Pemuda Maybrat Tolak TNI dan Polri jadi Caretaker

WACANA penunjukan TNI dan Polri menjadi Caretaker menggantikan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya di tahun 2022 terus diperbincangkan di mana-mana. Wacana tersebut membuat masyarakat khususnya di Papua Barat terpecah belah; ada yang pro dan ada yang kontra alias tidak setuju.

Terkait wacana tersebut, Tokoh Pemuda Maybrat, Yakobus Karet, SE dengan tegas menyatakan menolak jika Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk pejabat caretaker kepala daerah dari kalangan TNI dan Polri. “Kami pemuda Maybrat sangat menolak kalau penunjukkan caretaker Bupati Maybrat berasal dari TNI atau Polri. Kami tolak, kami tidak setuju,” tegas Yakobus Kareth kepada Papuabaratpos.com, baru-baru ini.

Alasannya, lanjut dia, Maybrat bukanlah daerah konflik sehingga pemerintahan Maybrat musti dipimpin oleh militer. ” Kami tolak karena Maybrat wilayah aman bukan wilayah konflik, oleh karena itu sebaiknya caretaker berasal dari orang birokrat murni karena ini urusan birokrasi pemerintahan daerah, bukan mengurus birokrasi militer,” ungkapnya tegas. Menurut tokoh intelektual Maybrat ini, bahwa yang dialami masyarakat Maybrat selama ini adalah soal ekonomi rakyat dan pembangunan .  Sehingga lanjut Kareth, ini harus menjadi rujukan bagi pemerintah pusat untuk mengangkat caretaker bupati di daerah mereka.

1. Pemerintah , tandas Yakob Kareth, harus bijak menyikapi persoalan yang selama ini terjadi di Maybrat , bahwasannya yang menjadi pemicu masalah di wilayah itu tidak lain adalah soal kesejahteraan rakyat yang belum teratasi dengan baik. “Aspek ekonomi dan pembangunan ini yang perlu menjadi dasar pijak bagi pemerintah dalam menunjuk caretaker bupati. Artinya bahwa dengan hadirnya pejabat tersebut selama kurang lebih dua tahun menjabat di Maybrat, dapat meneruskan program-program pembangunan yang masih tersisa atau belum terselesaikan, program pemberdayaan ekonomi harus digenjot untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Maybrat,”pungkasnya.

Untuk diketahui , pilkada serentak baru akan digelar pada 2024, namun beberapa kepala daerah di Papua Barat yakni Gubernur , Bupati , serta Walikota akan mengakhiri masa jabatannya di tahun 2022 ini. Antara lain Gubernur Dominggus Mandacan, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, Bupati Sorong Jhony Kamuru, Bupati Maybrat Bernard Sagrim dan Walikota Sorong Lambertus Jitmau. (YB)