Pemda Sorsel dan Kejari Sorong MoU Pengawalan Penggunaan Anggaran Covid-19

Teminabuan, PbP – Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, untuk pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara, serta pendampingan dan pengawalan akuntabilitas dana penanggulangan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sorsel.

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, oleh Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli atas nama Pemerintah Kabupaten Sorsel dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong I. Ketut Maha Agung atas nama Kejari Sorong. Penandatanganan MoU itu berlangsung di Resto Sagu Hotel Mratuwa Sesna Teminabuan, Jumat (15/5).

Bupati Samsudin Anggiluli dalam keterangannya mengungkapkan, pemerintah daerah setiap tahun selalu melakukan kerjasama dengan Kejari Sorong. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan hukum, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk pelayanan publik tidak salah atau menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku. Termasuk pendampingan dan pengawalan terkait pengelolaan anggaran daerah, untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Sorsel.

“Hari ini kita lakukan penandatanganan MoU kerjasama dalam bidang hukum perdata dan kerjasama lainnya. Termasuk pengawasan pendanaan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sorong Selatan. Kita pemerintah daerah selalu mengambil kebijakan, maka dari kejaksaan bisa memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum agar tidak salah,” ungkapnya.

Selanjutnya Kepala Kejari Sorong I. Ketut Maha Agung menyampaikan, inti kerjasama itu terkait pengawalan dan pendampingan hukum. Termasuk untuk pengelolaan anggaran daerah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sorong Selatan.

“Tentang penanganan Covid-19, kita melakukan pendampingan dan pengawalan. Itu sudah diinstruksikan oleh Presiden dan Kejaksaan Agung. Semua itu untuk mempercepat penanganan dan mempercepat, serta prosesnya yang berjalan harus sesuai aturan hukum,” tuturnya.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Kapolres Sorsel AKBP Sahat Maruli H. Siregar, Kepala BPKAD Kabupaten Sorsel Frans Kewetare dan sejumlah Pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Sorsel. [EA-SF]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *