,” pungkasnya. [JOY]