Pencaker Unjuk Rasa Tuntut Transparansi Hasil Tes CPNS

Waisai, PbP – Tidak henti-hentinya, para pencari kerja (pencaker) yang notabene anak-anak asli Papua (OAP) Kabupaten Raja Ampat, menuntut keadilan juga transparansi terkait hasil tes CPNS Formasi 2018. Buntut dari rasa ketidakadilan ini, puluhan pencaker kembali melakukan unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Raja Ampat, Selasa (17/11).

Pada unjuk rasa meminta keadilan, sebab tidak puas dengan hasil tes CPNS 2018 yang sudah diumumkan. Pencaker menuntut transparan, karena menurut mereka ada indikasi hasil tes CPNS tidak sesuai kuota formasi, sehingga Sekda, Dr. Yusuf Salim, M.Si selaku Ketua Tim Panselda dan kepala BKPSDM harus bertanggungjawab menjelaskan kepada masyarakat.

Namun, perjuangan pencaker untuk sekedar bertemu dengan Sekda dan Kepala BKPSDM Raja Ampat gagal. Informasi dari staf kantor, sekda sedang tidak berada di tempat dan tengah melaksanakan dinas luar daerah. Merasa tidak dihargai, pencaker akhirnya melakukan pemalangan ruang kerja sekda dan menempelkan tulisan dipintu, “Hasil Tes CPNS 2018 di Raja Ampat Tidak Jelas”.

Tak hanya ruang kerja Sekda Raja Ampat, para pencaker juga memalang Kantor BKPSDM dengan membuat tulisan di depan pintu masuk, “Kami Pencaker Menuntut Transparansi Dialog”. Aksi dari pencaker ini, dijaga oleh aparat Kepolisian mulai dari awal sampai membubarkan diri dari lapangan apel Kantor Bupati Raja Ampat.

Pendamping Korlap Aksi, Gat Sauyai menegaskan, pihaknya melakukan unjuk rasa menuntut supaya hasil tes CPNS 2018 yang diumumkan oleh sekda ditinjau kembali. Pasalnya, hasil itu tak sesuai dengan formasi yang ditentukan diawal oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Raja Ampat.

Dia mencontohkan, kuota pendidikan kalangan guru-guru tidak sesuai dengan apa yang sudah di umumkan. Seperti kuota guru kesenian, dari formasi BKN juga BKD ada 2, tetapi yang lulus hanya 1 orang. Untuk guru PAUD, yang dibutuhkan 6 orang, tetapi dari hasil versi sekda itu sama sekali tidak ada yang lulus.

“Untuk itu kami minta keadilan, kami menuntut bukan karena lulus atau tidak lulus, tetapi hasil yang jujur. Terkait temuan ini, kami punya data-data dan kami merasa sangat dirugikan, maka kami mendesak harus audiens. Kami tidak akan buka palang sampai ada audens dengan sekda dan kepala BKD,” tegasnya Gat.

Sementara, Plt. Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi.,M.Si menegaskan bahwa, selaku pejabat pelaksana tugas sudah memanggil sekda dan kepala BKD, namun keduanya tidak mengindahkan panggilan tersebut. Kemudian, ia juga sudah memanggil secara lisan dan tertulis ke sekda dan kepala BKD terkait data CPNS secara resmi serta dokumen secara lengkap, namun lagi-lagi tidak diindahkan oleh sekda dan kepala BKD.

“Artinya, dokumen yang diberi sepotong maka pencaker minta penjelasan sayapun tidak bisa jawab. Coba teman media baca pengumuman hasil itu, kapan keputusan bupati serta tanggal tidak dibuat tetapi ditandatangani oleh sekda. Di daerah lain, yang tandatangan hanya bupati atau Plt. Bupati, tapi Raja Ampat ketua panitia ini yang menjadi aneh,” kata Manuel.

Dicecar terkait data 153 nama yang diganti, Manuel mengaku, belum bisa memberikan keterangan secara dalam, karena merupakan rahasia negara. Data 153 ini didapat dari sumber di kepegawaian, maka harus ditelusuri kebenarannya.

“Saya berharap, Sekda juga Kepala BKD segera menghadap ke ruangan, sehingga semua jelas disaat audens nanti. Jika tidak dating, saya akan laporkan ke Gubernur Papua Barat,” tutupnya. [TLS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *