Pemilu 2024 dan OAP

Sorong, PbP – Pemilu 2024 bakal menjadi ajang unjuk gigi bagi semua partai politik peserta pemilu, untuk sedapat mungkin meraih jumlah kursi di legislatif. Persaingan sengit dipastikan akan tersaji dalam Pesta demokrasi 5 tahunan yang saat ini sudah diserentakan itu. Hal ini lantaran, hasil Pileg menjadi penentu partai mana saja yang berhak mengusung calon kepala daerah pada Pilkada yang akan dilaksanakan beberapa bulan pasca Pileg.
Ditengah euforia bahkan riuh rendah menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024, ternyata ada hal yang cukup esensi, yang mesti menjadi permenungan bersama khususnya orang asli Papua (OAP) yang ada di seantero Pulai Cenderawasih.
Pasalnya ada sebuah kekhawatiran pada Pemilu 2024 nanti OAP yang akan terpilih menjadi anggota legislatif, belum mengalami peningkatan dalam konteks jumlah yang signifikan, dibandingkan dengan Pileg 2019. Hal ini sebagaimana diungkapkan Pemerhati sekaligus Praktisi Politik Papua, Origenes Nauw, saat dihubungi awak media, Senin (9/1/23).
Ori menyebut kekhawatiran tersebut tentu bukan datang begitu saja. Ada sejumlah alasan mendasar yang menjadi alasan untuk dipahami secara bersama-sama.
Jika dilihat dari pengalaman pelaksanaan Pileg sebelumnya, sangat jelas tidak bisa mengantarkan OAP merengkuh kursi legislatif secara signifikan. Selain itu, ada sejumlah indikator lain yang turut mempengaruhi minimnya OAP di parlemen.
Ori merincikan indikator tersebut antara lain payung hukum tidak memproteksi dan mengafirmasi hak politik OAP, kemudian primordialisme yang kental menyebabkan OAP tidak bersatu. Selain itu OAP tidak memiliki modal ekonomi, sosial dan politik yang kuat serta jumlah OAP yang terdaftar sebagai peserta pemilu sangat rendah.
Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mungkinkah jumlah OAP bisa bertambah dalam kursi legislatif 2024 ?
Ori menuturkan jawabannya dalam dunia politik tentu sangat mungkin. Caranya, kata Origenes tentu dapat dimulai pada tahapan rekriutmen caleg oleh Parpol. Karena kewenangan rekrutmen Caleg menurut UU Pemilu ada pada Parpol.
“Dalam konteks inilah semua Parpol khususnya di Tanah Papua, harus memiliki pertimbangan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar daripada kepentingan politik praktis lima tahunan pada setiap moment Pemilu,” ujar Ori.
Lebih jauh ia menuturkan, memang benar proteksi hak politik OAP sudah dijamin melaui kursi Otsus di aras provinsi dan kabupaten/kota, tapi jumlahnya masih tetap tidak signifikan dalam proses politik untuk pengambilan keputusan strategis. Sehigga perlu diback up dengan anggota DPR yang direkrut melalui Parpol dan menang dalam Pemilu. Supaya dengan demikian jumlah OAP minimal separuh plus satu persen atau lebih.
“Lalu apa urgensi, ataupun tujuan OAP perlu diproteksi dalam hak-hak politik kepemiluan? Tentu menjadi alasan pembenaran bahwa negara sungguh-sungguh membangun SDM OAP di bidang politik. Dengan demikian OAP bisa berperan secara langsung dalam memikirkan, merencanakan, membahas, menetapkan bahkan melaksanakan kebijakan pembangunan bagi dirinya dalam bingkai dan masyarakat nusantara di Tanah Papua,” jelas Ori.
Selain itu, lanjut dia, dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi OPA dalam merengkuh hak politik, tentu berimplikasi pada tumbuhnya kebanggan dan kehormatan sebagai warga NKRI yang dapat memperkuat rasa nasionalisme di kalangan OAP.
“Dan yang paling penting, ruang yang diberikan itu, dapat menutup salah satu celah bagi kelompok separatis untuk melakukan propaganda yang mendiskreditkan wibawa pemerintah dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Ori menekankan, berbicara tentang hak politik OAP memang tidak akan menjadi nyata, bahkan bisa saja hanya akan menjadi bunga mimpi, jika tidak ada yang memulai.
Jawabannya tentu Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur dan Forkompimda, MRP, Lembaga adat Papua dan lembaga kultur lainnya. Sejumlah pihak ini perlu berkomunikasi dengan Pimpinan Parpol untuk menyepakati secara bersama sebuah kebijakan strategis politik tentang Rekruitmen Caleg 2024 khusus bagi OAP.
Tentu kita tahu bersama, bahwa Parpol pada umumnya berorientasi pada target jangka pendek yaitu sedapat mungkin memperoleh jumlah kursi legislatif terbanyak. Sementara Caleg OAP pada umumnya lemah dalam dukungan logistik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam perjuangan.
Dalam konteks inilah, sebut Ori diperlukan adanya dialog antara Lembaga atau Dewan Adat Papua dengan semua pimpinan Parpol yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Gubernur, Forkompimda dan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan dibuat kesepakatan politik, agar semua Parpol di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencalonkan 50 % OAP sebagai Caleg pada Pileg 2024.
“Selanjutnya perlu diperjuangkan agar ada satu payung hukum untuk memastikan Pileg 2029 dan seterusnya 50% Caleg adalah OAP. Dengan demikian tersedia ruang demokrasi politik yang luas bagi OAP untuk berkontribusi bagi pembangunan di Tanah Papua,” pungkasnya. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *